Beranda Daerah Ketua KPK Ingatkan Pejabat Aceh Jangan Coba-Coba Lakukan Korupsi

Ketua KPK Ingatkan Pejabat Aceh Jangan Coba-Coba Lakukan Korupsi

108
0

Banda Aceh, NAD

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri, mengingatkan pejabat Aceh agar tidak mencoba-coba melakukan korupsi ketika proses pengesahan kebijakan. Hal tersebut disampaikan Ketua KPK, saat menghadiri Rapat Koordinasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Kantor Gubernur Aceh, Jumat (26/03/2021).

Ketua KPK menyatakan hal tersebut saat bertemu dengan 24 Kepala Daerah Tingkat II Provinsi Aceh yang terdiri mulai Gubernur, Bupati dan Walikota termasuk jajarannya. Selain itu, juga perwakilan BPKP dan BPK provinsi Aceh.

“Untuk itu saya ingatkan dan pesan ini kepada bapak Gubernur, Bupati, Walikota dan jajaranya, agar jangan coba-coba melakukan korupsi termasuk istilah uang ketok palu. Ingat, jika semacam itu dilakukan maka tujuan negara tidak akan pernah tercapai,” tegasnya.

“Saya berharap kiranya sejarah ini menjadi roh, energi, dan semangat bagi Gubernur, Bupati, Walikota, tokoh masyakat, tokoh agama, akademisi, Kepala Dinas, dan seluruh elemen masyarakat untuk turut serta mewujudkan tujuan nasional,” harapnya.

Ketua KPK juga mengajak elemen masyarakat untuk saling bersinergi serta mengawasi keuangan negara yang dikelola pemerintah Aceh, agar memberikan manfaat yang besar bagi kebahagiaan dan kesejahteraan rakyat Aceh.
Untuk diketahui, kata Ketua KPK, Pemerintah Pusat selalu menggelontorkan anggaran yang begitu besar diberikan kepada Aceh melalui APBD, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil termasuk Dana Otonomi Khusus (Otsus).

“Dewan selaku wakil rakyat yang duduk di Parlemen sesuai kewenangannya harus mengontrol Gubernur, Bupati, Walikota, apakah anggaran yang begitu besar itu sudah bermanfaat bagi masyarakat Aceh ini,” pungkasnya.

Komjen Pol Firli Bahuri menerangkan, keberhasilan suatu pemerintah daerah dalam mengelola anggaran adalah bisa dilihat dari pengawasannya, sehingga dapat dilakukan pengukuran kenaikan/penurunan angka kemiskinan, angka pengangguran, angka kematian ibu hamil, angka kematian bayi, indeks pembangunan manusia, pendapatan per kapita dan angka genio ratio.

“Indikator-indikator ini sangat berkaitan dan dapat menggambarkan, bahwasanya apakah ada terjadi korupsi atau tidak di suatu daerah itu. Maka itu, sebaiknya meminta pendampingan kepada BPK dan BPKP dalam mengelola keuangan daerah, supaya akuntabel dan memberikan manfaat yang optimal,” ujar Firli.

Gubernur Aceh, Nova Iriansyah dalam sambutannya mendorong komitmen para Kepala Daerah Tingkat II untuk membantu KPK mencegah terjadinya korupsi di bumi Aceh.

“Capaian Monitoring Centre for Prevention (MCP) Aceh yang dicapai pada tahun 2020 sebesar 50 persen itu boleh dikatakan masuk dalam zona kuning. Selanjutnya, target pemerintah Aceh pada tahun 2021 sebesar 80,66 persen, tujuannya adalah agar masuk zona hijau,” harapnya.

“Oleh sebab itu, saya berharap kepada Bupati dan Walikota, agar tidak hanya sebatas melaporkan MCP, akan tetapi harus dibuktikan dengan kerja nyata yang bersih untuk kesejahteraan rakyat Aceh,” pintanya.(Jalaluddin Zky)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here