Beranda Hukum Kasus Walikota Bekasi: Lagi-Lagi, Korupsi Dan Jual Beli Jabatan!

Kasus Walikota Bekasi: Lagi-Lagi, Korupsi Dan Jual Beli Jabatan!

18
0
Foto: Ilustrasi suap (doc.)

Jakarta, Bhayangkarautama.com.

Jual beli jabatan adalah modus korupsi kepala daerah hasil pilkada, selain proyek pengadaan. Walikota Bekasi, Rahmat Effendi, diduga melakukannya juga.

Pertanyaan yang perlu dirawat dan mendapatkan jawab, apakah kita masih harus berjibaku 200 tahun lagi untuk mengenyahkan korupsi di negeri ini?

Pada Agustus 2021, Kabupaten Probolinggo di Jawa Timur geger. Tokoh politik senior di wilayah itu tertangkap tangan. Tak sendirian, dia ditangkap bersama istri dan 20 orang lain.

Kasusnya, jual beli jabatan. Tokoh senior itu adalah Hasan Aminuddin yang pernah dua periode menjadi Bupati Probolinggo. Saat tertangkap, dia adalah anggota DPR, bahkan pimpinan salah satu komisi.

Bersama Hasan, ditangkap juga Bupati Probolinggo, Puput Tantriana, yang adalah istri Hasan. Dari 20 orang tersangka yang turut ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), 18 di antaranya adalah kepala desa yang menyerahkan suap kepada Puput dan Hasan.

Dua orang yang lain adalah Camat Krejegan, Doddy Kurniawan, dan Camat Paiton, Ridwan. Mereka ada di posisi sebagai penerima suap seperti halnya Puput dan Hasan.

Modusnya, para penyuap menyerahkan uang Rp 20 juta plus upeti penyewaan tanah kas desa senilai Rp 5 juta per hektar, agar bisa menjadi penjabat kepala desa. Uangnya diserahkan ke Puput melalui Hasan lewat perantaraan Doddy dan Ridwan.

Probolinggo belum usai, muncul Bekasi.
Kasus di Probolinggo belum lagi mendatangkan vonis bagi para pelaku. Sejumlah berkas bahkan baru dilimpahkan ke pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor) pada pengujung Desember 2021.

Tampaknya, pengungkapan kasus demi kasus korupsi termasuk dalam hal jual beli jabatan tak bikin orang kapok. Walikota Bekasi, Rahmat Effendi, terjaring operasi tangkap tangan KPK karena persoalan serupa pada Rabu (5/1/2022).

KPK menangkap tangan Rahmat saat diduga menerima “upeti”. Bersama operasi tangkap tangan tersebut, barang bukti yang didapat mencakup uang tunai miliaran rupiah.

Dugaan kasus korupsi yang menjerat Pepen—nama panggilan Rahmat Effendi—memperpanjang daftar kepala daerah hasil pemilu kepala daerah (pilkada) yang terjerat perkara jual beli jabatan.

Sebelum kasus di Probolinggo saja sudah ada setidaknya tujuh kasus serupa, yang dilakukan tentu saja oleh kepala daerah. Dua Bupati Nganjuk dari periode jabatan yang berbeda ada di dalam daftar ini, yaitu Taufiqurrahman yang menjabat pada periode 2013-2018 dan Novi Rahman Hidayat yang mulai jadi Bupati pada 2018.

Lima kasus lain bermodus jual beli jabatan adalah perkara yang menjerat Bupati Klaten Sri Hartini, Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra, Bupati Kudus Muhammad Tamzil, Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko, dan Walikota Tanjungbalai M. Syahrial.

Ini baru yang ketahuan, tentu saja.

Dalam kasus Novi, nilai suapnya mulai dari Rp 20 juta dan Rp 700.000 sebagai uang terimakasih atas mutasi dan promosi para penyuap hingga Rp 50 juta dari terdakwa lain yang dilantik Novi menjadi Camat.

Adapun kasus Tanjungbalai menjadi seru karena nama penyidik dan pimpinan KPK ikut terseret. Meskipun, bagian ini terjadi setelah berkas perkara awal bergulir ke meja pimpinan KPK.

Si penyidik KPK sudah diperkarakan, pimpinannya belum. Kasus penyidik KPK ini menyeret pula politisi partai Golkar yang pernah menjadi pimpinan DPR, Azis Syamsuddin, baik terkait kasus Bupati Tanjungbalai maupun perkara lain.

