Beranda Daerah Kongkalikong Lelang Proyek SMA 10 Pontianak TA 2022, Ketua Umum Asosiasi Angkat...

Kongkalikong Lelang Proyek SMA 10 Pontianak TA 2022, Ketua Umum Asosiasi Angkat Bicara

127
0

Pontianak, Kalbar

Tiga Ketua Asosiasi Kontraktor Angkat bicara terkait Lelang yang ditayangkan di LPSE Provinsi Kalimantan Barat, salah satunya yaitu Paket Proyek Pembangunan SMA Negeri 10 di Komplek Purnama agung V, Jl. Purnama 1, Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat.

Dengan pagu dana Rp.16.000.000.000, (Enam belas milyar rupiah), paket-paket di Provinsi Kalbar khususnya instansi terkait yang dilelang diawal tahun 2022 ini, Selasa (25/1/2022).

Salah seorang ketua asosiasi, Muhammad menduga, bahwa ada kemungkinan banyaknya paket-paket yang dilelang tersebut, terindikasi paket- paket di tahun 2021 yang banyak tidak selesai di akhir tahun kemarin (2021), karena pada waktu pelaksanaan terlalu pendek sehingga schedule pelaksanaan yang terkesan dipaksakan.

Pada umumnya disitu ada spek-spek yang harus benar-benar dikerjakan secara spesifik, seperti kerjaan betonase pada pondasi dan kolom serta balok sloof yang menggunakan campuran beton dan harus menunggu waktu demi pencapaian mutu beton, walaupun sudah menggunakan campuran untuk mempercepat mutu beton tersebut.

“Dalam hal ini kami selaku ketua Asosiasi Kontraktor sangat mendukung percepatan lelang di awal tahun 2022 oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat jika dilakukan dengan benar, transparan dan adil sesuai prosedur yang berlaku di dalam aturan lelang tersebut,” tuturnya.

Saya (Muhammad) selaku salah satu Ketua Asosiasi Kontraktor yang mewakili kontraktor- kontraktor, yang terdiri dari Asosiasi yaitu Asosiasi Takonas (Tenaga Ahli Dan Keterampilan Nasional), Asosiasi Astakindo (Asosiasiasi Tenaga Ahli Konstruksi Indonesia), Asosiasi Aktali (Asosiasi Kontraktor Tata Lingkungan).
Ketiga Asosiasi Kontraktor diatas, semuanya bergerak dibidang Jasa Konstruksi ikut monitoring LPSE Pokja Provinsi Kalimantan Barat, khususnya dalam Lelang Proyek Pembangunan SMA Negeri 10 Pontianak, dengan pagu dana Rp.16.000.000.000 (Enam belas milyar rupiah) Nilai Harga Prakiraan Sendiri (HPS) Rp.15.999.990.000, (lima belas milyar sembilan ratus sebilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang telah ditetapkan oleh Pokja Unit Pelayanan Pengadaan ( ULP) Provinsi Kalimantan Barat, pada tanggal 11 Januari 2022 dan berakhir pendaftaran serta Upload penawaran pada tanggal 24 Januari 2022 , di instansi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat, terkesan adanya indikasi dugaan loby-loby dan kongkalikong antara kontraktor penyedia jasa yang berinisial (HB) yang mempunyai kolega langsung dengan pemangku kebijakan.

Muhammad mengungkapan secara gamblang, bahwa dugaannya tehadap lelang proyek SMA 10 Pontianak, terindikasi adanya loby-loby dalam lelang proyek tersebut, dan ini bukanlah rahasia umum lagi, itu karena kedekatan dengan Pemangku Kebijakan. “Sangat disayangkan jika ini benar-benar terjadi, ini sangat tidak sesuai dan bertentangan dengan UUD 1945 pasal 28 ayat 1 dan 2, yang pada intinya setiap anak bangsa berhak mendapatkan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang adil dalam hubungan kerja,” bebernya.

“Ditempat yang sama, Adi Normansyah DPN Lidik Krimsus-RI Hubungan Antar Lembaga bersama Awak Media FW-LSM Kalbar, tetap tidak henti-hentinya untuk monitoring maupun mengungkap ketidak benarkan dalam suatu permainan kotor dalam proses pelelangan proyek yang curang. Melihat kejanggalan di dalam Dokpil (Dokumen Pemilihan) dan Dokumen Kualifikasi atas Persyaratan Peralatan yang menjadi syarat-syarat dalam mengikuti lelang seperti Fiber laser Cutting HN 1530 – 1500 W dan Laser Welding and Cutting LW 1000 W, sangatlah tidak wajar karena persyaratan yang disyaratkan merupakan pabrikasi. “Kenapa tidak sekalian mensyaratkan mesin pembuat paku ataupun alat untuk membuat alat-alat tukang lainnya,” ungkap Adi.

Adi menjelaskan bahwa, cara-cara seperti ini sebaiknya janganlah dilakukan oleh Pokja selaku Pemilihan Unit Layanan Pengadaan (PULP) yang diketuai Raminudin dan Pokja 4 (empat ) Gusti, di Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

“Dalam hal tersebut, nantinya dapat menimbulkan indikasi dugaan telah terjadinya loby-loby dilakukan terhadap kontraktor yang sudah diarahkan dan ini bukan rahasia umum lagi di kalangan kontraktor (Penyedia Barang dan Jasa) di Kalimantan Barat ,” lanjuta Adi Normansyah.

“Bersama- sama Ketua Asosiasi yang bergerak di Bidang Konstruksi dan FW-LSM Kalbar, tetap terus melakukan monitoring dan sosial kontrol terhadap kegiatan kegiatan proyek di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat,” pungkas Adi. (Tim)

Sumber: DPN Lidik Krimsus RI, Adi Normansyah.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here