Kejati Kalbar Tetapkan Mantan Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Prov. Kalbar Tersangka Kasus Korupsi Waterfront Sambas

0
92

Mantan Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Prov. Kalbar inisial Mars yang juga selaku PPK pada proyek renovasi Waterfront Sambas tahap 1 tahun anggaran 2022, ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejati Kalbar melalui surat penetapan tersangka pada tanggal 21 November 2023.

Sambas, Kalbar // Sebelumnya Kejati Kalbar juga sudah menetapkan 4 tersangka kasus korupsi robohnya pembangunan Waterfront Keraton Sambas tersebut, masing-masing Erw selaku PPK pertama dan 3 orang dari pihak swasta selaku pelaksana dan konsultan.

Untuk pengembangan penyidikan kasus ini, Kejati Kalbar 3 hari ini memeriksa 14 orang pejabat dan mantan pejabat Pemda Kalbar, diantarnya Iskandar Zulkarnaen selaku Kadis PUPR Kalbar, Sukaliman mantan Kadis PUPR Kalbar, Isfandiar Kabid Cipta Karya selaku PPTK, Juanda Kabid SDA selaku PPTK, Ridwan mantan Kabid Cipta Karya, Dedy Sutomo selaku Ketua Pokja pengadaan barang dan jasa serta sejumlah pejabat keuangan Dinas PUPR dan Badan Keuangan dan Aset Daerah.

Salah seorang pengurus organisasi Jasa Konstruksi yang juga sebagai Kontraktor senior di Kalbar yang dimintai pendapatnya menyatakan, sangat menyayangkan sampai terjadinya kasus yang banyak menyeret sejumlah pihak. Harusnya pihak Kejaksaan juga harus berani mengungkap dan menetapkan tersangka lain terutama aktor intelektualnya. Sejauh ini aktor intelektual kasus Waterfront Sambas ini belum tersentuh, walaupun sudah beberapa kali diperiksa.

Selain Erw dan Mars selaku PPK pelaksana, Kejaksaan juga harus mendalami unsur perencanaan proyek tersebut apakah sudah sesuai atau tidak, dan mendalami PPK perencana proyek tersebut yaitu mantan Kabid Cipta Karya inisial R, serta mendalami peran Kepala Dinas PUPR yang sekarang karena dari sinilah ada perintah pemutusan kontrak secara sepihak yang tidak sesuai prosedur. Pihak Kejaksaan juga harus berani memeriksa siapa yang memerintahkan Kadis PUPR Kalbar itu untuk memutus kontrak, sehingga proyek Waterfront Sambas ini tidak bisa dilanjutkan dan mangkrak.

Gagalnya proyek Waterfront Sambas ini merupakan tanggungjawab secara keseluruhan, bukan hanya unsur pelaksana saja. Kami berharap, pihak Kejati Kalbar dapat mengungkap semua pihak yang terlibat termasuk aktor intelektualnya.
Sangat disayangkan jika harapan masyarakat Sambas saat ini pupus jika pembangunan Waterfront tidak terealiasasi secara baik, bahkan menimbulkan dampak kerusakan terhadap kawasan Keraton Sambas.

Ditambah lagi kegiatan Waterfront Sambas tahap 2 ada permasalahan di Bank Kalbar cabang Singkawang, ulah Marcel selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) telah menyetujui dalam memberikan persetujuan keterangan untuk kredit modal kerja di Bank Kalbar cabang Singkawang pada kegiatan Waterfront Sambas tahap 2 dan gedung kantor Samsat Sambas serta Asrama Mahasiswa di Bandung.

Sehingga Bank Kalbar sampai saat ini masih menunggu realisasi pekerjaan yang tidak terealisasi karena adanya penghentian kegiatan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, disebabkan kemungkinan dugaan adanya permainan terhadap aktor oknum kontraktor dan perusahaan yang digunakan untuk mendapatkan kegiatan sistem e-katalog dan mendapat kredit konstruksi di Bank Kalbar. Ini merupakan adanya indikasi tindak pidana pencucian uang ataupun ada dugaan kongkalikong antara oknum kontraktor dan pejabat daerah dalam ini PPK yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejati Kalbar di proyek Waterfront tahap 1.

Dalam kejadian ini, semua unsur elemen masyarakat meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas masalah Waterfront tahap 1 dan Waterfront tahap 2 dan gedung kantor Samsat Sambas serta asrama mahasiswa Kalbar di Bandung. (Abdullah)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here