Beranda Investigasi LASKAR Sorot Perizinan PT.PEKOLA Yang Diduga Adanya Pelanggaran

LASKAR Sorot Perizinan PT.PEKOLA Yang Diduga Adanya Pelanggaran

270
0
RSUD Tobelo

Pekola dibentuk berdasarkan Qanun Kota Langsa Nomor. 9 tahun 2013 Tentang Pendirian PT. Pelabuhan Kota Langsa tanggal 20 Februari 2013 dan berdiri sebagai Badan Usaha Milik Negara, yang diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor. 54 tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah, yang merupakan badan usaha seluruh dan sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah itu sendiri.

MZ cs selaku pengola PT. Pekola dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh agar, permasalahan tersebut akan terang menderang ke publik dan tidak menimbulkan fitnah serta demi tegaknya hukum di Aceh. Dengan harapan supremasi hukum dapat ditegakkan di bumi Aceh dalam memberantas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Nanggroe yang dikenal dengan Syariat Islam ini. “Kabid Humas LASKAR, Aizil Busairi”

Kota Langsa, Aceh | Lembaga Advokasi Sosial Kemasyarakatan Aceh Raya (LASKAR) sorot PT. Pelabuhan Kota Langsa (PT. Pekola) yang diduga telah terjadi pelanggaran terhadap perizinan dengan indikasi penggelapan uang daerah yang dilakukan oleh M.Z cs selaku Direktur Utama PT. Pekola.

HUT Bahayangkara

Kepala Bidang (Kabid) Humas LASKAR, Aizil Busairi, kepada wartawan dalam rilisnya mengatakan, bahwa pihaknya telah menemukan adanya dugaan pelanggaran perizinan dan indikasi penggelapan uang daerah yang dilakukan oleh MZ beserta pengurus PT. Pekola, Jumat (03/07/2020)

Menurut humas LASKAR, PT. Pekola di bentuk berdasarkan Qanun Kota Langsa Nomor 9 tahun 2013 Tentang Pendirian PT. Pelabuhan Kota Langsa tanggal 20 Februari 2013 dan sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), diatur juga dengan PP No. 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yang merupakan Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

“BUMD itu sendiri didirikan dengan tujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah pada umumnya, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik, dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan Tata Kelola Perusahaan yang baik,” ungkap Kabid LASKAR.

Dijelaskan, yang menjadi sorotan LASKAR adalah ada 3 aspek masing-masing. Aspek Perizinan dimana Bidang Usaha berdasarkan Qanun Kota LangsaNomor 9 tahun 2013 Pasal 7 adalah“Pelayanan Jasa Kepelabuhan Dan Pelayanan Lainnya Yang Menunjang Pelayanan Jasa Kepelabuhan”

Penjelasan Pasal 7 AtasQanun Kota Langsa Nomor 9 tahun 2013 Tentang Pendirian Yang menyangkut Pelabuhan Kota Langsa adalah penyediaan jasa pelayanan lainnya yang dapat menunjang jasa kepelabuhan meliputi : Penyediaan tanah, bangunan dan lapangan penumpukan yang berkaitan dengan kepentingan dan kelancaran angkutan laut dan industri.

Sistem informasi dan komunikasi seperti jaringan jalan dan jembatan, terminal penumpang, tempat tunggu serta saluran pembuangan air, instalasi listrik, air minum termasuk reservoir, jaringan telepon dan depoinstalasi bahan bakar.

“Dimana dalam Qanun tersebut membuat kekhususan bidang usaha bagi PT. Pekola, selanjutnya izin apa yang dikantongi oleh PT. Pekola dengan kegiatan Pengelolaan Objek Wisata Hutan Kota Langsa dan Pengelolaan Fasilitas Ekowisata Hutan Mangrove Kuala Langsa Kec.Langsa Barat yang tidak diatur dalam Qanun dimaksud,” jelasnya.

LASKAR juga mempertanyakan apakah PT. Pekola sudah memiliki perizinan yang diatur dengan PP RI No. 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan  Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronika atau lebih dikenal dengan Online Single Submission (OSS). Oleh karena itu, LASKAR ingin menerangkan tentang Daftar Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Single Purpose.

