Beranda Hukum Miris !! Aparat Penegak Hukum Terkesan Ada Unsur Pembiaran Terhadap SPBU Yang...

Miris !! Aparat Penegak Hukum Terkesan Ada Unsur Pembiaran Terhadap SPBU Yang Leluasa Mengisi BBM Ke Drum

127
0
Selamat Hari Jadi Kabupaten Sukabumi Yang Ke -151

Sintang, Kalbar

Beberapa Stasiun Pengisisan Bahan Bakar Umum (SPBU) di Sintang dengan terang-terangan mengisi drum-drum milik pengantri BBM di SPBU dalam dan luar kota Sintang.

Jasli Harpansyah, Bakorwil NGO Lidikkrimsus RI, menyayangkan hal ini, belum adanya tindakan tegas dari aparat penegak hukum, seolah-olah membiarkan hal tersebut terjadi. “Ada apa dengan semua ini ? ,” terang Jasli, kepada media ini di sela-sela kesibukannya beraktifitas.

Jasli Harpansyah, Bakorwil NGO Lidik Krimsus RI Kalbar

Jelas-jelas disitu terlihat sekali ada sisi monopoli dalam penyaluran BBM yang terjadi dan yang sangat dirugikan yaitu masyarakat yang benar-benar membutuhkan, tak ayal masyarakat bahkan membeli kepada pengecer kecil yang jelas harganya lebih mahal dari harga eceran tertinggi (HET) SPBU.

Dan pada media ini juga, Jasli Harpansyah, Bakorwil NGO Lidikkrimsus RI, meminta kepada PT.Pertamina (Persero) wilayah Kalbar sering-sering turun ke lapangan menindaklanjuti permasalahan ini, dan memberikan sanksi tegas terhadap SPBU yang telah merugikan masyarakat tersebut.

Saat media ini menyinggung kejadian yang menimpa 3 orang oknum wartawan yang disangkakan oleh pihak berwajib melakukan tindak pidana pemerasan, seperti yang telah di beritakan beberapa media beberapa hari yang lalu, kejadian di salah satu SPBU yang ada di lintas Melawi Kabupaten Sintang, Jasli menilai ada sedikit ketimpangan yang terjadi disitu. Jika memang benar apa yang disangkakan terhadap ketiga oknum wartawan tersebut sebuah tindak pidana pemerasan, tentu ada sebab.

“Jadi jangan cepat kita menyimpulkan hal yang terjadi itu sebuah tindakan pemerasan, seperti yang di muat oleh salah satu media yang sempat saya baca terbit hari Minggu kemarin,” terang Jasli kepada media ini.

Dan Jasli juga meminta kepada pihak Kepolisian Resor Sintang yang saat ini menangani perkara tersebut, untuk berlaku adil, karena menurut Jasli, tidak ada akibat bisa terjadi jika tidak ada sebab, bisa saja itu adalah upaya penyuapan yang dilakukan oleh pihak SPBU dikarenakan sebuah kecurangan yang dilakukan oleh pihak SPBU, dan seandainya pihak SPBU melakukan sebuah kecurangan maka pihak kepolisian juga berhak untuk melakukan proses hukum terhadap SPBU tersebut.

Apalagi jika SPBU tersebut diduga melakukan pelanggaran Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, maka dengan segera demi keadilan, Jasli meminta kepada pihak Kepolisian Resort Sintang untuk memproses SPBU tersebut, karena jelas pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dengan sanksi pidana 5 tahun kurungan serta pidana denda paling banyak Rp 2 miliyar.

Jasli juga meminta kepada Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan, untuk ikut mendalami kasus yang melibatkan 3 (tiga) oknum wartawan yang disangkakan melakukan tindakan pemerasan terhadap SPBU di jalan lintas Melawi kabupaten Sintang, Kalimantan Barat tersebut. (Tim)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here