Lain lagi perkara Sri. Bukan satu-satunya di Indonesia, sebenarnya, figur Sri adalah potret kasat mata politik dinasti.

Sri adalah istri Bupati Klaten periode 2000-2005, Haryanto Wibowo. Pada 2010-2015, Sri menjadi wakil bupati mendampingi Sunarna, Bupati Klaten periode 2005-2015. Pada Pilkada 2015, Sri berpasangan dengan Sri Mulyani yang adalah istri Sunarna, dan memenangi hajatan itu.

Pasangan duo Sri tersebut semestinya menjabat untuk periode 2016-2021. Namun, Sri Hartini terjegal kasus korupsi promosi jabatan di lingkungan Pemkab Klaten. Akhirnya Sri Mulyani yang jadi Bupati Klaten periode itu.

Kurang lebih perkara yang lain punya modus serupa. Punya pangkat dan ada otoritas, yang butuh pun setor dana untuk mewujudkan kebutuhannya.

Nah, kasus Pepen menjadi catatan tebal karena menggabungkan dugaan jual beli jabatan dan pemalakan kepada pengusaha. Ironisnya, Pepen diketahui sebagai kepala daerah yang kerap mendapat penghargaan.

Semakin bikin sesak, Pepen jadi Bupati Bekasi karena menggantikan Walikota sebelumnya yang terjegal korupsi, Mochtar Mohammad.

3 Modus Umum Jual Beli Jabatan

Mengutip Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, yang mengungkap sejumlah modus korupsi berlabel jual beli jabatan.

Pahala menyebut, berapa pun kasus yang sudah diungkap KPK terkait modus ini hanyalah sebagian kecil dari praktik yang ditengarai terjadi di banyak daerah.

“Di mana-mana kayak gitu (jual beli jabatan) terjadi. Itu (sejumlah kepala daerah ditngkap KPK) yang ketahuan saja. Dan problemnya sama,” ujar Pahala.

Pahala mengungkap, setidaknya ada lapisan praktik jual beli jabatan yang dilakukan oleh kepala daerah. Pertama, sebut dia, rotasi sejumlah kepala dinas, terutama yang “favorit” dan bisa menjadi celah dimintai uang.

Lapisan kedua, kepala daerah menahan surat keputusan (SK) pegawai dari pusat. Jika para pegawai ini ingin SK-nya segera turun, sejumlah uang diminta diserahkan sebagai kompensasi.

“Kalau SK belum dikasih kan dia enggak bisa digaji,” kata Pahala di situ.

Lapisan ketiga, pungutan kepada kepala sekolah atau kepala desa. Kasus Probolinggo adalah salah satu contoh dari model yang ini.

“Bukan hanya perkara (biar bisa) pindah, supaya tidak dipindah saja nyetor uang,” sebut dia.

Negeri Yang Dijarah Penguasa

Biaya tinggi politik adalah kambing hitam pertama setiap kali terjadi lagi korupsi yang melibatkan kepala daerah hasil pilkada. Yang berikurnya ada faktor tata kelola yang buruk dan mentalitas korupsi.

”Jadi, ada dua motif, pertama godaan untuk mengembalikan biaya politik yang luar biasa besar, dan kedua kelemahan penerapan konsep asas-asas umum pemerintahan yang baik, selain juga penyakit mentalitas korup,” kata Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas Feri Amsari di Padang, Rabu (20/10/2021), seperti dikutip harian Kompas edisi 21 Oktober 2021.

Feri mengatakan, kandidat membutuhkan dana yang luar biasa besar untuk menjadi kepala daerah. Biaya-biaya tersebut mulai muncul sejak awal pemberian dukungan terhadap bakal calon kepala daerah di internal partai politik hingga tahapan pemilihan kepala daerah berakhir.

Sistem kepartaian saat ini, kata Feri dalam artikel berjudul Biaya Politik Picu Korupsi di Daerah tersebut, menjadi problematika tersendiri. Karena, kata dia, tidak ada demokrasi internal partai sehingga sering kali calon muncul karena membayar biaya.

Menurut Feri, kalau penentuan calon di internal partai berlangsung demokratis dan tanpa biaya maka ambisi kepala daerah mencari uang untuk mengembalikan modal politiknya pun bisa dikurangi.

