Beranda Uncategorized IMEJ Soroti Kebijakan Dinsos Ende Kurang Transparan Dan Rumit

IMEJ Soroti Kebijakan Dinsos Ende Kurang Transparan Dan Rumit

1180
0

Kebijakan Pemkab Ende dalam hal ini Dinas Sosial Kabupaten Ende terkait upaya membantu Mahasiswa sebagai dampak dari penyebaran Covid -19 menuai kritikan pedas dari sejumlah Mahasiswa  asal Ende di Jakarta yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Ende Jakarta (IMEJ). IMEJ Menilai kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Ende dalam upaya untuk membantu Mahasiswa sebagai dampak penyebaran Covid -19 terkesan kurang transparan dan rumit.

Ende, NTT | Selain rumit dan kurang transparan, IMEJ juga mengkritik Dinas Sosial Ende secara terang-terangan tidak mengikuti Protokoler Kesehatan oleh Pemerintah Pusat dan Maklumat Kapolri untuk pencegahan penyebaran Covid-19, demikian pernyataan sikap IMEJ yang diterima media ini melalui rilisan pesan via WhatsApp, Sabtu (09/05/2020).

Ketua Ikatan Mahasiswa Ende Jakarta (IMEJ) Fransiskus Xaverius Wasa, menilai Dinsos Ende kurang transparan dalam memberikan informasi terkait pengumpulan berkas sebagai persyaratan Mahasiswa untuk menerima bantuan sosial sebagai dampak dari penyebaran Covid-19.

“Ada informasi, bagi anak dari Ende yang kuliah di luar Ende dan tidak pulang ke Ende akan dapat bantuan. perlu kumpulkan dokumen: FC KTP, FC KK, FC Kartu Tanda Mahasiswa, FC Buku Rekening, dan Surat Pernyataan Orang Tua. Dikumpulkan ke Kantor Dinas Sosial P3A Kab. Ende. Saya mau katakan bahwa Dinas Sosial Ende sangat tidak transparan dalam mengumumkan suatu kebijakan. Mengapa saya katakan demikan?,” tanyanya.

Fransiskus Xaverius Wasa, Ketua Ikatan Mahasiswa Ende Jakarta (IMEJ) | (Foto : Istimewa)

“Teman-teman mahasiswa Ende yang berada di Jakarta baru mengetahui hal ini satu hari belakangan. setelah kita cek, ternyata ada beberapa teman yang memang sudah kumpulkan data-datanya ke Dinas Sosial Ende. Artinya informasi ini memang sudah ada bocoran ke pihak-pihak tertentu yang bisa dikatakan mempunyai hubungan dekat. Di sini kami menilai bahwa melalui Dinas Sosial membuat kebijakan seperti ini hanya untuk kepentingan sepihak, keluarga dan kerabatnya. Ada apa sebenarnya?,” ungkap Fransiskus.

Fransiskus mengatakan dirinya bersama anggota IMEJ akan selalu berusaha melawan pandemi Covid -19 dan berharap Dinsos Ende Agar bisa memahami siatuasi seperti saat ini.

“Kita sedang berusaha melawan pandemi Covid-19 bersama, saya harap Dinsos Ende bisa memahami keadaan dan kondisi mahasiswa,” harapnya.

Situasi Kantor Dinas Sosial Ende

Hal senada diungkapkan Marianus Devianus Musu, Mahasiswa Fakultas Hukum pada Universitas Kristen Indonesia Asal Ende di Jakarta yang juga anggota IMEJ. Ia berpendapat bahwa kebijakan Dinsos Ende kurang transparan dan dinilai rumit serta tidak mengindahkan protokoler Kesehatan oleh Pemerintah Pusat dan Maklumat Kapolri dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

“Persyaratan guna mendapatkan bantuan dari Dinsos bisa terbilang sulit, didalam informasi yang beredar tersebut hanya menimbulkan rasa ambiguitas. Yang pertama tidak terkesan resmi  karena tidak secara langsung sumber informasinya oleh media Dinsos, yang kedua isi persyaratan dalam bentuk dokumen FC KTP, FC KK, FC KTM, FC rekening atas nama mahasiswa dan Surat keterangan orangtua mengapa harus dikumpulkan ke Kantor Kantor Dinas Sosial secara manual? Sedangkan kita semua tahu situasi saat ini. Yang jelas pasti akan berkerumunan disana. Itukan melanggar protokoler kesehatan Pemerintah Pusat dan Maklumat KAPOLRI dong,” ujarnya.

“Mari kita lihat secara persyaratan, Saya sendiri di zona merah (Jakarta) untuk mengurus persyaratan diatas bukanlah perkara mudah karena hampir semua tempat fotocopy tutup, lalu bagaimana dengan mahasiswa yang masih semester 1/2 yang belum memperoleh KTM kemudian saya pikir ada juga mahasiswa yang rekeningnya masih menggunakan punya orangtuanya setelah itu harus mengirim datanya dan meminta orangtua untuk membuat surat pernyataan untuk diantar ke dinas sosial, itupun orangtuanya harus punya alat komunikasi yang mendukung untuk menerima data, kalau seandainya tidak?, kebijakan yang dibuat oleh Dinsos jelas-jelas tidak memahami situasi,” herannya.

Marmi Kusuma, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ende, Senin (11/05/2020)

Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ende, Marmi Kusuma,  ketika diwawancara Bhayangkara Utama diruang kerjanya mengatakan, bahwa Dinsos Ende masih sebatas mengumpulkan data data mahasiswa asal Ende yang tidak pulang kampung sesuai perintah Bupati Ende, Senin (11/05/2020).

“Kita masih diperintahkan Bupati untuk mendata. Sekarang kami masih proses pendataan,” tuturnya.

Terkait kritikan IMEJ tentang Dinsos Ende yang melanggar Protokoler Kesehatan Pemerintah Pusat dan Maklumat Kapolri, salah satunya mengumpulkan masa di satu tempat, dirinya membantah keras.

“Ow tidak. Kami tetap mengikuti protokoler kesehatan dengan tetap menjaga jarak. Mereka (orangtua Mahasiswa, red) kita suruh agar berdiri atau duduk tetap jaga jarak,” ucapnya.

Diakhir percakapan, Marmi Kusuma menjelaskan terkait berkas syarat syarat yang harus dikumpulkan, jika Mahasiswa yang belum mempunyai Kartu Mahasiswa agar mengurus surat keterangan dari Kampus. Kepada Mahasiswa yang tidak pulang kampung dan berada diluar Kabupaten Ende, ia berharap agar selalu waspada dan tetap tenang, jaga jarak dan ikut protokoler kesehatan.

“Yah, kalau tidak ada Kartu Mahasiswa, Surat Keterangan dari Kampus. Saya harap adik adik Mahasiswa tetap tenang, selalu menjaga jarak, tetap waspada. Itu saja,” tutupnya.

Yulita Mone Nggera, salah satu orang tua Mahasiswa Ende saat di wawancara di Kantor Dinas Sosial Kab. Ende, Senin (11/05/2020)

Sementara beberapa orangtua Mahasiswa yang ditemui ketika hendak memberikan berkas sebagai persyaratannya di Dinsos Ende mengatakan tidak rumit dalam pengurusannya.

Menurut Andreas Kaidu dan Yulita Mone Nggera dengan nada yang sama mengatakan bahwa persyaratan persyaratannya tidak begitu sulit dan rumit.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here