Beranda Inovasi Ketua Forum Ketahanan Bangsa Kab. Ciamis : Covid-19 Dampak Ekonomi Dan Potensi...

Ketua Forum Ketahanan Bangsa Kab. Ciamis : Covid-19 Dampak Ekonomi Dan Potensi Konflik Sosial

82

Pandemi covid 19 telah berdampak secara sistemik dan multidimensional kepada hampir semua aspek kehidupan. Dan yang paling menonjol adalah dampak setelah dampak kesehatan adalah dampak ekonomi dan sosial. Secara ekonomi berdampak terhadap kolapsnya dunia usaha, kemiskinan bahkan kelaparan. Secara sosial berpotensi menimbulkan gejolak konflik yang cukup besar, konflik keagamaan dan peribadatan, konflik disharmoni akibat kemiskinan, sampai konflik konfrontatif akibat kebijakan pemerintah yang tidak tepat.

Ciamis, Jabar | Demikian dikatakan Mohamad Ijudin Fasilitator Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) Kabupaten Ciamis sekaligus sebagai Ketua Forum Ketahanan Bangsa (FKB) dan Dosen Universitas Galuh Ciamis Saat di wawancarai media ini, Selasa(07/04/2020).

Covid 19 secara nyata telah berdampak terhadap perekonomian diberbagai sektor, seperti sektor rumah tangga, UMKM, korporasi maupun maupun sektor keuangan baik swasta maupun negara.

“Selain mengancam kesehatan ribuan, puluhan ribu, bahkan mungkin ratusan ribu warga. Juga jutaan bahkan puluhan atau ratusan juta orang (masih sulit diprediksi) terancam kehilangan pendapatan dan kemampuan memenuhi kebutuhan minimalnya, sehingga terjadi penurunan daya beli masyarakat, jika tidak mampu ditangani dengan baik maka bukan hanya dampak kemiskinan namun bisa saja dampak kelaparan bagi masyarakat tertentu,” tegasnya.

“Langkah-langkah antisipatif pemerintah pusat dan beberapa daerah terhadap dampak ekonomi patut di apresiasi secara positif. Pemerintah pusat telah mengambil langkah dengan melakukan stimulus baik fiskal maupun moneter dan keuangan. Melalui PERPPU No. 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Untuk Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan Stabilitas Keuangan,” terangnya.

Pemerintah pusat membuat aturan untuk melakukan refocusing program dan realokasi anggaran negara mulai dari APBN/APBD sampai APBDes untuk menangani dampak multidimensional tersebut, terutama kesehatan dan ekonomi masyarakat.

“Beberapa daerah juga sudah melakukan langkah responsif cepat seperti Jawa Barat dan disusul DKI Jakarta, dengan menggelontorkan Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat yang terdampak secara ekonomi,” jelasnya.

BACA JUGA :  Rektor UMMY Serahkan Beasiswa PPA pada Mahasiswa, Masing-Masing Dapat Bantuan Rp. 4,8 Juta

Pemerintah pusat telah mengeluarkan kebijakan tentang gratis dan diskon tarif listrik, menambah dana kartu sembako, menaikkan insentif kartu pra kerja, keringanan pembayaran kredit, tanggung selisih bunga rumah bersubsidi, pemberian BLT, dan menambah jumlah penerima PKH.

Mohamad Ijudin, Fasilitator Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) Kabupaten Ciamis sekaligus sebagai Ketua Forum Ketahanan Bangsa (FKB) dan Dosen Universitas Galuh Ciamis.

“Khusus untuk Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah mengalokasikan anggaran sebesar 16,3 Trilyun untuk penanganan Covid-19, kemudian dialokasikan 13T untuk padat karya sebagai program penanggulangan pengangguran, selanjutnya 3,2T untuk Anggaran Bantuan Langsung Tunai dan pangan bagi warga miskin di Jawa Barat masing-masing sebesar 500 ribu. Belum lagi jika pemerintah kabupaten dan kota melakukan hal yang sama,” tuturnya.

Ditambahkan Ijudin, “Khusus untuk refocusing dan Realokasi Dana Desa Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI telah membuat Surat Edaran No. 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa. Lebih tegas Kementerian Keuangan melalui Dirjen Perimbangan Keuangan telah memberikan panduan tentang Penggunaan Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa, yang mengarahkan desa untuk menyalurkan BLT untuk masyarakat-masyarakat miskin sebesar 200.000 dengan tanpa persyaratan (unconditional cash transfer),” jelasnya.

Dalam Potensi Konflik menurutnya, dengan banyaknya dana bantuan penanggulangan kemiskinan terdampak Covid-19 tentunya ini merupakah upaya dari pemerintah yang cukup melegakan rakyat miskin yang terdampak, karena secara langsung dapat membantu meringankan beban ekonomi di tengah wabah dahsyat Covid- 19.

Namun demikian dahsyat dan luasnya dampak tersebut membuat warga miskin terdampak cukup sulit di kategorikan dan secara drastis merubah status sosial masyarakat. Sehingga bantuan bantuan tersebut baik program Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa cukup bahkan sangat rentan menimbulkan konflik horizontal di tengah masyarakat.