”Partai mengharapkan kadernya menjadi ATM (anjungan tunai mandiri) partai. Itu yang membuat kader terjebak belenggu korupsi politik di Indonesia karena dipaksa menjadi ATM di partai sekaligus mengembalikan biaya politik yang mereka keluarkan,” ujar Feri.

Feri melanjutkan, kelemahan administrasi dalam berbagai proses perizinan juga sangat membuka celah kepala daerah melakukan korupsi. Kewenangan memberikan izin atau rekomendasi, ada dalam paket godaan tersebut.

Namun, sepanjang konsep asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu keterbukaan, kecermatan, keadilan, dan lainnya diterapkan, akan sulit bagi seseorang melakukan korupsi.

”Walau demikian, korupsi itu di baliknya selalu ada niat. Jadi, sebaik apa pun sistem, kalau niatnya memang korupsi, sistem itu akan dilabrak,” kata Feri.

Terlebih lagi, jejak korupsi oleh penguasa di Indonesia—dalam masing-masing jenjang kekuasaan—tak hanya ada semenjak para kepala daerah dan pimpinan negara dipiilh langsung oleh rakyat.

Peter Carey dan Suhardiyoto Haryadi dalam buku Korupsi: Dalam Silang Sejarah Indonesia – Dari Daendels (1808-1811) sampai Era Reformasi, menguliti aneka rupa cara penguasa menjarah dan memperkaya diri.

Di buku itu diungkap, hanya pada kurun Januari 1946-Mei 1949 saja korupsi tampaknya hengkang sejenak dari Bumi Pertiwi. Itu pun karena pada periode itu negara baru bernama Indonesia nyaris bangkrut dalam arti harfiah.

Pada saat yang sama, Indonesia yang sampai harus memindahkan sementara Ibu Kota ke Yogyakarta pada saat itu, masih menghadapi ancaman militer Belanda. Carey dan Haryadi pun menyebut pada kurun itulah tidak ada ruang untuk kesenangan pribadi atau pemborosan uang negara.

Upaya membasmi korupsi di tanah Indonesia pun sejatinya sudah dilakukan berjilid-jilid, bahkan sejak Herman Willem Daendels menjadi Gubernur Jenderal di Jawa. Itu pun, pada akhir keberadaannya, dia juga tergoda memperkaya diri.

Apakah korupsi jadi takdir permanen?
Tentu, idealnya, korupsi angkat kaki dari Bumi Pertiwi. Carey dan Haryadi mencantumkan sejumlah contoh upaya pemberantasan korupsi yang memberi hasil. Salah satunya mengambil contoh kasus di Inggris.

Jangan dulu terpukau. Dalam contoh tersebut, Inggris butuh waktu hampir 200 tahun untuk mengenyahkan korupsi struktural yang menggerogoti pada saat itu. Tepatnya, upaya tersebut dimulai pada 1660 dan baru dianggap menghadirkan titik balik pada 1830.

Bukan berarti juga saat ini tak ada kasus korupsi sama sekali di Inggris. Namun, kejadiannya tak sejamak di Indonesia yang sudah nyaris jadi hal biasa saja dalam keseharian.

Pertanyaan yang perlu dirawat dan mendapatkan jawab, apakah kita masih harus berjibaku 200 tahun lagi untuk mengenyahkan korupsi?

Hanya Anda, saya, dan kita semua yang bisa menjawab dan membuktikannya bersama, baik iya maupun tidak untuk pertanyaan ini.

Selama kita masih merasa perlu menyuap untuk memuluskan apa pun urusan kita, korupsi akan langgeng.

Demikian pula ketika kita membiarkan saja para penguasa yang menyalahgunakan kekuasaannya, baik langsung maupun lewat kolega dan kroninya, menguasai tampuk kekuasaan, situasinya tak akan berbeda juga.

Perubahan selalu susah dan berat. Mungkin.

Namun, semua pada akhirnya kembali dan dimulai oleh dan dari masing-masing diri, yang kemudian berkerumun bersama dengan sesama diri yang memulai perubahan, hingga kelak akhirnya menghadirkan dan mewujudkan perubahan itu. Terus-menerus, sambung bersambung. Sampai perubahan terjadi. (red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here