Beranda Investigasi Klarifikasi KSKPJN Wil IV Provinsi NTT Terkait Pemberitaan Media Massa Dan Keraguan...

Klarifikasi KSKPJN Wil IV Provinsi NTT Terkait Pemberitaan Media Massa Dan Keraguan Publik

88

Terkait dengan adanya pemberitaan publik mengenai pelaksanaan paket pekerjaan rekonstruksi Jalan Gako – Ae Gela, Bagian Barat Flores, dan pelaksanaan rekonstruksi Jalan Ende – Detusoko – Wologai, Bagian Timur Flores, Ke 2 paket proyek ini memang saat ini sedang diangkat di media massa dan menjadi topik pemberitaan yang menarik beberapa hari belakangan ini yang kemungkinannya menimbulkan keraguan publik didalamnya.

Ende, NTT | Sehubungan dengan Pemberitaan di media massa yang sedang ramai dan keraguan publik terkait pelaksanaan ke 2 paket pekerjaan tersebut, Kepala Sektor Kerja Pelaksana Jalan Nasional (KSKPJN) Wilayah lV Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Hermanus Ropa Rohi, memberikan Klarifikasi dan menyampaikan informasi – informasi serta penjelasannya di Kantor Kimpraswil Ende, Jumat  (24/01/2020) kepada sejumlah wartawan.

“Bahwa, secara inti untuk Paket Gako – Ae Gela itu nilai kontraknya adalah sebesar Rp18, 496 Milyar dengan target 3,9Km, sumber dananya adalah APBN. Sedangkan paket yang ke 2 adalah paket konstruksi jalan Ende – Detusoko – Wologai, nilai kontraknya adalah sebesar Rp 15,776 Milyar dengan target 3,4 Km dan sumber dananya adalah SPSN,” jelas Hermanus Ropa Rohi.

Ke 2 paket kontrak ini, lanjut Rohi, dilakukan penandatanganan kontrak adalah pada anggaran perubahan terakhir, baik itu anggaran APBN maupun anggaran SPSN. Sehingga pada proses pengadaan sampai dengan dilaksanakan kontrak. Dan Ke 2 paket tersebut dikontrakan pada tanggal 27 November 2019.

“Oleh karena ketersediaan anggaran dan persetujuan anggaran dari Menteri Keuangan RI, menyebabkan pihaknya undur kontraknya sampai tanggal 27 Nopember 2019 yang seharusnya waktu layaknya adalah waktu itu, September 2019 dari Menteri Keuangan,” ungkap Rohi.

Sehingga waktu pelaksanaannya adalah September, Oktober, November dan Desember 2019. Jadi waktu pelaksanaan normalnya adalah selama 4 bulan. Dan dengan waktu pelaksanaan 4 bulan ini, lanjut, Hermanus Ropa Rohi, APBN itu punya batas waktu jatuh temponya realisasi anggaran kalau tahun anggaran itu adalah tahun tunggal, Maka dia akan berahkir di tanggal 31 Desember.

BACA JUGA :  Putri Indonesia Sumut Ini Undang Kapolsek Medan Helvetia
Kepala Sektor Kerja Pelaksana Jalan Nasional (KSKPJN) Wilayah lV Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Hermanus Ropa Rohi

Sehingga dengan kondisi ini, ke 2 paket yang sedang diangkat di media massa saat ini, waktu pelaksanaan normalnya adalah 4 bulan. Tetapi realitas terhadap pelaksanaan kontrak hanya 35 hari, akan berakhir di tanggal 31 Desember.

“Dengan kondisi ini, maka dalam pelaksanaan ke 2 paket kontrak ini, kita jalankan kontrak tersebut sesuai ketentuan dan Undang – Undang ataupun Peraturan – Peraturan yang berlaku. Dan tidak mungkin kita melakukan kontrak itu diluar dari pada Aturan – Aturan yang berlaku,” jelas Hermanus Ropa Rohi.

