Beranda Daerah LASKAR Desak Kajati Aceh Tuntaskan Dugaan KKN dan Penyertaan Modal Pemko Langsa...

LASKAR Desak Kajati Aceh Tuntaskan Dugaan KKN dan Penyertaan Modal Pemko Langsa Ke PT. PEKOLA

268
0
RSUD Tobelo

Langsa, Aceh

Ketua Umum Lembaga Advokasi Sosial Kemasyarakatan Aceh Raya (LASKAR), Teuku Indra Yoesdiansyah, SKM., SH., mendesak Kejaksaan Tinggi (Kajati) Aceh, untuk segera tuntaskan dugaan Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) terkait penyertaan modal yang dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemko) Langsa.

Penyertaan modal bagi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemko Langsa itu kata Popon, Nama panggilan Teuku Yoesdiansyah, dikelola oleh PT Pelabuhan Kuala Langsa (PT PEKOLA). Maka itu, Popon berharap kepada Kajati Aceh, kiranya dapat terus berkomitmen terhadap pemberantasan korupsi di bumi Aceh, yang dikenal dengan Syariatnya, kata Popon, kepada Bhayangkara Utama.com dalam rilisnya Jumat (25/12/20).

Menurut Popon, LASKAR telah melaporkan Walikota Langsa, beserta oknum-oknum lainnya atas dugaan KKN ke Kantor Kejaksaan Tinggi Aceh, pada tanggal 16 september 2020, dengan nomor agenda 8358 yang disertai beberapa bundel bukti-bukti dan diterima langsung oleh Ibu Handayani, petugas bangian penerimaan surat masuk Kejati Aceh.

Untuk itu, LASKAR sebagai lembaga kontrol sosial dan mitra kinerja pemerintah meminta kepada pihak Kejati Aceh, untuk menyurati Yayasan LASKAR terkait perkembangan laporannya, sudah sampai dimana saat ini, agar LASKAR dapat mengetahui jika laporan tersebut sudah sampai dimana proses hukumnya.

“Masalah dugaan terjadinya kerugian Negara yang cukup besar ini dengan cara KKN, seharusnya dapat segera diungkap oleh Pihak Kejati Aceh. Karena, dugaan indikasi pencucian uang yang dilakukan secara berjamaah mulai “tercium” sejak diikutkannya penyertaan modal Pemko Langsa untuk PEKOLA (BUMD) secara bertahap, sehingga telah mencapai milyaran rupiah. Akan tetapi terang Popon lagi, hasil yang didapatkan kembali untuk PAD Kota Langsa dari penyertaan modal tersebut hanyalah lima puluh persen minus untuk Pemko Langsa,” ungkap Ketum LASKAR.
Ketum LASKAR menambahkan, jika PT PEKOLA sebagai BUMD dan Dinas PUPR Kota Langsa, telah melakukan beberapa pekerjaan bangunan fisik di lahan hutan Kota yang dikelola oleh perusahaan dengan cara di swakelolakan, sehingga patut diduga pekerjaan-pekerjaan tersebut tidak melalui proses swakelola yang benar dan tidak sesuai aturan Perpres yang berlaku, serta terindikasi terjadinya mark- up dan KKN. Maka, dikhawatirkan dapat menyebabkan kerugian uang Negara yang cukup besar.

Permasalahan tersebut sangat menarik perhatian masyarakat Aceh, khususnya warga Kota Langsa, yang menanti kepastian hukum terhadap hal tersebut, apakah hukum itu akan berlaku sama adilnya walau para oknum pejabat yang melakukannya.

Ketum LASKAR sangat yakin, percaya dengan komitmen Kajati Aceh, Dr. Muhammad Yusuf, SH., MH., akan menuntaskan permasalahan itu tanpa memandang status sosial seseorang, dengan melihat jejak rekam karier sang Kajati Aceh yang tidak pernah mau kompromi dalam memberantas kejahatan Korupsi.

Bahkan berhembus kabar, jika Kajati Aceh telah memanggil beberapa orang saksi – saksi untuk dimintai keterangannya terkait laporan LASKAR beberapa waktu lalu di kantor Kejaksaan Tinggi Aceh.

Diharapkan, jika pihak Kejati Aceh dapat segera memberikan rilis Pers terhadap perkembangan hal tersebut, jangan sampai masyarakat Aceh ber-opini sendiri terkait hal ini. LASKAR siap mendukung kinerja Kejati Aceh dalam memberantas korupsi di bumi rencong ini, yang dapat merugikan Negara dan masyarakat nantinya,” tambah Ketum LASKAR.

Tindak Pidana Korupsi lanjut Ketum LASKAR, merupakan  tindak pidana  sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Adapun bunyi Pasal 2 ayat (1) UU tipikor, “(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”. Pihaknya akan terus mengawal permasalahan ini sampai tuntas.

“Naah.., kita tunggu saja hasil akhir dari kasus ini, akankah Kajati Aceh tetap berkomitmen memberantas KKN di Aceh tanpa melihat status seseorang…?
Akankah Dr. Muhammad Yusuf, SH., MH., tetap ingat sumpah dan janjinya saat dilantik sebagai Kajati Aceh ? Semua itu hanya Allah SWT yang tahu,” tutupnya, sembari mengatakan persoalan sebelum tuntas akan menjadi cerita panjang dan berjilid. (Jalaluddin Zky)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here