Beranda Daerah Hutan Produksi Terbatas Seluas 20 Ribu Hektar Di Kuansing Berubah Fungsi

Hutan Produksi Terbatas Seluas 20 Ribu Hektar Di Kuansing Berubah Fungsi

51
0

Kuansing, Riau

Disebut Hutan Produksi Terbatas (HPT) adalah kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai antara 125-174. Hal inilah yang didapati di ruang lingkup Desa Serosa, Desa Tanjung Medang, Desa Sumpu, Desa Inuman dan Lubuk Ambacang di Kecamatan Hulu Kuantan sampai ke Desa Pangkalan Indarung Kecamatan Singingi, Kuansing-Riau, diduga kuat dikuasai PT. Marauke dengan mengatasnamakan Koperasi ruang lingkup desa untuk menguasai HPT hingga ribuan hektar.

Kepala Disperindagkop Kuansing Drs. Azhar, MM., mengatakan, PT. Marauke itu tidak terdaftar di ruang lingkup Desa Kecamatan Hulu Kuantan, tetapi yang masih aktif itu Koperasi Produsen Guna Karya Sejahtera dan yang lain, Rabu (1/12/2021).

Plt Kadis Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kuansing, Mardansyah melalui pesan WhatsApp mengatakan, “Sepengetahuan saya PT. Marauke belum mengantongi ijin”.
Sudarmaji, KTU entah itu Humas PT. Marauke juga belum menjawab tentang sejauh mana perijinan yang dikantongi selama bertahun – tahun di HPT, hingga menghasilkan buah tanaman Kelapa Sawit ribuan hektar yang dikuasai PT. Marauke yang diduga tidak memiliki ijin.

Saat dikunjungi salah satu Koperasi Produsen Guna Sejahtera pada Selasa (30/11/21), YP mengatakan Pak Dani tidak ada di tempat (Ketua Koperasi). Melalui pesan WhatsApp, Dani menyanggah kalau dirinya sebagai Ketua Koperasi Produsen Guna Sejahtera. Pada pesan itu mengatakan ketuanya adalah Sudarmaji.

Ditempat terpisah, salah satu mayarakat insial DN mengatakan, PT. Marauke ini memang tidak jelas legalitasnya. Awalnya mereka beli tanah kepada pengusaha di Kecamatan Hulu Kuantan ini, lalu masyarakat membuka Koperasi dengan pembiayaan dari Marauke. “Cuma saya merasa heran aja, mengapa ketika ada rajia para Koperasi berhenti bekerja buka lahan dan perawatan sawit yang sudah tertanam,” pungkasnya.

Sewaktu ditanya kemana saja buah – buah ini dijual, DN menambahkan mungkin sudah ada perjanjian di PT. ASMJ.
Ditempat terpisah hal tersebut mendapat perhatian serius dari Ketua DPD SPI Kabupaten Kuansing, Wawan Syahputra, di Kantornya Jalur Dua Jalan Perkantoran Pemda Kuansing. Wawan membeberkan ke awak media, ini merupakan hal yang rumit tetapi mudah.

Mengapa dikatakan mudah, karena sangat kuat hubungannya dengan UU Cipta Kerja apakah sudah mendaftar atau masih dalam proses.

Dikatakan rumit, kelihatan ada unsur kesengajaan oleh pihak Perusahaan untuk mengurus ijin yang sudah berlarut-larut atau ada unsur sengaja pada ruang lingkup masyarakat sendiri menutupi, guna memuluskan aksinya menguasai HPT di wilayah Kecamatan Hulu Kuantan.

Sementara sewaktu Tim turun ke Marauke itu sendiri, hingga melalui pesan WhatsApp diduga oleh pihak perusahaan Sudarmaji belum mendapat balasan pesan tersebut, hingga berita ini dinaikkan yang mana ingin menanyakan terkait izin dan pengajuanya sudah apa belum sesuai dengan UU Ciptaker.

“Diminta kepada PT. Marake agar mensegerakan aturan UU Ciptaker, bisa menjadi PAD Kabupaten Kuansing dan tidak terkesan ada pembodohan publik,” tegas Wawan Syahputra. (Tim)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here