Beranda Daerah Nasib Akhir Pekerjaan Pelebaran Jalan Menuju Standar Ruas Sekadau-Tebelian Kalimantan Barat?

Nasib Akhir Pekerjaan Pelebaran Jalan Menuju Standar Ruas Sekadau-Tebelian Kalimantan Barat?

207
0

Pontianak, Kalbar

Mengingatkan kembali paket 132 milyar pelebaran jalan menuju standar ruas Sekadau-Tebelian, mengutip kembali pertemuan dengan Satker Satuan kerja BP2JN (Balai Pelaksanaan Jalan Nasional), Ir. Marlin Ramli dan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), Prima Farel I, ST., M.eng.

Dari hasil investigasi Tim FW LSM Kalbar dan DPN Lidik Krimsus RI, pertemuan di bulan Agustus 2021 di kantor balai BP2JN Kalbar di jalan Veteran eks gedung Kartini Kalbar, mengingatkan kembali kutipan satker bahwa paket tersebut sudah dimenangkan oleh PT milik BUMN yaitu PT. Nindya Karya, dengan kontrak nomor : 12/PKS/ HK/Bb20.6.2/2021. Nilai kontrak Rp 112.041.513.000 (seratus dua belas milyar empat puluh satu juta lima ratus tiga belas ribu rupiah).

Pada pertemuan dengan satker BP2JN Ir. Marlin Ramli serta PPK Prima Farel I, ST., M.eng., mengatakan bahwa mereka sudah melakukan kontrak dengan PT. Nindya Karya dan sudah persiapan di KPKN untuk penarikan uang muka pekerjaan, bahkan PPK sudah mengiyakan proses administrasi yang mereka lakukan saat pertemuan dengan tim DPN Lidik Krimsus RI serta FW LSM Kalbar, Adi Normansyah dan Syafarudin Delvin, SH.

Dari hasil investigasi, banyak hal yang dikupas oleh Marlin selaku satker atas pertanyaan DPN Lidik Krimsus RI dan FW LSM Kalimantan Barat perihal yang sangat krusial adalah proses penetapan pemenang lelang yang belum juga ditayang oleh Pokja BP2JK (Balai Pelaksanaan Penyedia Jasa Konstruksi) Kalimantan Barat tertanggal setelah penetapan di LPSE Pokja BP2JK Kalbar yang beralamat di jalan Dr. Sutomo, Kota Pontianak.

Ir.Marlin Ramli menjelaskan bahwa BP2JN telah merima berkas penetapan dari BP2JK yang telah disetujui Kementerian PUPR dan telah ditandatangani oleh Menteri PUPR.
Marlin Ramli juga telah mengantongi SK sebagai Kasatker (kepala satuan kerja) dari Kementerian PUPR pusat.

Tim DPN Lidik Krimsus RI serta FW LSM Kalbar menanyakan tentang gimana hasil jika penyedia barang jasa yang tersandung hukum dan sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, padahal menurut Adi Normansyah dan Syafarudin Delvin, SH., bahwa KPK sudah menetapkan status tersangka kepada PT. Nindya Karya di lokasi proyek yang bermasalah di wilayah Indonesia. Bagaimana evaluasi Pokja BP2JK dan sikap BP2JN yang telah mengatahui hal tersebut ? Marlin Ramli menjawab bahwa itu sudah menjadi ketetapan Kelompok Kerja (Pokja).

Bagaimana bisa dalam evaluasi dan sebelum masuk daftar hitam, maka PT. Nindya Karya masih bisa berkontrak. Ini sangatlah disayangkan. Menurut Adi Normansyah selaku DPN Lidik Krimsus RI hubungan antar lembaga dan Syafudin Delvin, SH., selaku ketua FW LSM Kalbar, mengapa evaluasi yang dilakukan oleh Pokja BP2JK Kalbar terkesan asal asalan dan sangat tidak profesional. Karena ada salah satu penyedia barang dan jasa pada saat itu, PT. Sinar Arengka sudah diundang pada tahap evaluasi untuk hadir di Pokja BP2JK terkait klarifikasi koreksi aritmatik oleh PT. Sinar Arenka, yang mana diminta untuk melakukan persetujuan berkerja di angka yang telah terkoreksi dengan item perkerjaan yang telah disetujui. Artinya disini evaluasi admintrasi PT. Sinar Arenka telah lulus pada tahap evaluasi sebelumnya. Kenapa pada evaluasi tahap 6 dan akhirnya dimenangkan PT. Nindya Karya dan PT Sinar Arenka gugur di administrasi ? Ini ditanyakan langsung ke Kasatker BP2JN serta PPK, Ir Marlin Ramli serta Prima Farel, ST., M.eng., yang mendampingi pada saat pertemuan audensi dengan tim DPN Lidik Krimsus RI hubungan antar lembaga, Adi Normansyah dan Syafarudin Delvin, SH.

