Beranda Hukum Kasus Dugaan Tipidkor Dinas Perhubungan Sabang Naik Ketahap Penyidikan

Kasus Dugaan Tipidkor Dinas Perhubungan Sabang Naik Ketahap Penyidikan

131
0

Sabang, Aceh

Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Sabang tidak main-main dalam melakukan penyelidikan kasus dugaan korupsi yang terjadi di Dinas Perhubungan Kota Sabang. Kini kasus dugaan korupsi tersebut oleh Kejari Sabang, telah ditingkatkan dari penyelidikan ketahap penyidikan.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sabang Choirun Parapat, SH.MH, menyampaikan, dalam proses penyelidikan kasus dugaan korupsi di Dinas Perhubungan Kota Sabang, kini pihaknya telah meningkatkan status penanganan ke tingkat penyidikan.

“Kami tidak main-main dalam penanganan penyelidikan kasus dugaan korupsi di Dinas Perhubungan Kota Sabang, kini kasus tersebut dari penyelidikan telah kami tingkarkan ke tingkat penyidikan dan Insya Allah bisa segera kita arahkan kepada status tersangka”, ungkap Choirun Parapat, SH.MH, didampingi Kasi Pidsus Muhammad Rhazi, SH dan Jaksa Fungsional Kejari Sabang Fickry Abrar Pratama, SH.MH, dalam konfrensi pers, Jumat (16/10/20) di Aula Kejaksaan Negeri Sabang.

Kajari Sabang menjelaskan, sebelumnya tim penanganan kasus dugaan korupsi itu telah melakukan serangkaian tindakan pemeriksaan untuk kegiatan belanja Bahan Bakar Minyak (BBM)/Gas, Pengadaan Suku Cadang, Pelumas (Ganti Oli) dan Ban kenderaan dengan anggaran tahun 2019.

Dalam proses penyelidikan, tim menemukan peristiwa yang mengejutkan dan diduga mengarah pada tindak pidana korupsi. Kemudian, tim juga telah melakukan ekspos terhadap pananganan perkara ini, atas pemaparan yang disampaikan oleh Kajari bersama tim.

“Hasilnya, berkat kerja keras dan doa masyarakat Sabang, bahwa saya bersama tim sependapat untuk meningkatakan status kasus ini ke tingkat penyidikan, dimana pada hari ini sampaikan kepada rekan-rekan wartawan diekspos agar publik mengetahui kinerja Kejari Sabang”, jelas Choirun Parapat.

Choirun Parapat, SH. MH., Kejari Sabang, Aceh

Ditambahkannya, setelah dilakukan serangkaian tindakan pemeriksaan, pihaknya mengetahui bahwa Dinas Perhubungan Kota Sabang, selama ini membuat voucer yang ditujukan kepada pengusaha SPBU untuk mengisi BBM. Dengan sistem pembayaran bulanan, baik BBM jenis Premium maupun BBM jelas Solar.

Ironisnya, voucer tersebut sengaja dibuat lebih untuk ditukarkan dengan uang pada SPBU, seolah – olah voucer itu benar dipergunakan untuk mengisi BBM, padahal diketahui sesungguhnya sebagian voucer dimaksud adalah fiktif dengan cara menggunakan plat mobil/bus yang tidak beroperasi yang seolah – olah dipergunakan pada saat genting.

“Cara itu lah pelaku menggunakan plat bus yang beroperasi akan tetapi voucer tersebut tidak pernah diberikan kepada supir, melainkan ditukar sendiri dengan uang kontan oleh oknum Dinas Perhubungan ke SPBU, seakan-akan benar voucer ini telah dipergunakan oleh para supir untuk mengisi BBM”, terang Kajari.

Lebih lanjut Kajari Choirun Parapat mengatakan, guna memuluskan tindakannya, oknum Dinas Perhubungan tersebut telah bekerja sama dengan pihak SPBU, untuk memberikan konpensasi ke pihak pengusaha SPBU atas penukaran voucer fiktif tersebut.

Selanjutnya, oknum Dinas Perhubungan Kota Sabang itu merekap semua voucer sebulan sekali, termasuk voucer fiktif dan kemudian diajukan untuk pencairan. Hasil kong-kalikong ini kemudian dipergunakan untuk keperluan pribadi oknum Dinas Perhubungan. Termasuk modus pengadaan Suku Cadang, diolah sedemikian rupa guna mendapat untung yang besar dari uang negara itu.

Kajari menyebutkan, oknum Dinas Perhubungan Kota Sabang menggunakan modus yang hampir sama yaitu dengan cara menaikkan beberapa item barang fiktif pada Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) yang seakan -akan benar semua barang yang diajukan pencairannya telah dipergunakan.
Bahkan untuk mempermudah pembuatan SPJ, oknum Dinas Perhubungan hanya menyuruh tandatangan saja pihak pemeriksa barang dan pengurus barang pada lembaran SPJ.

“Kasus ini sekarang sudah pada tahap mengumpulkan alat bukti, namun begitu, tim belum dapat mengumumkan siapa yang bertanggung jawab atas perbuatan tersebut, karena perlu kehati – hatian dalam menentukannya”, pungkas Choirun.

“Kami bekerja dengan profesional, minimal harus ada dua alat bukti untuk kita sangkakan kepada si penanggung jawab atas perbuatan yang diduga telah menimbulkan kerugian negara”, tutup Kajari Sabang. (Jalaluddin Zky).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here