Beranda Daerah Forum Persatuan Temenggung Dan Punggawa Kab. Melawi Gelar Sidang Sengketa Lahan Adat...

Forum Persatuan Temenggung Dan Punggawa Kab. Melawi Gelar Sidang Sengketa Lahan Adat Masyarakat Bondau

107
0

Melawi, Kalbar

Forum Persatuan Temenggung dan Punggawa Kabupaten Melawi, mengadakan penyelesaian gelar perkara persengketaan lahan masyarakat Bondau, Kecamatan Ella, Kab. Melawi terhadap pihak perusahaan sawit PT. Bintang Permata Khatulistiwa (BPK).

Adapun peserta yang menghadiri kegiatan persidangan tersebut, dari FPTDP Bapak Inton (Ketua Forum), Jhon Yudha,S.Sos. (Sekretaris FPTDP), Toro Widodo (Biro hukum), H. Haidir (Biro Hukum), H. M. Noh, (Penasehat FPTDP) dan Temenggung serta Punggawa lainnya yang ada di Kab. Melawi, yang sempat hadir.

Hadir juga diantaranya pihak perusahaan PT. BPK, Agus Aritonang sebagai Estate Manager PJ, dan Agung sebagai Mgr Humas, beserta pihak pelapor, pihak Media yang ikut berpartisipasi dalam penyelesaian gelar perkara tersebut, yang dilaksanakan di Sekretariat Forum Temenggung di Kab. Melawi, dan tetap menjaga pratokol kesehatan Covid-19, pada Kamis (27/05/2021).
Salah satu perwakilan tokoh masyarakat melaporkan pihak perusahaan kepada Forum Persatuan Temenggung dan Punggawa Kab. Melawi, sengketa lahan yang terjadi di Dusun Bondau Desa Ella Hulu, Kecamatan Menukung, Kabupaten Melawi. Masyarakat mengaku tidak pernah menyerahkan lahan namun lahan tetap diambil alih oleh pihak perusahaan, bahkan sudah ditanami sawit. “Agar melalui Forum ini dapat membantu kami menyelesaikan sengketa lahan yang terjadi,” ucap pelapor saat penyerahan sepenuhnya di acara persidangan.

Saat dijumpai awak Media, beberapa oknum masyarakat yang tidak mau disebut namanya menyampaikan, “Kami warga masyarakat tidak pernah menyerahkan lahan sengketa tersebut yang kami miliki seluas 7 hektar kepada pihak manapun, apalagi kepada pihak perusahaan PT. BPK, namun ada oknum lain yang menyerahkan kepada perusahaan yang mengatasnamakan kami tanpa sepengetahuan kami,” ucapnya.

“Kami juga sangat mengeluhkan juga tanaman tumbuh berupa karet, tanaman buah-buahan dan lain-lain yang berada di lokasi lahan tersebut habis tergusur, ditebang bahkan sampai sudah dilakukan penanaman sawit oleh pihak perusahaan PT. BPK. Pada waktu pengusuran awal, kami sudah ingatkan agar tidak melakukan pengusuran karena masih sengketa, masih bermasalah dan belum diselesaikan dan saat itu tidak dilakukan, tapi sangat disayangkan, dikemudian hari tanpa kami ketahui pada tahun 2019 pihak perusahaan mengusur kembali lahan kami tersebut tanpa ada penyampaian kepada kami pemilik lahan sah, sehingga kami mau mengolah dan berladang pun tidak bisa karena sudah diserobot (rampas) pihak perusahaan,” ucap pelapor dengan sangat kesal.
Dari hasil sidang adat yang diselengarakan oleh Forum Persatuan Temenggung dan Punggawa Kabupaten Melawi memutuskan, atas dasar pertimbangan dan permintaan pihak perusahaan PT. BPK, maka akan meninjau dan mengkroscek lahan secara langsung sesuai dengan titik koordinat di lapangan secara bersama, baik itu pihak Pengurus Adat, Pihak Perusahaan, pihak pemilik lahan dan didampingi dari pihak Keamanan TNI – Polri, serta para rekan-rekan Media kelak.

“Waktu dan hari akan disesuaikan dengan jadwal kesiapan bersama antara pihak perusahaan dan Pengurus Adat,” ucap Ketua FPTDP Kab. Melawi, Pak Inton

Ketua FTDP Kab. Melawi, Pak Inton mengatakan, “Kita sebagai Lembaga Adat harus selalu bersifat profesional dalam memutuskan segala sesuatu dan menyelesaikan masalah yang terjadi dikalangan masyarakat, agar dapat terciptanya suatu situasi yang aman dan tentram”.

Sekretaris FPTDP Kab. Melawi, John Yudha, RB, S.Sos., menyampaikan, “Kami akan lakukan pertemuan kembali setelah hasil dari survey titik koordinat sangketa lahan tersebut di lokasi. Saat itulah kami akan tentukan keputusan kami, yang final terhadap keputusan perkara ini,” ucapnya sambil mengakhiri. (Rabi)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here