Beranda Daerah Kejaksi Minta Pemerintah Laporkan Ke Publik Terkait “Cubit” APBD Oleh Sejumlah Pejabat...

Kejaksi Minta Pemerintah Laporkan Ke Publik Terkait “Cubit” APBD Oleh Sejumlah Pejabat Aceh

13
0

Banda Aceh, NAD

Anggota Kementrian Kajian Aksi dan Advokasi (Kejaksi) Dema Uin Ar-raniry M. Chaidir, meminta Pemerintah Aceh, agar melakukan Konferensi Pers terkait pen”Cubit”an APBD oleh beberapa pejabat Kabupaten/Kota, agar transparansi terhadap publik terlihat dan juga sabagai transparansi bagi masyarakat.

Menurut M. Chaidir dari hasil temuan Bapan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Aceh, bahwa pada anggaran tahun 2020 ada tujuh kepala daerah di Aceh yang diduga menggunakan uang rakyat dengan nama anggaran intensif untuk kebutuhan pribadi.

Pejabat Aceh yang menggunakan anggaran intensif untuk meningkatkan gaji tambahan diantaranya Gubernur Aceh, Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh, Walikota dan Wakil Walikota Sabang, Bupati dan Wakil Bupati Pidie Jaya, Bupati Bener Meriah, Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang dan Walikota dan Wakil Walikota Lhoksemawe.

“Terkait intensif penambahan pendapatan bagj tujuh pejabat Aceh, itu sudah ramai dibucarakan, namun kenapa sampai saat ini belum ada penjelasan dari pemerintah. Seharusnya, para pejabat yang merasa menggunakan uang dimakaud melamukan konferensi pers agar masyarakat tidak bertanya-tanya,” pinta M. Chaidir, dalam rilis pers Rabu (09/06/2021).

Maka, lanjut M. Chaidir pihaknya dan rekan-rekan mahasiswa lainnya, mendesak pemerintah Aceh segera mengklarifikasi terkait dengan isu yang sedang beredar ditengah-tengah masyarakat. Jika apa yang sudah viral itu nantinya akan menimbulkan perspektif buruk dari masyarakat.

Apabila hal tersebut didiamkan saja masyarakat menganggap isu tersebut benar adanya dikarenakan tidak ada informasi dan penjelasan dari pihak yang merasa men”Cubit” Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) oleh tujuh pejabat itu.

“Menurut kami konferensi pers oleh yang dikabarkan selama ini perlu dilakukan, hal itu untuk menerangkan kepada publik bahwa yang terjadi tersebut benar atau tidak masyarakat mengetahuinya,” terangnya.

Menurutnya, pemerintah selaku pemimpin harus berani mengambil sikap, jika tidak kata M. Chidir lagi kepercayaan rakyat bisa benar-benar hilang terhadap pemerintah sendiri.

Sebab jelas M. Chaidir apabila pemerintah tidak berani mengambil langkah itu, maka harapan kami selaku mahasiswa dan masyarakat Aceh, jalan keluarnya adalah Komisi Pemberantas korupsi (KPK) lah yang harus dalam menuntaskannya.

“Kami juga berharap kepada KPK untuk bisa membuktikan dan menyelesaikan perkara ini sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Sebelumnya, masyarakat Aceh meminta segera dilakukan temu pers” tutupnya. (Jalaluddin Zky)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here