Beranda Daerah Kades Ranakolo Kecamatan Maurole Diduga Selewengkan Dana Desa

Kades Ranakolo Kecamatan Maurole Diduga Selewengkan Dana Desa

44
0
Foto: Kantor Kepala Desa Ranokolo, Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende.

Ende, bhayangkarautama.com

Kepala Desa Ranakolo berinisial IMW, dikeluhkan warganya, terkait dengan tidak transparan dalam pengelolaan keuangan desa atau Dana Desa (DD).

Kepada wartawan, warga tersebut mengatakan, selama kepemimpinan IMW pengelolaan keuangan dana desa baik fisik maupun pemberdayaan pengelolaannya tidak transparan oleh kepala desa. Jelas warga pada Sabtu ( 3/12/2022) lalu, di Desa Ranakolo, Kecamatan Maurole.

Warga yang enggan menyebutkan namanya tersebut mengatakan, banyak persoalan Pengelolaan keuangan Dana Desa (DD) di Desa Ranakolo, Kecamatan Maurole berpotensi terjadinya penyelewengan atau korupsi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab, seperti dilansir Buserbhindo.com.

Salah satu contoh, pekerjaan rabat jalan di dusun Ranakolo, RT 03, belum tuntas dikerjakan. Hal ini terbukti, kata warga itu, ada beberapa paket pekerjaan yang menggunakan dana desa dan dana bansos dari Kementerian, juga belum tuntas dikerjakan hingga hari ini.

Foto: Salah satu pekerjaan rabat beton yang tidak tuntas dikerjakan. 

Diantaranya:
1). Pengerjaan Rabat ( 2 titik ) di Dusun Ranakolo RT 01 dan RT 03, tahun anggaran 2018/ 2019 belum tuntas dikerjakan (Sisa 70 meter).
2). Pengerjaan 2 buah deuker di Dusun Ranakolo, RT 01 dan RT 03 tahun anggaran 2018/2019 (belum kerja). 3). Pengadaan Alat kesehatan (Alkes) seperti masker, sabun cuci tangan, ember dan lain-lain dengan dana 8% dari Dana Desa, tahun anggaran 2021 untuk pencegahan Covid -19, belum dibagikan ke masyarakat hingga saat ini.
4). Bantuan material Rumah Layak Huni Untuk masyarakat belum tuntas.  
5). Bantuan sosial dana Rp 250 juta dari Kementerian untuk pembangunan 50 unit WC bagi masyarakat desa. 
6). Pamsimas tahun anggaran 2021 belum dikerjakan hingga saat ini.

Selain itu, informasi yang sama diperoleh media ini dari salah satu warga desa Ranakolo, bahwa sejak tahun 2018 – 2022 lembaran LKPJ dan dokumen pengelolaan Dana Desa tidak diberikan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

“Padahal BPD mempunyai peran penting, dimana harus mengawasi seluruh keputusan dan kebijakan desa, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan, terkait dana desa. Tetapi semua dokumen dan lembaran LKPJ tidak diberikan ke BPD, ini maksudnya apa,” ungkap warga tersebut.

Lanjutnya, untuk tahun anggaran 2022 belum ada pembangunan. Yang dikerjakan saat ini adalah rabat beton sepanjang 121,80 meter lebih dengan anggaran dari dana Silpa tahun anggaran 2021 sebesar Rp.111.000.000 lebih, dari Dana desa yang dikucurkan pemerintah pusat untuk Desa Ranakolo tahun anggaran 2021 sebesar Rp.1.037.397.781,00.

Ia menerangkan bahwa Dana Desa (DD) pada hakekatnya adalah dana masyarakat, dimana aparat desa diberi tugas untuk mengelolanya dengan baik, bukan diselewengkan.

Dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah No 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN disebutkan, “Dana desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab, dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan mengutamakan kepentingan masyarakat setempat”.

Berkaitan dengan mandeknya beberapa proyek di Desa Ranakolo yang dibiayai dengan Dana Desa, Kades Ranakolo, IMW lewat pesan WhatsApp menjelaskan, “Deuker tinggal 1 di RT 02, rabat 20 meter saja, sementara kendala yang kemarin, kami sudah penambahan volume di jalan tani, sedangkan Alkes masih di pihak ke 3 yang belum didrop ke desa,” jelasnya.

Masyarakat Desa Ranakolo diharapkan ikut mengawasi penggunaan dana desa, sehingga ada transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa itu.

Mandeknya beberapa proyek yang dibiaya dengan dana desa di Desa Ranakolo, menuai kecurigaan masyarakat. Kades Ranakolo, Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende, IMW diduga selewengkan dana desa yang jumlahnya cukup besar.

Warga pertanyakan rekomendasi yang dikeluarkan Inspektorat untuk Kades Ranakolo, berkaitan dengan pemilihan kades beberapa waktu lalu.

“Ini ada apa ? Sementara itu sebenarnya adalah temuan,” ungkap warga tersebut.

Dengan diturunkannya berita ini, diharapkan Inspektorat Kabupaten Ende maupun Kejaksaan Negeri Ende agar segera melakukan monitoring terhadap penggunaan dana desa di Desa Ranakolo, Kecamatan Maurole tersebut.

Untuk diketahui, Kades Ranokolo tersebut merupakan calon incumbent pada pilkades serentak beberapa waktu lalu. Menurut warga, selama menjabat yang bersangkutan sering menyalahgunakan keuangan dana desa. Untuk itu warga meminta Bupati Ende, Djafar Acmad untuk menunda pelantikan Kades dimaksud sampai pertanggungjawaban persoalan pengelolaan keuangan dana desa tuntas, karena sampai saat ini pihak Inspektorat Kabupaten Ende belum melakukan pemeriksaan dan audit.

Berdasarkan penelusuran media ini terkait dengan dugaan penyelewengan keuangan dana desa (DD) tersebut yang dilakukan oleh Kades Ranokolo, sudah disampaikan ke pihak BPK perwakilan NTT, sehingga warga meminta Bupati Ende untuk menunda pelantikan kades tersebut. (Tim/DM)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here