Beranda Daerah Dishub Mlempem, Gara-Gara Kasus Tipikor, Traffic Light Pemkot Padangsidimpuan Mangkrak !!

Dishub Mlempem, Gara-Gara Kasus Tipikor, Traffic Light Pemkot Padangsidimpuan Mangkrak !!

165
0

Ketidakpedulian pengguna jalan terhadap rambu-rambu lalu lintas sering kita temui di manapun, dipasar, dijalan-jalan Sudirman sehingga terjadi banyak pelanggaran yang kadang berujung pada kesemrawutan yang mengakibatkan kecelakaan.

Padang Sidimpuan, Sumut | Kondisi tidak disiplin para pengendara disebabkan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kepentingan bersama dan keselamatan diri sendiri. Namun hal tersebut tak lepas dari pemerintah setempat untuk berperan aktif dalam memberikan sosialisasi pentingnya menjadi pelopor kesalamatan berlalu lintas.

Buruknya kondisi lalu lintas di Pemkot Padangsidimpuan bisa jadi karena ulah tangan kotor sejumlah oknum pejabat teras di jajaran Pemkot. Tidak berfungsinya rambu- rambu lalu lintas dan traffic light merupakan tanggung jawab pemerintah setempat terutama dinas perhubungan dan dinas terkait lainnya sebab hal tersebut adalah (PR) dari jaman bahela.

”Kami selaku petugas satlantas kerap kesulitan dalam mengatur lalin, semua rambu- rambu sudah usang dan yang pertama adalah mengenai traffic light sama sekali tidak berfungsi. Bahkan kami sudah dua kali berkirim surat ke Dinas Perhubungan perihal mengenai rambu- rambu dan traffic light, itupun masih belum ada tanggapan,” ungkap Hutapea, Senin (06/01/2020).

Sejak terjadinya penangkapan terkait kasus dugaan korupsi di jajaran intansi dinas perhubungan yang melibatkan pemilik CV Rezha Amaliah pada tahun 2018 silam, masih belum ada kejelasan untuk rambu- rambu lalin dan traffic light dikota salak ini.

”Dugaan korupsi proyek pengadaan dan pemasangan traffic light yang dianggarkan dari  APBD Tahun Anggaran 2015 senilai Rp 525 juta, (Dikutip dari NusantaraPosOnline.Com) hingga saat ini belum ada realisasi untuk kelanjutan proyeknya.

Pemkot Padangsidimpuan merupakan jantung kota untuk semua kegiatan bagi kalangan masyarakat, dari kegiatan perkantoran pemerintah, swasta, perbankan, sekolah, perguruan tinggi hingga para pelaku bisnis, maka wajib memberikan contoh ke daerah berkembang lainnya, sekalipun Pemkot Padangsidimpuan merupakan daerah pemekeran dari Kab.Tapsel.

Ironisnya keadaan Pemkot Padangsidimpuan terkesan datar dan tidak ada kemajuan sama sekali, hal tersebut dapat dilihat dari sudut pandang tidak berfungsinya rambu- ambu lalin dan traffic light yang ada di Kota Padangsidimpuan.

Lantas apa kinerja dari Pemerintah dan para wakil rakyat ( DPRD ), terutama untuk dinas perhubungan (Dishub) Pemkot Padangsidimpuan, dan apakah APBD tidak lagi memberikan anggaran dana ke Dishub atau Dishub memang melempem ?

”Kami (Dishub) sifatnya masih menunggu surat keputusan dari Pengadilan Negeri, terkait penetapan status fisik dari rambu- rambu dan traffic light tersebut, sebab dari info yang kita dapat secara lisan bila fisik tersebut adalah menjadi milik pribadi dari para eks tersangka.” ungkap Boy Staf Kabag Humas, Rabu (07/01/2020)

Pengadilan Negeri (PN) merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Umum yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Negeri berfungsi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Jadi kurang pas jika sampai saat ini (PN) belum mengeluarkan surat penetapan status fisik traffic light terhadap keputusan perkara terkait dugaan tipikor yang menyandung oknum Dishub, sementara kasus tersebut sudah dimeja hijaukan pada tahun 2018 silam.

Bila dilihat dari hasil konfirmasi, diduga Dishub memang mlempem, bagaimana tidak ? Dishub merupakan intansi pemerintah berlegalitas hukum jelas dan dilindungi Undang- undang, dan Dishub sebagai ”leading sector” seharusnya lebih berperan aktif melakukan terobosan serta mempertanyakan kelanjutan dari proyek pengadaan dan pemasangan traffic light yang terbengkalai hingga saat ini. Namun apa dikata, Dishub tidak mampu membuat terobosan untuk menindaklanjuti perencanaan proyek pengadaan dan pemasangan traffic light tersebut.

Sinergi pekerjaan antara intansi di Pemkot Padangsidimpuan diduga tidak jelas, semuanya mengambang seolah saling menunggu Intruksi Pimpinan yang berpengaruh. Keterbukaan informasi untuk khalayak umum dibatasi, sedangkan hal tersebut sudah jelas diatur dalam Undang-Undang RI Nomor : 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Reporter : Rambe

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here