Beranda Daerah KPK Meminta Gubernur Jabar Tunjuk Kejati Sebagai Kuasa Hukum Kasus Gunung Sembung

KPK Meminta Gubernur Jabar Tunjuk Kejati Sebagai Kuasa Hukum Kasus Gunung Sembung

96
0

Padalarang, Jabar

KPK melakukan pertemuan dengan Pemprov Jabar, Kepolisian Daerah Jabar, Kejaksaan Tinggi Jabar, Kanwil BPN Jabar & Pertanahan Kabupaten Purwakarta, terkait sengketa lahan antara Pemprov Jabar dengan Pemilik Tanah daerah Gunung Sembung, berlangsung di Hotel Mason Pine, Padalarang (24/3/2021).

Direktur Korsup Wilayah II KPK, Yudhiawan Wibisono, mendesak semua pihak segera menuntaskan persoalan sengketa lahan ini, tanpa kekhawatiran intervensi pihak-pihak tertentu.
Berdasarkan informasi Kanwil BPN Provinsi Jabar dalam rapat monitoring evaluasi penertiban aset Gunung Sembung, 19 Desember 2019, Kantor Pertanahan Kabupaten Purwakarta belum menerbitkan sertifikat karena masih ada keberatan pihak lain & dalam pendudukan atau okupasi pihak lain.

KPK juga telah menyampaikan Surat Nomor R.357/KSP-00/10-16/02/220 tentang Percepatan Sertifikasi Tanah atau Lahan Milik Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Aset Blok Gunung Sembung).

Kasatgas Pencegahan Direktorat Korsup Wilayah II KPK, Dwi Aprilia, meminta Gubernur Provinsi Jabar untuk menerbitkan Surat Kuasa Khusus kepada Kejaksaan Tinggi Provinsi Jabar untuk menjadi kuasa hukum Pemprov Jabar dalam melaksanakan kegiatan ligitasi & non-ligitasi terkait lahan Gunung Sembung. (red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here