Beranda Daerah Kapal Kargo KM Pulau Weh Milik Pemko Sabang Dikontrak PT. AIL Jakarta

Kapal Kargo KM Pulau Weh Milik Pemko Sabang Dikontrak PT. AIL Jakarta

907
0

Sabang, Aceh

Kapal kargo KM Pulau Weh milik Pemerintah Kota (Pemko) Sabang, selama bertahun-tahun tidak diketahui nasibnya. Kini dikabarkan dikontrak oleh perusahaan PT. Asa Internasional Lines (PT AIL), Ship Owner dan Operator (Cargo Vessel – TUG Barger – LCT) Port Agency – Marine Personal Agency Pulomas Jakarta, dengan jaminan pembayaran didepan selama tiga bulan.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Pemko Sabang, Teuku Nurul Qamar yang ikut langsung meninjau kondisi kapal terkini di Semarang Jawa Tengah (Jateng), sepulang dari Semarang kepada media ini, Minggu (29/11/2020), menjelaskan kapal kargo KM Pulau Weh, mendapat kontrak baru dari perusahaan baru PT. AIL Jakarta.

“Memang kapal KM Pulau Weh sempat terkatung-karung dalam persoalan kontrak dengan pihak sebelumnya, namun berkat loby dan kerja keras Pemerintah Kota Sabang, kini kapal KM Pulau Weh sudah ada perusahaan baru yang mengontraknya. Bahkan, perusahaan baru tersebut berani membayar awal selama tiga bulan sebagai jaminan,” jelas Teuku Nurul Qamar, yang biasa disapa Popon ini.

Ia menerangkan, kapal kargo KM Pulau Weh setelah putus kontrak dengan perusahaan asal Singapura pada tahun 2018 silam, kemudian kapal dikontrak oleh salah seorang pengusaha pelayaran kapal, Rudiansyah. Ketika itu kondisi kapal sudah harus dokking, namun biaya untuk dokking dan pengurusan pembaruan surat berlayar besar sekali.

Rudiansyah tidak mampu membayar biaya tersebut dan meminta kepada Pemko Sabang sebagai pemilik kapal, untuk dicarikan solusi, agar biaya dokking dan pembaruan surat kapal dapat diselesaikan dan kapal dapat dikeluarkan dari dokking.

Mengingat biaya yang sangat besar, Rudiansyah menggandeng rekan bisnisnya, Agus. Mereka berdua sepakat, setelah kapal selesai selanjutnya dioperasikan oleh Agus, untuk mengangkut barang miliknya. Tidak dikatahui pasti perjanjian antara Rudiansyah dengan Agus, sehingga berbuntut kapal tidak berlayar dan mengapung di selat Semarang, Jateng.

Sampai saat ini Rudiansyah masih terutang dengan Pemko Sabang, karena selama kapal ditangan Rudiansyah, baru sekali setor dilakukan Rudiansyah sebesar Rp 50 juta, padahal perjanjian kontrak dengan Pemko Sabang perbulannya sebesar Rp 80 juta.

Dok. Perjanjian kontrak KM Pulau Weh

Hasil penjajakan Pemko Sabang selama berada di Semarang, Jateng, baru-baru ini berhasil disepakati kontrak baru dengan PT AIL, dengan pembayaran didepan selama tiga bulan senilai Rp 80 juta/bulan, dengan total pembayaran mencapai Rp 240 juta yang masuk ke kas Pemko Sabang.

“Kita bersyukur kapal yang sempat tidak bergerak lagi, karena persoalan kontrak dengan pihak sebelumnya, kini kapal mendapat kontrak baru dan langsung bayar didepan selama tiga bulan dengan nilai Rp 240 juta,” terang Teuku Nurul Qamar, yang ikut serta ke Semarang bersama Sekdako Drs. Zakaria, Kabid Aset Bustamam dan Rinaldi.

Ditambahkan, panandatangan kontrak dilakukan di Sabang yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT Asa Internasional Line Iful Madjid selaku pihak pengontrak dan Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Sabang Drs. Zakaria, MM., mewakili Pemko Sabang. Surat Perjanjian kontrak tersebut bernomor : 522/5779, sedangkan nomor Surat PT AIL adalah : 0202/SP-DIR/AIL/X/2020. Sementara hingga berita dilansir Rudiansyah, tidak berhasil dikondirmasi.

Seperti diketahui, kapal kargo KM Pulau Weh yang dibeli dengan uang rakyat Sabang pada tahun 2000 silam, dengan nilai mencapai Rp.8,5 miliyar dari perusahaan Singapura Fungshoong. Awalnya dioperasikan oleh Perusahaan Daerah Pembangunan Sabang (PDPS). Kala itu, kapal tersebut sempat beberapa kali bolak-balik Sabang-Singapura mengangkut mobil dan barang lainnya untuk didatangkan ke Sabang.

Setelah PDPS gulung tikar, kapal KM Pulau Weh kembali dikontrakkan oleh perusahaan tempat dimana kapal itu dibeli. Selama bertahun-tahun dikontrak oleh perusahaan Fungshoong, kabarnya ada setoran yang disetorkan ke kas Pamko Sabang, meskipun tidak pernah dipublikasikan berapa sebenarnya hasil kontrak kapal KM Pulau Weh itu.

Jika dicermati dari perusahaan yang mengontrak kapal KM Pulau Weh, ada sedikit membingungkan, karena yang menandatangi surat Perjanjian Kontrak dilakukan oleh Sekda Kota Sabang dan disaksikan Kepala Bidang Aset Pemko Sabang, Bustamam, bukan Walikota Sabang selaku kepala daerah. Kapal yang dibeli dengan uang rakyat itu, diharapkan mendapat kontrak secara terus menerus, sehingga Pemko Sabang akan menerima PAD dari sewa kapal KM Pulau Weh sebesar Rp 960 juta/tahun. (Jalaluddin Zky)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here