Sehingga dengan adanya batasan-batasan dari Dirjen Anggaran tentang batas-batas akhir Penyampaian/Pengajuan untuk pembayaran prestasi pekerjaan dibatasi sampai pada tanggal 20 Desember, tutup tahun anggaran 2019 itu akan terjadi pada tanggal 31 Desember 2019.

Sehingga disini range waktu, yang memang kami melaksanakan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan dari rekanan dengan tidak mengabaikan mutu sedikitpun. Kalau memang pekerjaan itu tidak sesuai maka harus diganti atau dibongkar dengan ada SOP (Standar Operasi Prosedur) perbaikan.

Jadi, Semua kita ini bekerja dalam suatu rangkaian hukum. Jadi ada hukum – hukum diatas seperti, Undang – Undang, Peraturan Pemerintah, turun ke Kepmen, kemudian Juklak/Juknis dan Petunjuk Pelaksanaan. Bahkan ada manual untuk kita melakukan pekerjaan itu, Agar tetap bergerak dalam satu Rens Mutu di Spek. Jadi, yang memandu kita banyak orang didalam melaksanakan kostruksi diberbagai daerah dimanapun, agar Visi dan Misi kita bisa tercapai sesuai Spek. Spek itu terlalu luas untuk dibaca dan butuh spesifikasi keilmuan untuk mempelajari itu,” ungkap Rohi.

Sehingga, karena banyak orang kita melakukan konstruksi dan mengacu pada satu Spek. Maka dibentuklah Standar Operasional Prosedur (SOP) sehingga kita tidak perlu terlalu membaca lagi aturan yang begitu banyak. Tetapi cukup dengan melihat SOP-nya karena dia sudah merekap seluruh langkah – langkah yang kita lakukan dilapangan.

BACA JUGA :  Kades Nanganesa Himbau Tutup Tempat Hiburan

Seperti langkah dari pemeriksaan material, pemeriksaan mutu, mutu masuk, masuk lapangan, dikerjakan, dan metohde pelaksanaannya sudah ada semua sehingga dikawall terus dan nantinya hasilnya pun diuji lagi memenuhi syarat atau tidak.

Kalau memenuhi syarat kita ACC-kan untuk pembayaran dan pada saat dia tidak memenuhi syarat, Otomatis kita juga tidak mau menerima penyerahan pekerjaan tersebut dari rekanan yang nantinya rusak.

Itulah prinsip – prinsip yang saya sampaikan, Sehingga jangan sampai kita sepertinya pelaksanaan itu Loss Control dan itu tidak ada ceriteranya, Karena memang Bina Marga itu menganut prinsip – prinsip uji mutu dilakukan By Proses/Pertahap.

Lebih jauh, Hermanus Ropa Rohi mengatakan, Bahwa pihaknya pihaknya masih berkeyakinan kuat dan ke 2 paket tersebut bisa selesai di tanggal 15 sampai 20 Februari.

Untuk itu, Pihaknya sebagai pemilik proyek maupun Rekanan/Kontraktor memberikan satu komitmen kepada masyarakat (Publik) bahwa, yang kami lakukan ini adalah pekerjaan untuk masyarakat. Tentu, Kami berupaya semaksimal mungkin bahwa target pencapaian penyelesaian pekerjaan itu akan tercapai mungkin pada pertengahan Februari 2020 dan ada yang selesai di tanggal 30 Januari ini.

Jadi, “Kami tetap jamin bahwa tidak usah ragu dengan pelaksanaan konstruksi yang ada. Dan juga kami membuka ruang kepada publik terutama warga masyarakat yang memang secara kasat mata melihat kwalitas suatu pekerjaan meragukan, bisa memasukan pengaduan ke kantor direksi masing – masing yang ada,” ungkapnya.

Jadi, terkait dengan pemberitaan di media massa saat ini justeru pihaknya dan teman – teman PPK merasa bahwa ini adalah suatu dorongan untuk pihaknya bekerja lebih baik lagi, lebih jeli lagi. Untuk itu, Kepala Sektor Kerja Pelaksana Jalan Nasional Wilayah IV Propinsi NTT, Hermanus Ropa Rohi, berharap kepada rekan – rekan media untuk turut mengawasinya.

Komentar Facebook