Marlin Ramli selaku Kasatker menjawab bahwa itu sudah kewenangan BP2JK (balai pelaksanaan pemilihan jasa konstruksi) dan sudah disetujui oleh Kementerian pusat, mereka hanya menjalankan tugas sesuai tupoksi dan mengantongi SK dari Kementerian PUPR.

Ir. Marlin Ramli juga menceritakan kegaduhan yang terjadi di Kalbar tidak seperti yang terjadi di Sulawesi, dimana tempat Marlin Ramli berkerja sebelumnya. Marlin Ramli mengatakan bahwa di Sulawesi yang berwenang mengatur dan mengkondisikan kegiatan adalah asosiasi terkait bidangnya. Lain halnya di Kalbar, bahwa yang mengatur dan mengodisikan adalah pengusaha yang ikut bermain ini, sangat beda. Marlin Ramli juga mengatakan bahwa perusahaan yang ikut tender kebanyakkan perusahaan luar Kalimantan Barat selain BUMN .
Mendengar pernyataan Marlin Ramli, Adi Normansyah DPN Lidik Krimsus RI dan FW LSM Kalbar Syafarudin Delvin, SH., sebenarnya agak terkejut. Berarti bahwa selama ini kegiatan-kegiatan paket APBN bisa dikondisikan sesuai lobby-lobby. Ini sarat dengan korporasi serta korupsi dan neptotisme. Menurut Adi dan Syafarudin Delvin, SH. sangat disayangkan ini terjadi di Kalimantan Barat .

Adi Normansyah dan Syafarudin Delvin, SH., .menanyakan apakah benar adanya kedatangan politisi PDIP insial (Y) yang datang bertandang ke kantor BP2JN untuk meminta paket 132 m agar dimenangkan oleh salah satu penyedia barang dan jasa ?.

Marlin Ramli menjawab benar, ia kedatangan tamu yang mengatasnamakan jas merah dan sempat menunjukan foto-foto bersama politisi jas merah, yang mana kita ketahui jas merah adalah partai PDIP . Ini sangat disayangkan jika ini benar adanya menurut Adi dan Syafirudin Delvin, SH.

Sebelumnya Adi Normansyah dan rekan PT. Sinar Arenka yang merasa dirugikan dalam hal ini dalam penetapan pemenang, telah klarifikasi ke politisi PDIP di Kabupaten Melawi. Politisi PDIP dimana dapilnya di wilayah Sekadau-Tebelian berminat terhadap pekerjaan 132 milyar tersebut dan mengakui telah bertemu Pokja serta Kasatker Marlin Ramli dengan mengatas namakan PT. Sinar Arenka yang tidak diketahui pihak direktur cabang PT. Sinar Arenka Kalbar, bapak Muhammad dan Yulistina mengakui menyetor sejumlah uang ke seseorang untuk melancarkan keinginannya mendapatkan paket tersebut. Ini sangat dsayangkan oleh pihak direktur cabang Kalbar dan telah mensomasi Yulistina. Sampai saat ini, terkait kejadian tersebut pihak kuasa direktur cabang masih mendalami untuk melakukan tindakan jalur hukum kepada pihak yang mengaatasnamakan PT. Sinar Arenka.

Terkait carut marut paket 132 milyar Pelebaran Jalan Menuju Standar ruas Sekadau-Tebelian yang menjadi sorotan media online dan cetak, .sehubungan dimenangkannya PT. Nindya Karya (BUMN) yang sebenarnya telah tersandung persoalan hukum dan telah dilakukan pemblokiran rekening dan penyitaan aset terkait proyek di daerah lain. Ini yang menjadi pertanyaan publik, apakah bisa BUMN yang tersandung persoalan hukum dan telah ditetapkan status tersangka dapat dimenangkan pada peserta lelang, walaupun belum termasuk dalam list daftar hitam dari LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Penyedia Barang dan jasa) yang didaftarkan oleh KPA tempat di mana proyek-proyek yang terjadi indikasi penyimpangan walaupun tidak masuk dalam daftar hitam persyaratan kualifikasi pont 8, keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak-pihak terkait (Persyaratan kualifikasi penyedia barang dan jasa).

Seharusnya menurut Adi Normansyah dan awak media serta FW LSM Kalbar Syafarudin Delvin, SH., pihak Pokja 62 yang diketuai oleh Yunus BP2JK Kalbar lebih selektif dalam mengevaluasi dalam penetapan pemenang, .dimana hasil evaluasi penetapan juga janggal karena menggunakan reverse auction sesuai yang tertera di dokumen lelang.

Sampai berita ini diterbitkan, belum ada tanda-tanda paket 132 milyar untuk dilakukan peninjauan kembali terhadap pelaksanaan tender maupun pelaksanaan fisik oleh pihak-pihak terkait seperti BP2JN Kalbar, karena sudah adanya penyitaan aset-aset PT. Nindya Karya oleh KPK. (Adi – Tim DPN Lidik Krimsus RI)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here