Kinerja Dirut PDAM Diduga Merusak Citra Nama Baik Walikota Manado

0
298

Polemik karyawan PDAM Manado sampai sekarang belum berakhir. Sejak kerjasama dengan pihak Belanda diputus oleh Walikota Manado, status ratusan mantan karyawan PT Air Manado menjadi tidak jelas alias terdzolimi

Manado, Sulut || Setelah kerjasama berakhir, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Utara (Sulut) menyita aset – asset Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan PT. Air Manado, karena ada proses hukum. Sambil menunggu sampai ada keputusan tetap dari Pengadilan, Kejati Sulut menitipkan pengawasan PT. Air Manado pada PD. Pembangunan Sulut termasuk karyawannya, namun kemudian karena satu dan lain hal, aset – aset tersebut di alih titipkan ke PDAM Kota Manado yang dipimpin Dirut Meiky Taliwuna.

Dari informasi yang berikan salah satu karyawan, yang tidak mau sebutkan namanya mengatakan, saat masih dalam pengawasan PDPS seluruh kewajiban membayar pesangon dan hak lainnya karyawan tetap jalan tanpa harus berproses di Pengadilan PHI,” ungkap mantan karyawan, Selasa  (14/11/2023).

Suara hati mantan karyawati mengatakan kepada media, Dirut PDAM Wanua Wenang telah mengambil keputusan sepihak, serta mengambil alih sepenuhnya aset – aset sitaan, karena dianggap telah diserahkan oleh Kejati Sulut tanpa menunggu putusan tetap dari Pengadilan, dan tanpa ada putusan rapat Direksi bersama.

Dirut PDAM Wanua Wenang melanggar aturan dan tidak melaksanakan isi berita acara penitipan aset sitaan ke PDAM Kota Manado. Sebagian dokumen  karyawan PT. Air Manado dibagian HRD dimusnahkan di hilangkan di bakar area belakang kantor,” ungkap salah satu mantan karyawati.

Sementara status karyawan PDAM adalah titipan dan harus di perhatikan, bukan dipaksa di jerat untuk  untuk mengisi formulir pendaftaran baru sebagai karyawan PDAM Wanua Wenang.

Kami karyawan merasa tertekan, ada sejumlah karyawan mengisi formulir tersebu, karena diancam tidak akan menerima gaji. Bagi kami, ini suatu jebakan dan kami merasa di rugikan oleh Dirut PDAM,” uang mantan karyawan.

Setelah mengisi formulir yang di bagikan, beberapa karyawan dipensiunkan dengan selembar surat pemberitahuan, karena sudah berusia 56 tahun sehingga merugikan status karyawan dengan alasan tidak bisa menerima pesangon karena masa kerja di Perumda PDAM Wanua Wenang kurang dari 1 tahun, ini adalah perbuatan yang merugikan orang banyak, yang di buat oleh oknum Dirut PDAM,” kecam mantan karyawan.

Dari pantauan awak media, ada sejumlah karyawan di tahun 2023 ini sekitar 26 orang yang akan berakhir masa kerja (pensiun) dan mereka semua belum menerima pesangon, jika ditotal keseluruhan ada milliaran rupiah yang harus di bayarkan pihak PDAM.

Masalah ini sudah beberapa kali dilakukan mediasi oleh Disnaker Kota Manado. Bahkan pihak Disnaker sudah mengeluarkan anjuran kepada PDAM melalui mediasi antara PT Air Manado, PDAM Wanua Wenang/Perumda dengan para pensiunan, tetapi belum menemui titik terang.

Menanggapi permasalahn ini, Ketua Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia Kota Manado, Maikel Pusung memberikan penjelasan, dalam pasal 67 ayat 2 UU No 2 tahun 2004, mediator mengeluarkan anjuran sebagai bahan pertimbangan untuk mendengar keterangan dua pihak yang berselisih.

“Tetapi hingga kini tidak ada kesepakatan, bahkan seolah olah PT Air Manado dan PDAM saling lempar bola dengan memberikan pendapat masing masing yang intinya merugikan para pensiunan, ” ungkap Pusung.

Sorotan juga dari Ketua Lembaga Informasi Data Informasi Korupsi Dan Kriminal Khusus Republik Indonesia (Lidik Krimsus RI) Provinsi Sulawesi Utara, Hendra Tololiu melalui Whatsup (15/11/2023) mengatakan, pihak Kejaksaan sebaiknya ambil alih dan menyelesaikan proses hukum, agar kepastian hukum atas nasib karyawan yang di titipkan dari PT Air kepada PDAM mendapat hak yang layak untuk menerima pesangon.

Dalam hal ini juga, nama pemerintah Kota  Manado, khususnya Walikota Manado di pertaruhkan nama baiknya dengan membuat keputusan sepihak oleh Dirut PDAM Meicky Taliwuna yang merugikan hak para karyawan,” sambung Hendra.

“Sebaiknya Kinerja Dirut PDAM di tinjau lagi dan di evaluasi kinerja nya, karena sudah merusak citra nama Walikota,” singkat Ketua Lidik Krimsus RI Sulut. (Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here