Beranda Daerah DPRD Ende Siap Suplai Data Proyek Mangkrak Dan Bermasalah

DPRD Ende Siap Suplai Data Proyek Mangkrak Dan Bermasalah

176
0

Belum tuntas serta mangkraknya pengerjaan proyek yang dibiayai dengan dana APBD II tahun 2019 dengan nilai yang sangat fantastis di sejumlah SKPD mendapat reaksi beragam ditengah masyarakat, dana milyaran rupiah untuk membiayai paket pekerjaan disejumlah SKPD kini dirundung masalah.

Ende, NTT | Dewan pun dituding tidak berdaya dengan ulah pimpinan SKPD, PPK, Konsultan Pengawas, Konsultan Perencana dan juga para rekanan yang terkesan lalai dalam menuntaskan paket pekerjaan ditahun 2019.

Kondisi ini membuat Pimpinan dan sejumlah anggota DPRD berang. Langkah yang diambil dengan melakukan inspeksi mendadak (sidak) secara langsung pada lokasi proyek dan mengundang para pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan proyek dalam rapat dengar pendapat terus dilakukan.

Termasuk pada Rabu, 15/01/2020 baru lalu, DPRD Ende juga mengundang Kepala Kepolisian Resort Ende untuk membahas persoalan penanganan dan penuntasan dugaan korupsi pengerjaan proyek yang mangkrak dan belum diselesaikan serta mutu proyek yang rendah pada tahun anggaran 2019 lalu.

Ketua DPRD Kabupaten Ende, Fransiskus Taso, kepada media usai rapat dengar pendapat dengan Kepala Kepolisian Resort Ende dan sejumlah jajarannya mengatakan, DPRD serius menuntaskan dan meminta aparat kepolisian untuk menangani dugaan pengerjaan proyek yang dinilai bermasalah sepanjang tahun anggaran 2019 lalu.

“Kita tidak ingin masyarakat menilai lembaga ini tidak punya wibawa dan tidak serius menangani berbagai pekerjaan fisik proyek tahun 2019 yang hingga kini belum tuntas, dan diduga mutu pekerjaannya sangat rendah sehingga nuansa korupsi sangat kental dalam pengerjaan proyek tersebut.

Kita tadi dalam rapat dengar pendapat ( RDP ) dengan pihak Polres Ende juga meminta aparat penyidik untuk menangani berbagai kasus dugaan korupsi pengerjaan proyek tersebut,” ujarnya.

Sesuai dengan permintaan penyidik melalui Kapolres Ende, agar Dewan mensuplai data – data proyek yang mangkrak maka lembaga DPRD melalui komisi II DPRD Ende akan menyerahkan data  berbagai proyek dengan anggaran milyaran rupiah yang tidak tuntas dan terkesan asal jadi serta kelalaian pihak kontraktor dalam konteks tanggung jawab menuntaskan pekerjaan tersebut.

Kita juga tidak mau masyarakat menuding kita sebagai lembaga yang tidak berwibawa, dimana pimpinan komisi dan anggota DPRD setelah melakukan sidak secara langsung pada lokasi proyek tanpa ada penyelesaian yang jelas.

“Ini soal kewibawaan lembaga yang harus dijaga, apa yang ditemukan anggota dewan dilapangan dalam menjalankan tugas kedewanannya harus dituntaskan termasuk soal proyek mangkrak dengan mutu pekerjaan yang rendah serta sikap lalai dari rekanan seperti yang diungkapkan Kadis PUPR, Frans Lewang, sebagai penyebab utama tidak tuntasnya pekerjaan fisik proyek dilapangan, kita minta aparat penyidik untuk bisa menuntaskan persoalan ini,”  tegas Ketua DPRD Ende, Fransiskus Taso.

Ketua Komisi ll DPRD Kabupaten Ende, Yulius Cesar Nonga, SE.

Sebelumnya Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Ende, Yulius Cesar Nonga kepada sejumlah media di lobi gedung DPRD Ende menjelaskan, agenda  Komisi II adalah melakukan Rapat Dengar Pendapat dengan pihak Polres Ende membahas berbagai hal yang ada termasuk masalah kamtibmas.

“Kali ini kita undang pimpinan Polres Ende beserta jajarannya dalam rapat dengar pendapat terkait dengan situasi kamtibmas, penanganan proyek bermasalah, ASN Pemkab Ende yang meninggal,  Pengeboman Ikan, Peningkatan status Pospol Kota Baru jadi Polsek, soal teroris  serta penggunaan mobil DAK di Pulau Ende untuk kepentingan pelaksanaan proyek,” ucap Yulius.

Kita minta agar pihak polres Ende yang saat ini menangani sejumlah kasus yang menjadi sorotan publik.  Kita juga berharap agar aparat penyidik bisa turun lapangan melakukan uji petik berkaitan dengan mangkraknya sejumlah proyek dengan nilai milyaran rupiah, serta mutu proyek yang rendah berdasarkan hasil temuan lapangan saat melakukan sidak.

“Disamping itu kita berharap agar Polres Ende bisa melakukan antisipasi dan patroli diwilayah perairan selatan Pantai Ippi karena diduga kini kian marak aksi pengeboman ikan,” tegas Yulius Cesar Nonga.

Masih menurut Yulius Cesar Nonga, kasus kematian salah satu ASN dilingkup Dinas Perhubungan Ende, Anselmus Wora, agar segera dituntaskan, dimana publik saat ini menunggu sikap tegas aparat Kepolisian Resort Ende.

“Kasus kematian ASN Dinas Perhubungan Ende erat kaitannya dengan keberaaan mobil DAK di Kecamatan Pulau Ende yang dipakai sebagai mobil operasional pengerjaan proyek,” ujarnya.

“Kita minta aparat kepolisian untuk menyita mobil tersebut dan dikembalikan pada Dinas Perhubungan karena secara teknis keberadaan mobil DAK sudah menyalahi aturan, sesuai juklak dan juknis penggunaan mobil DAK itu sudah diatur dan digunakan untuk kelompok usaha bukan untuk urusan proyek. Apalagi peruntukannya bukan untuk kelompok masyarakat di Kecamatan Pulau Ende,” pungkas Yulius C Longa.

Kapolres Ende, AKBP Achmad Muzayin, SI.k,

Terpisah Kapolres Ende, AKBP Achmad Muzayin, SI.k,  mengatakan, selama ini pihaknya bersama jajaran Polres Ende tetap fokus menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Ende.

Prioritas kerja kita aparat Polres Ende memberikan rasa aman dan tenang kepada masyarakat dari segala bentuk gangguan.

Selama ini kondisi Kamtibmas di kabupaten Ende relatif kondusif dan aman. Kita juga berterima kasih kepada masyarakat yang secara bersama dengan kesadaran penuh menjaga keamanan dan ketertiban bersama.

Disamping itu untuk penuntasan dugaan korupsi proyek mangkrak dan tidak selesai dikerjakan serta mutunya rendah, kita minta agar DPRD juga mensuplai data dugaan proyek bermasalah untuk ditindak lanjuti.

“Terkait dengan kasus kematian ASN Anselmus Wora, kita tetap komit menangani kasus tersebut, saat ini pihak kepolisian juga menunggu hasil otopsi untuk penanganan selanjutnya,”  tegas Kapolres Achmad Muzayin.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here