Beranda Daerah Kepala BPN Kabupaten Melawi Serahkan Sertifikat Program PTSL Secara Simbolis Dan Virtual

Kepala BPN Kabupaten Melawi Serahkan Sertifikat Program PTSL Secara Simbolis Dan Virtual

43
0

Melawi, Kalbar

Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Melawi, Antonius, S.IP., ikut serta dalam kegiatan penyerahan sertifikat tanah secara Virtual yang di laksanakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil, dalam rapat penyerahan secara Virtual mengatakan, “Program PTSL adalah Program Pak Presiden Jokowi, beliau sangat konsen dengan Program PTSL dan untuk memberikan kepastian hukum atas tanah masyarakat, beliau mendorong kami untuk bekerja keras dan serius dalam menjalan program ini. Saya berterimakasih kepada Insan BPN, Gubernur, Bupati seluruh Indonesia di ketiga Provinsi ini”.

Turut hadir dalam rapat penyerahan virtual, Gubernur Sulawesi Utara Olly Domdokambey, Sekda Bali Dewa Made Indra, serta Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji, Kepala Desa dan perwakilan masyarakat penerima sertipikat Program PTSL, Rabu (15/12/2021) siang.
Dalam sambutannya, Gubernur Sutarmidji memyampaikan, “IsyaAllah saya akan melakukan pendekatan kepada Bupati serta Walikota seluruh Kalbar, supaya lebih konsen mendukung Program PTSL ini, sehingga masyarakat mendapatkan kepastian hukum atas hak kepemilikan tanah. Menurut saya ini program Presiden yang paling sukses, semoga program ini terus berjalan sehingga tahun 2024 sertifikasi lahan mendapatkan hasil yang memuaskan di seluruh Indonesia terkhusus Kalbar, karena hasilnya jelas untuk masyarakat yang merasakan manfaatnya”.

Kepala Pertanahan Kabupaten Melawi Antonius, menyerahkan secara simbolis kepada perwakilan dari seluruh peserta PTSL 2021 di Kabupaten Melawi yang tersebar di 8 (delapan) desa lokasi Kegiatan PTSL Tahun 2021, dengan jumlah bidang sebanyak 6.105 sertifikat.

“Saya berharap agar melalui sertipikat ini dapat bermanfaat untuk kepentingan Bapak dan Ibu, sehingga jelas kepemilikan hak miliknya dan dapat dipergunakan mungkin untuk kepentingan mendesak seperti diagunkan baik di Bank maupun CU, jika itu benar-benar dibutuhkan,” tutur Anton.

“Hal ini dapat terwujud berkat kerjasama semua pihak seperti Kepala Desa sebagai pemangku wilayah, sehingga kesempatan baik ini dapat berjalan lancar dan sukses demi Tata Kelola Administrasi Pertanahan yang baik sesuai peruntukkan, sehingga tanah tersebut memberikan manfaat untuk kesejahteraan masyarakat (Bapak/Ibu) sekalian,”ungkap Anton.

Saat diwawancara awak media Bhayangkarautama.com, Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Melawi Antonius, S.IP., menjelaskan, dalam rangka persiapan penerbitan sertifikat itu ada surat keputusan bersama 3 (tiga) Menteri maksimal untuk Kalimantan Barat itu Rp 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). “Besarnya biaya tergantung dari kesepakatan para pihak desa bersama tokoh masyarakat dan BPD setempat,” ucapnya. (Rabi)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here