Ini Yang Disampaikan Kasi Intel Kejari Solok Terkait Biaya Perjalanan Fiktif Sekretariat DPRD Kabupaten Solok

0
31
intel

Rova Yofirsta, S.H, Kasi Intel Kejari Solok angkat bicara terkait berita tentang Biaya Perjalanan Dinas Fiktif di Sekretariat DPRD Kabupaten Solok. Seperti dituturkan Drs. Zaitul Ikhlas, M.Si, Sekwan DPRD Kabupaten Solok bahwasannya masih ada dua nama pelaksana perjalanan dinas masih belum memenuhi kewajiban mereka untuk mengembalikan kerugian negara tersebut ke Kas Daerah dalam rentang waktu 60 (enam puluh) hari sesuai rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan.

Kab. Solok, Sumbar | Kasi Intel Kejaksaan Negeri Solok, Rova Yofirsta, S.H saat wawancara di Kejaksaan Negeri Solok, Jl. Pandan Ujung, Kota Solok, Rova menuturkan hal yang sama dan sedikit menambahkan dua nama yang dimaksud tersebut juga telah mengangsur setorannya ke Kas Daerah, Kamis (29/02/2029) sore.

Terkait konsekuensi hukum, Rova menyampaikan bahwa, “untuk memproses ke ranah hukum itu memang kita tetap harus menunggu sesuai waktu yang ditentukan yakni nya selama 60 hari atau sesuai S.O.P (Standar Operasional Prosedur, red) dan apabila setelah itu yang bersangkutan masih belum memenuhi kewajibannya kita pun belum bisa langsung memproses lebih lanjut karena ada mekanisme yang harus kita tunggu dan lewati terlebih dahulu,” imbuhnya.

“Contohnya dari BPK menindaklanjuti dulu ke Pemerintah setempat melalui inspektorat sampai sejauh mana progresnya, dan apabila rekomendasi tersebut masih tidak di indahkan barulah nanti akan berlanjut ke proses hukumnya, dan dilaporkan ke Aparat Penegak Hukum,” ungkapnya.

Kasi Intel yang menjabat di Kejaksaan Negeri Solok di awal tahun 2022 tersebut lebih lanjut menuturkan, “Aparat Penegak Hukum yang dimaksud itu bisa ke Polri, Kejaksaan Negeri, tergantung kemana BPK atau Inspektorat memberikan laporannya, barulah di proses sesuai ketentuan dan hukum berlaku,” ulasnya.

Baca Juga :  PT. Indorama Synthetic Tbk Diduga Lakukan Dumping

Pria ramah yang sebelumnya pernah menjabat Kasi Pidsus di Pengadilan Negeri Agam tersebut juga menuturkan, “Kami dari pihak Kejaksaan Negeri Solok selalu aktif dalam memberikan edukasi hukum di tengah-tengah masyarakat Kabupaten Solok, jadi harapan kami untuk ASN, Pejabat maupun Wakil Rakyat atau yang difasilitasi oleh Negara untuk selalu berhati-hati dalam mengelola dan menggunakan uang negara karena resikonya nanti akan berurusan dengan hukum,” tutupnya.

intel
DPRD Kabupaten Solok (Photo : Jon Cupak)

Namun lain hal nya dengan penyampaian JAM salah satu anggota DPRD Kabupaten Solok periode 2019-2024 yang ikut tersandung dalam hal ini, JAM dengan tegas menyampaikan bahwa seluruh pelaksana perjalanan dinas pada Sekretariat DPRD Kabupaten Solok yang harus mengembalikan uang negara tersebut sudah melaksanakan seluruh kewajibannya.

“Kayaknya Sekwan memberikan keterangan yang tidak pasti, ini membahayakan kepada lembaga DPRD nantinya dan tentang pernyataan Sekwan untuk di klarifikasi kembali,” pintanya.

“Keterangan saya semua anggota dewan sudah mengembalikan semua temuan tersebut,” tegas JAM. (JC)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here