Jakarta
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nganjuk, Tatit Heru Tjahjono, menerima informasi adanya Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK bersama Bareskrim di Pemerintah Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Dalam informasi yang diterimanya, ada 4 kepala desa turut ditangkap dalam OTT tersebut.
“Kami dapat informasi malam tadi, tapi belum tahu kepastian dari dugaan OTT tersebut,” kata Tatit Heru Tjahjono dikutip dari TribunJateng, Senin (10/5/2021).
Tatit menuturkan, OTT yang terjadi diduga terkait pengisian perangkat desa di wilayah Kecamatan Pace. Meski demikian, Tatit mengaku tidak dapat memastikan dan masih menunggu perkembangan yang terjadi.
“Tetapi apakah kasus jual beli dalam pengisian perangkat desa yang menjerat Mas Bupati Nganjuk atau kasus lain, kami juga menunggu kejelasannya,” ujar Tatit.
Tim Satuan Tugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerjasama dengan Badan Reserse Kriminal Polri melakukan operasi tangkap tangan di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur.
Dalam OTT ini, Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri menyegel Ruang Sub Bidang Mutasi yang berada di utara Pendopo Pemerintahan Kabupaten Nganjuk.
Setidaknya, ada tiga ruang yang disegel dan dipasang police line oleh Dit Tipidkor Bareskrim Polri. KPK hingga saat ini masih melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah orang yang ditangkap dalam OTT termasuk barang bukti.
Terkait OTT ini, KPK memiliki 1×24 jam untuk menentukan status hukum Bupati Nganjuk, Novi Rahman Hidhayat.
Novi Rahman Hidhayat memimpin di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, sejak 24 September 2018.
Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk, Novi Rahman Hidhayat yang berpasangan dengan Marhaen Djumadi adalah kandidat yang diusung PDIP, PKB, dan Partai Hanura.
Novi Rahman Hidhayat dan Marhaen Djumadi memenangkan Pemilihan Bupati dengan total perolehan 20 kursi.
Dalam rekam jejaknya, Novi Rahman Hidhayat merupakan Bupati muda yang cukup tajir.
Novi Rahman Hidhayat merintis karier bisnisnya sejak bangku SMA, dan sudah memiliki 36 perusahaan dengan total karyawan sebanyak 40.000 orang.
Dalam karier politiknya sebagai Bupati Nganjuk, Novi menyerahkan gaji ke lembaga kesejahteraan rakyat. Ia juga tidak menggunakan mobil dinas.
Dalam memimpin Ngajuk, Novi juga memberlakukan aturan kepada Aparatur Sipil Negara untuk membayar zakat untuk mengatasi kemiskinan. Gebrakan lainnya, Novi pernah mengganti 18 Kepala Dinas sekaligus tepat di malam pergantian tahun baru 2018. (red)