“Bahwa Daftar KBLI Single Purpose berisi daftar bidang usaha (KBLI) yang sesuai peraturan perundang-undangan dapat dilakukan pelakuusaha dengan syarat pelaku usaha tidak melakukan bidang usaha yang lain,” ungkapnya.

Lebih lanjut dikatakan, Pemerintah Kota Langsa melahirkan PT. Pekola sebagai BUMD untuk Bidang Usaha Pelayanan Jasa Kepelabuhan. Maka sesuai dengan Qanun Nomor 9 tahun 2013 danPP RINo. 24 Tahun 2018, PT. PEKOLA harus  memiliki izin sesuai dengan KBLI adalah Kode 52221 yaitu Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Laut dengan keterangannya.

“Kelompok ini mencakup kegiatan usaha pelayanan kepelabuhan laut, yang berhubungan dengan angkutan perairan untuk penumpang, hewan atau barang, seperti pengoperasian fasilitas terminal misalnya pelabuhan dan dermaga, operasi penguncian jalur air dan lain-lain, navigasi, pelayaran dan kegiatan berlabuh, jasa penambatan dan jasa pemanduan. Izin mana yang dimiliki oleh PT. Pekola ? Atau PT. Pekola dalam menjalankan kegiatannya sama sekali tidak memiliki izin,” tanyanya.

Maka itu sambungnya, kerja sama Pemerintah Kota Langsa dengan PT.Pekola untuk Pengelolaan Objek Wisata Hutan Kota Langsa, dan Pengelolaan Fasilitas Ekowisata Hutan Manggrove Kuala Langsa, Kecamatan Langsa Barat, tidak memenuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, sehingga perjanjian tersebut cacat hukum dan batal demi hukum.

Kemudian Aspek Dugaan Penggelapan Uang Daerah. Tujuan didirikannya berdasarkan Qanun Nomor. 9 tahun 2013, adalah untuk membantu dan mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat dan pembagunan kota serta, sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam rangka meningkatkan taraf rakyat sesuai (Pasal 5).

“Kerja sama Pemerintah Kota Langsa dangan PT Pekola diatur dengan PP Nomor. 28 tahun 2018 Tentang Kerja Sama Daerah. Dalam PP ini disebutkan Kerja Sama Daerah adalah usaha bersama antara dengan daerah lainnya, dengan pihak ketiga, dan atau antara pemerintah dengan lembaga, atau pemerintah daerah yang ada diluar negeri, hal itu berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik yang saling menguntungkan,” katanya lagi.

Kabid Humas LASKAR juga menyebutkan dari informasi yang diterimanya bahwa, dari laporan hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Kota Langsa oleh BPK-RI Perwakilan Provinsi Aceh tàhun 2018, PT. Pekola hanya menyetor dana selama 12 bulan dengan total Rp.72.000.000.

Anehnya, dalam laporan laba diketahui laba rugi PT Pekola dari operasional sejak tahun 2017 sebesar Rp.106.947.048,18 dan tahun 2018 sebesar Rp. 804.514.354,20. Nah, kemana dana-dana tersebut sehingga tidak disetor ke Kas Daerah dan yang lebih penting masyarakat Kota Langsa harus mengetahui kemana saja anggaran itu larinya.

“Yang terakhir, Aspek Integritas Pungurus PT. Pekola disini menunjukan rendahnya integritas pengurus PT. Pekola dan merupakan tabiat buruk, dalam hal tidak mematuhi peraturan perundang-undang yang berlaku,” sebut Aizil.

Aizil berharap, “MZ cs selaku pengola PT. Pekola dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh agar, permasalahan tersebut akan terang menderang ke publik dan tidak menimbulkan fitnah serta demi tegaknya hukum di Aceh. Dengan harapan supremasi hukum dapat ditegakkan di bumi Aceh dalam memberantas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Nanggroe yang dikenal dengan Syariat Islam ini,” harap Aizil. (Jalaluddin Zky).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here