“Bahkan jika tidak ditangani dengan baik dan bijak dapat berpotensi menimbulkan gejolak konflik vertikal antara masyarakat dengan pemerintah,” tegasnya.

BACA JUGA :  Stok Pangan di Dharmasraya Cukup Hadapi Pandemi Covid-19 

Jika pelaksanaan penyaluran tersebut tidak dilakukan secara baik, adil dan bijaksana. Sehingga pada saat muncul stigma bahwa penyaluran tidak baik, tidak benar dan tidak tepat sasaran, maka dikhawatirkan akan muncul gejolak di tengah masyarakat.

Secara horizontal mungkin akan terjadi kecemburuan dan disharmoni antar masyarakat yang bisa menimbulkan dampak konflik sosial berkepanjangan. Mungkin juga akan menimbulkan konflik vertikal karena sebagian masyarakat akan menuduh pemerintahan tidak adil dan tidak benar dalam menyalurkan bantuan tersebut.

“Untuk itu diperlukan langkah langkah yang cerdas dan bijaksana dari semua pihak, pemerintah pusat sampai desa, desa sampai RT, agar konflik sosial tidak terjadi atau tidak menjadi api dalam sekam,” tukasnya.

Selanjutnya dalam kondisi seperti itu akan muncul bola panas penanggulangan dampak ekonomi sekarang ada di level pemerintahan paling bawah yaitu pemerintahan Desa sampai Rukun Tetangga (RT)

“Tanggungjawab moril yang sangat berat berada di pundak Kepala Desa dan ketua Rukun Tetangga (RT)”

Sehingga kami menyarankan pemerintah daerah kabupaten dan kota harus secara cerdas dan bijak mensosialisasikan, mengarahkan, menyiapkan strategi, mengedukasi dan memotivasi pemerintahan Desa sampai tingkat RT agar penanganan tersebut mampu berjalan efektif dan efisien, mampu mengantisipasi dampak ekonomi dan sosial dengan baik dan benar, mampu mengantisipasi konflik horizontal yang rentan terjadi akibat kekurang kehati hatian serta kurang tepatnya dan kurang efektifan  penyaluran BLT.

Sebuah saran, Mari Bangun Solidaritas

Dengan problematika tersebut, dalam menangani krisis akibat covid-19 ini, benar benar sangat dibutuhkan langkah-langkah yang cerdas, baik, benar, dan sangat bijaksana dari semua pihak. Krisis ini bukanlah tanggungjawab pemerintah semata namun sudah menjadi tanggungjawab semua pihak yang memiliki tanggungjawab moral.

Salah satu cara yang kami nilai efektif adalah membangunkan kembali jiwa solidaritas dan semangat gotong royong sebagai nilai yang pernah dan akan selalu ada dalam setiap jiwa bangsa Indonesia.

BACA JUGA :  Polwan Polres Padang Pariaman Bagikan Masker Pada Masyarakat

Langkah langkah bijaksana bisa kita lakukan menurutnya,yaitu pertama dengan melakukan pendataan penerima yang bijaksana berdasarkan musyawarah di mulai dari lingkungan RT sampai Desa agar data yang diperoleh berdasarkan nilai-nilai kepatutan dan ada aspek kerelaan di tengah warga.

Kedua, dalam penyaluran dana bantuan, ketika memang bantuan tersebut tidak mampu mengcover seluruh warga miskin, disini kita memerlukan jiwa solidaritas kekeluargaan, persaudaraan, ketetanggaan, dengan penuh kesadaran dan keikhlasan penerima bisa berbagi dengan tetangga lainnya yang sama sama membutuhkan dan yang ketiga dalam penanganan lingkungan, tokoh masyarakat, tokoh agama, para agniya (orang mampu) dan warga lainnya, dengan penuh kesadaran dan keikhlasan dapat berembuk bersama sama untuk menangani krisis di lingkungannya masing dengan penuh bijaksana.

“Setidaknya langkah tersebut dapat meringankan beban tanggungjawab pemerintah dan warga terdampak serta dapat  mengembalikan kembali kesejatian bangsa indonesia yang berjiwa kekeluargaan,” imbuhnya.

“Rasanya cukup bagi kita sebagai bangsa yang beragama bahwa membiarkan orang miskin kelaparan adalah bentuk pendustaan agama (QS. Al’Mauun). Secara ideologis kita memiliki Pancasila yang mengajarkan persatuan, kekeluargaan, persaudaraan dan gotong royong. Dan bagi para penyelenggara negara kita memiliki panduan konstitusional pasal 23 ayat 1 tentang APBN, pasal 33 dan 34 tentang perekonomian dan kesejahteraan,” pungkasnya.

(Sumber dari Mohamad Ijudin Ketua Forum Ketahanan Bangsa Fasilitator PPWK Kab. Ciamis. Dosen Universitas Galuh Ciamis)

Komentar Facebook