Beranda DPR RI Komisi X DPR Minta Penundaan Belajar Tatap Muka di 85 Kabupaten/Kota Zona...

Komisi X DPR Minta Penundaan Belajar Tatap Muka di 85 Kabupaten/Kota Zona Hijau

39
0

Anggota DPR RI Komisi X, Ali Zamroni, meminta penundaan terhadap rencana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) membuka sekolah untuk kegiatan belajar mengajar tatap muka di zona hijau peredaran Covid-19 yang hanya 6 persen saja atau sekitar 85 Kab/Kota di Indonesia.

Jika memang belum siap sebaiknya di tunda sampai akhir 2020 ini. Dengan cacatan bahwa Kemendikbud harus mereview sistem pembelajaran daring dan PJJ yang telah berjalan selama ini dan di sempurnakan serta tidak membebani siswa dan orang tua didik. “Anggota DPR RI Komisi X, Ali Zamroni”

Jakarta | Pernyataan itu diungkapkannya, mengingat perbandingan jumlah antara zona hijau dengan zona kuning, oranye dan merah sangat besar. Yakni 6 persen untuk zona hijau berbanding 94 persen untuk zona kuning, oranye dan merah atau 85 Kabupaten/kota zona hijau dan 492 Kabupaten/kota zona kuning, oranye dan merah.

Selain itu menurut Ali Zamroni, saat ini masih banyak hal yang harus diatur secara rinci apabila kegiatan belajar mengajar tatap muka akan dilakukan, diantaranya terkait koordinasi dan sosialisai Kemendikbud kepada Pemerintah Daerah yang berada di zona hijau.

“Sebaiknya ditunda saja untuk KBM tatap muka. Jika pemerintah hanya memperhatikan kondisi belajar bagi zona yang aman, padahal hanya sedikit dari sekian banyak sekolah yang tak membuka aktivitas belajar tatap muka, lantas bagaimana nasib belajar siswa yang daerahnya masih dalam kawasan zona awas,” kata Ali Zamroni, Rabu (17/06/2020).

Ali Zamroni menilai, penundaan bisa dilakukan dengan catatan Kemendikbud harus mereview sistem pembelajaran daring yang sudah berjalan selama ini. Lebih memperhatikan kebutuhan siswa dalam fasilitas Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).

Selain itu, pemerataan akses teknologi PJJ yang tidak sama antara satu daerah dengan daerah lainnya, juga harus dicarikan jalan keluar. Begitu juga halnya terhadap siswa kurang mampu harus diberikan kuota/paket data internet agar tetap ikut KBM secara daring, dan materi pembelajaran lebih dirancang dengan efektif dan tidak membebani siswa.

“Jika memang belum siap sebaiknya di tunda sampai akhir 2020 ini. Dengan cacatan bahwa Kemendikbud harus mereview sistem pembelajaran daring dan PJJ yang telah berjalan selama ini dan di sempurnakan serta tidak membebani siswa dan orang tua didik,” ungkapnya. * (Edyson)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here