Beranda Hukum Istri DPO Yang Ditembak Mati Polisi Di Solok Selatan Datangi Mapolda Sumbar

Istri DPO Yang Ditembak Mati Polisi Di Solok Selatan Datangi Mapolda Sumbar

183
0
Selamat Hari Jadi Kabupaten Sukabumi Yang Ke -151

Padang, Sumbar

Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Barat melakukan pemeriksaan terhadap tiga orang saksi yang melihat kejadian penembakan terhadap Deki Susanto, seorang DPO kasus judi di Kabupaten Solok Selatan pada 27 Januari 2021 lalu.

Pemeriksaan tersebut dilakukan di Mapolda Sumatera Barat pada Selasa (2/2/2021) yang dimulai sejak pukul 10.10 WIB di lantai empat.

“Tadi kami sampai di sini sekitar pukul 10.10 WIB, bersama tiga orang saksi yaitu istri korban atas nama Meri, Yogi dan Fauzan, yang menyaksikan penembakan tersebut,” kata penasehat hukum keluarga Deki Susanto, Guntur Abdurrahman, SH., MH.

Ia mengatakan, pemeriksaan tersebut merupakan pemeriksaan pertama yang dilakukan pihak kepolisian sejak kejadian penembakan pada 27 Januari 2021 lalu.

“Ini pemeriksaan pertama dalam tahap penyidikan dan kami selaku kuasa hukum mendampingi klien kami ke sini,” lanjutnya.

Sebelumnya, Kepolisian Daerah Sumatera Barat menyatakan Brigadir KS sebagai tersangka atas dugaan penembakan terhadap korban atas nama Deki Susanto alias Deki Golok.

Tersangka diancam dengan pasal 351 ayat 3 tentang penganiayaan yang menyebabkan seseorang meninggal dunia, dengan ancaman maksimal 7 tahun penjara.

Kuasa Hukum Keluarga Deki Susanto Menilai Pasal 338 KUHP Tentang Pembunuhan Lebih Tepat Dipakai

Tim kuasa hukum keluarga Deki Susanto menyebut penerapan Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap Brigadir KS, tersangka penembak Deki hingga meninggal dunia di Sungai Pagu Solok Selatan (Solsel), kurang tepat.

Pasal 351 ayat (3) mengatur tentang penganiayaan berat yang menyebabkan meninggal dunia. Ancaman hukumannya, maksimal tujuh tahun penjara.

Salah seorang kuasa hukum dari LBH Pergerakan, Guntur Abdurrahman, SH., MH., mengatakan, tersangka seharusnya dijerat dengan Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan.

Guntur Abdurrahman, SH., MH., Kuasa Hukum keluarga korban, dari LBH Pergerakan Indonesoa

Lengkapnya, Pasal 338 KUHP ini berbunyi : “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

Menurut Guntur, Deki secara jelas merupakan korban pembunuhan, bukan korban penganiayaan sebagaimana yang disebutkan dalam pasal yang disangkakan terhadap pelaku.

Bahkan, kata Guntur, tersangka bisa terancam pidana hingga 20 tahun penjara, jika pembunuhan terbukti berencana, seperti yang diatur Pasal 340 KUHP.

“Orang kalau ditembak dengan pistol di bagian kepala, ini penganiayaan atau pembunuhan? Sudah jelas pembunuhan, beda kalau dia ditembak dengan pistol dengan peluru karet terus meninggal, mungkin bisa dikatakan penganiayaan,” kata Guntur, di Mapolda Sumbar saat menampingi keluarga Deki untuk diperiksa sebagai saksi, Selasa (2/1/2021).

Guntur berharap tim penyidik kembali me-review penerapan pasal penganiayaan yang berujung kematian terhadap tersangka Birgadir KS.

“Faktanya ini jelas pembunuhan, tentu pasalnya pembunuhan juga, Pasal 338 KUHP. Analoginya, tidak mungkin kan orang memerkosa lalu diterapkan pasal pencurian,” katanya lagi.

Sebelumnya, menurut keluarga, Deki Susanto ditembak polisi tepat di kepala bagian belakang hingga tembus ke bagian pipi. Deki ditembak saat hendak ditangkap polisi karena kasus perjudian.

Menurut keterangan polisi, Deki ditembak lantaran melawan petugas dengan senjata tajam berupa pisau. Kini, kasus ini telah sampai tahap penyidikan di Direktorat Reserse Krimunal Umum (Dit Reskrimum) Polda Sumbar.

Saat ini, polisi tengah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa orang saksi, termasuk istri Deki yang disebut saat itu menyaksikan langsung peristiwa penembakan tersebut.

Brigadir KS sendiri adalah anggota Reskrim Polres Solsel, yang kini telah ditahan di Mapolda Sumbar. Dalam kasus ini, lima rekan Brigadir KS juga telah diperiksa sebagai saksi.

Dalam kasus ini, penyidik sebagaimana disampaikan oleh Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Pol Satake Bayu Setianto, menjerat Brigadir KS dengan Pasal 351 ayat (3) KUHP.

DPRD Solok Selatan Minta Polri Beri Keadilan

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat, Armen Syahjohan, meminta Polri memberi keadilan bagi keluarga DPO yang ditembak mati dengan menegakkan hukum secara tuntas dan transparan.

“Kami mendorong jajaran Polri mengusut tuntas dan transparan dalam menangani kasus ini agar keluarga korban mendapatkan keadilan,” katanya di Padang Aro, Rabu (3/2/2021).

Pengusutan tuntas dan penanganan yang transparan juga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri.

Armen Syahjohan, Wakil Ketua DPRD Solsel

Apalagi kasus penembakan berujung maut ini telah menjadi isu nasional setelah hampir semua media nasional ikut memberitakannya.

Dia berharap supremasi hukum benar-benar ditegakkan, jangan tajam ke bawah tumpul ke atas, agar kasus ini bisa menjadi pembelajaran bagi semua pihak.

Sementara kepada masyarakat ia mengimbau agar sabar menunggu proses hukum di kepolisian, dan tidak melakukan hal-hal yang justru memperuncing masalah.

“Masyarakat harus taat dan patuh serta sabar menunggu proses hukum yang sedang berjalan,” ujarnya.

Kepada insan media, ia meminta terus mengawal proses hukum yang sedang berjalan dan mencari sumber yang jelas agar tidak terjadi kesalahan informasi.

Hal ini karena usai insiden penembakan, kata dia, ada pemberitaan yang menyatakan kalau “DS” DPO pencurian padahal DPO perjudian sehingga membuat gaduh.

“Saat keluarga korban ditimpa musibah ada pula informasi yang salah, sehingga membuat gaduh dan ini harus diperhatikan dengan teliti,” ujar Armen.

Sebelumnya Kabid Humas Polda Sumatera Barat, Kombes Pol Satake Bayu mengatakan, personil kepolisian Brigadir KS, pelaku penembakan yang mengakibatkan DPO kasus judi berinisial DS meninggal dunia di Solok Selatan telah ditahan di Mapolda Sumbar. (red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here