Sukabumi, bhayangkarautama.com
Menindaklajuti ketidak puasan jawaban dari Dinas Pertanian pada audensi berapa waktu yang lalu, maka tim journalis Langkah Terarah (jorelat) melayangkan surat permohonan untuk audensi yang ditujukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sukabumi.
Dalam hal ini pihak DPRD Kabupaten Sukabumi menjawab audensi tim jorelat yang sebelumnya dilayangkan kepada DPRD Kab. Sukabumi, untuk menjalankan perannya sebagai fungsi pengawasan hasil pengesahaan penganggaran satuan kerja pemerintah daerah (SKPD).
Serta Fasilitator dalam audensi tersebut, bertempat di aula dinas koperasi usaha kecil dan menengah (DKUKM) jl. raya cibolang km 7 No. 33, Desa Cimahi, Kecamatan Cantayan, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Senin (5/12/2022).
Dalam audensi yang dihadiri ketua DPRD Yudha Sukmagara, BBA., SH., serta ketua komisi III DPRD Kabupaten Sukabumi, Kepala Dinas (Kadis) Pertanian Sri Astuty Harahap beserta jajarannya dan beberapa media yang tergabung dalam tim jorelat.
Ada beberapa poin pertanyaan hasil temuan investigasi di lapangan. Banyak dugaan-dugaan di antaranya terkait ketidak transparanan pengelolaan anggaran, kurangnya pengawasan dalam program kegiatan pekerjaan pembanguna, dan program pengadaan Alat mesin pertanian (Alsintan) berupa bajak Singkal traktor yang tidak terealisasi ke penerima manfaat.
Saat disinggung alat mesin pertanian (alsintan) yang tidak sampai ke petani, Kadis Pertanian Sri Astuty Harahap menjelaskan, alsintan bajak Singkal traktor itu hilang dicuri, karena keterbatasan gudang penyimpanan barang dan pihaknya sudah membuat pelaporan ke pihak kepolisian.
“Program pengadaan barang alsintan bajak Singkal traktor itu hilang dicuri orang yang tidak bertanggungjawab, karena keterbatasan gudang penyimpanan barang,” ucap kadis.
Ketua DPRD, Yudha Sukmagara, BBA., SH., menanggapi terkait alsintan yang hilang Singkal traktor sedikit geram, hilang dikarenakan keterbatasan gudang penyimpanan barang kurang memadai, itu alasan yang tidak objektif. 
“Hilangnya barang alsintan Singkal traktor jangan menyalahkan alam, itu disebabkan karena kelalaian atau human eror,” tegas ketua DPRD.
“Terkait perihal hilangnya alat mesin pertanian (alsintan) berupa bajak Singkal traktor, ini menjadi poin yang dirasa sangat krusial,” jelasnya.
“Saya melihat komunikasi Distan dan tim jorelat ini tidak sinkron, tim jorelat berbicara kasus perkasus tapi Distan menjawabnya secara sistem, jadi ini tidak nyambung,” tandas ketua DPRD.
“Kalau benar pihak Dinas Pertanian sudah membuat pelaporan ke pihak kepolisian terkait kehilangan alsintan, saya rasa itu sudah menjadi ranah dari pada pihak yang melaporkan,” tambah dewan komisi III DPRD.
“Tapi pastinya dengan adanya audensi ini, DPRD komisi III akan mempertajam pengawasan terutama di instansi dinas pertanian,” tutupnya.
Lalu bagaimana tanggungjawab atas hilangnya singkal traktor tersebut ? Dan bahkan pihak DPRD Kabupaten Sukabumi baru mengetahui kehilangan Singkal traktor dalam audensi tersebut. (Heri)
