Ketum LPPI: Pemasangan Stiker Caleg dan Kepala Daerah di Angkot Langgar UU No 22 Tahun 2009

0
183

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan, mulai Selasa tanggal 28 November 2023 para calon legislatif (Caleg) sudah bisa melakukan tahapan kampanye.

Purwakarta, Jabar // Beragam alat kampanye pun banyak terlihat, baik itu spanduk di sepanjang ruas jalan, melalui media online, cetak serta televisi serta plafon digital media sosial, juga pemasangan stiker di angkutan umum.

Salah satu contoh, di Kabupaten Purwakarta, banyaknya stiker calon legislatif serta calon Kepala Daerah bahkan calon Presiden terpasang di kaca belakang angkutan umum (Angkot).

Padahal telah diamanatkan dalam pasal 51 PKPU Nomor 23 tentang kampanye larangan, juga ditentukan oleh SE Bawaslu RI Nomor 1990 tahun 2018. Selain itu, larangan yang sama juga ditentukan dalam UU Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya.
Menyikapi hal tersebut, Ir. James Gordon Simanjuntak selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Lembaga Perlindungan Pengemudi Indonesia (DPN LPPI) angkat bicara. Ia mengatakan, pemasangan stiker para Caleg dan Kepala Daerah di angkutan umum dapat mengganggu kenyamanan dan keamanan para penumpang.

“Seperti yang diamanatkan dalam UU Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya, pemasangan stiker Caleg tidak diperbolehkan di angkutan umum, karena dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan seperti pelecehan seksual, tidak kriminal (copet) dan lain sebagainya,” ujar Jimmy, sapaan akrab Ketum DPN LPPI, Senin (4/12/2023).

“Maka dari itu, diminta kepada para stekeholder terkait, dalam hal ini Bawaslu Purwakarta, Satlantas Polres Purwakarta, Dishub, SatPol PP, untuk mencopot stiker yang terpasang di setiap angkutan umum,” tegasnya.

“Selain itu, seperti yang diamanatkan dalam pasal 51 PKPU Nomor 23 tentang Kampanye Larangan, juga ditentukan oleh SE Bawaslu RI Nomor 1990 tahun 2018. Guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi para penumpang khususnya kaum hawa serta lansia,” tuturnya.

“Para pengemudi angkutan umum hanya sebagai pekerja dari pengusaha, intinya lebih baik mencegah daripada terjadi tindak kriminal di dalam angkutan umum,” tutup Ketum DPN LPPI. (***)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here