Beranda Investigasi Ilegal Minning Dan Minyak Non Prosedur Ujian Bagi Integritas Kapolda Aceh

Ilegal Minning Dan Minyak Non Prosedur Ujian Bagi Integritas Kapolda Aceh

122
0

Kepolisian Daerah Aceh kembali di “desak” oleh Lembaga Advokasi Sosial Kemasyarakatan Aceh Raya (LASKAR) untuk tuntaskan permasalahan ilegal mining dan penjualan minyak non prosedur milik Muklis Takabeya, seorang pengusaha sukses Aceh, yang juga adik mantan Bupati Kabupaten Bireuen.

Disinilah publik akan menilai kinerja dan komitmen Kapolda Aceh terhadap apa yang telah diucapkannya yaitu bekerja tanpa beban, sesuai aturan yang berlaku atau malah sebaliknya. “Teuku Indra – Ketum LASKAR”

Ketua LASKAR Teuku Indra.

Banda Aceh | Ketua LASKAR Teuku Indra dalam rilis yang diterima Bhayangkara Utama mengatakan, pihaknya berulang kali menyoroti beberapa laporannya ke Polda Aceh, salah satunya terkait proses illegal mining dan dugaan penyalahgunaan prosedur minyak milik Muklis Takabeya, seorang pengusaha sukses dari Kabupaten Bireuen, yang meluncurkan bukunya berjudul “Muklis Takabeya Petarung Dari Selatan,” Jumat (26/06)

Dari penelusuran awak media kami, “jika “kicauan” dari LASKAR sangatlah beralasan dikarenakan mereka telah mengantongi beberapa bukti dan dokumentasi sewaktu dilakukan Police Line oleh pihak Polda Aceh, dan dokumentasi tiba-tiba dilepasnya Police Line tersebut oleh oknum yang belum diketahui siapa yang melakukannya,” tulis Teuku Indra.

Maka itu, LASKAR mengklaim jika info awal mengenai illegal mining milik Muklis Takabeya tersebut, berawal dari laporannya kepada teman-teman Polda Aceh di bagian Ditkrimsus yang ditanggapi dengan cepat oleh team Polda Aceh itu, sehingga membuahkan hasil dengan tertangkapnya 1 unit alat berat jenis Beco dan 4 unit Dum Truk serta disegelnya 1 mesin pompa SPBU milik Muklis Takabeya.

Bahkan, team Polda Aceh telah mengamankan seluruh barang bukti (bb) tersebut di gudang milik Muklis Takabeya di daerah Gampong Cot Glungku, Kabupaten Bireuen, untuk dititipkan sementara oleh Pihak Polda Aceh.

“Kapolda Aceh, Irjen Pol Drs.Wahyu Widada,M.Phil alumni AKPOL 1991 yang meraih predikat Adhi Makayasa, pihaknya tanpa beban dalam melaksanakan tugasnya untuk melakukan Penegakan Hukum terhadap siapapun, yang salah wajib harus mempertanggung jawabkan kesalahannya di meja hukum,” katanya.

SPBU Yang Disegel Ditkrimsus Polda Aceh.

Teuku Indra menambahkan, Kapolda Aceh menegaskan masyarakat Aceh mengetahui bahwa dalam hal penegakan hukum pidana, terlepas dari penegakan hukum yang terkait dengan proses izin yang terindikasi pada penyalahgunaan wewenang oleh pejabat negara, maka persoalan selanjutnya berfokus pada perbuatan pidana yang dilakukan secara langsung oleh seseorang.

Bagi yang mengambil hasil tambang tanpa disertai dengan proses perizinan, lalu menjual dan mendapatkan keuntungan dari perbuatan itu, tentunya akan berhadapan dengan hukum.

Berkenaan dengan illegal mining, dalam hal ini kegiatan pertambangan yang dilakukan tanpa disertai dengan izin seperti diatur dalam Pasal 158 dan beberapa pasal lainnya, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Undang-undang Minerba).

Apa yang disebut dalam Pasal 158 dari UU Minerba, “Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah),” terangnya.

Kapolda Aceh, Irjen Pol Drs Wahyu Widada, M.Phil yang baru beberapa bulan bertugas memimpin Polda Aceh ini, benar-benar diuji “integritasnya” terhadap penegakan hukum atas permasalahan illegal mining dan dugaan penyimpangan minyak yang dilakukan oleh pengusaha muda yang cukup sukses dan memiliki pergaulan yang cukup luas yaitu Muklis Takabeya.

“Disinilah publik akan menilai kinerja dan komitmen Kapolda Aceh terhadap apa yang telah diucapkannya yaitu bekerja tanpa beban, sesuai aturan yang berlaku atau malah sebaliknya,” ujar Teuku Indra.

Lebih lanjut dikatakan, pihaknya akan terus mengawal, permasalahan illegal mining dan dugaan penyalahgunaan prosedur penjualan minyak milik Muklis Takabeya hingga sampai ke meja hijau.

Informasi yang kami dapatkan, saat ini berkasnya belum juga dilimpahkan ke Kejati Aceh sejak dilakukan penangkapan oleh team Polda Aceh pada tanggal 21/05/2020 sampai dengan berita ini dinaikkan, belum juga ada Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikkan (SPDP) nya dari pihak Polda Aceh.

“Akankah Kapolda Aceh Memegang Teguh Komitmennya Atas Ucapannya…??? Akankah Muklis Takabeya sekali lagi akan lolos dari jerat hukum….??? Ntah lah….Hanya Tuhanlah yang tau,” pungkas Teuku Indra. (Jalaluddin Zky).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here