Beranda Daerah Pelaksana Proyek Japek II Diduga Rusak Lingkungan Di Purwakarta

Pelaksana Proyek Japek II Diduga Rusak Lingkungan Di Purwakarta

515
0
Selamat Hari Jadi Kabupaten Sukabumi Yang Ke -151

Akibat surat permohonan pelaksanaan Proyek Japek II PT. Waskita Karya (Persero) tidak mendapat respon dari Bupati Purwakarta, kini di wilayah Kabupaten Purwakarta bermunculan galian C illegal untuk memenuhi kebutuhan Proyek Jalan Tol (Japek II). Pantauan awak media BU, ada 5 lokasi penambangan tanah merah, antara lain di Kecamatan Sukatani dan Babakan Cikao.               

Jika kegiatan galian C illegal ini masih terus berlanjut, kami akan berkirim surat ke Kementrian Lingkungan Hidup dan Mabes Polri. – Asep, Warga –

Purwakarta, Jabar | Salah satu kegiatan penambangan galian C Ilegal yang berlokasi di Desa Cianting, Kecamatan Sukatani yang diduga tidak punya izin seolah-olah kebal hukum, sehingga kegitan galian C selama ini tetap berjalan dengan aman tanpa ada rasa cemas sedikitpun.

Tambang galian C tersebut nekat beroperasi meski belum mengantongi izin penambangan dari Dinas Energi Sumber Daya Manusia (ESDM) Propinsi Jawa Barat. Ironisnya pengelola galian tersebut acuhkan peraturan, padahal tidak mengantongi perizinan.

Meskipun terus disorot dan telah menjadi polemik di tengah masyarakat dan membahayakan pengguna jalan raya, namun penambangan galian C yang diduga tak berizin alias Ilegal ini tetap bisa  beroperasi di daerah Cianting Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta.

Salah seorang warga setempat, Asep, meminta aparat setempat untuk menindak tegas persoalan ini karena sudah banyak masyarakat yang merasa tidak nyaman atas gangguan jalan lingkungan yang disebabkan adanya Galian C ini.

“Jika kegiatan galian C illegal ini masih terus berlanjut, kami akan berkirim surat ke Kementrian Lingkungan Hidup dan Mabes Polri,” tegas Asep menutup pembicaraan dengan awak BU.

Selain izin IUP dan IPR, pengelola juga harus memiliki izin khusus penjualan dan pengangkutan sesuai Pasal 161 UU No 4 Tahun 2009.

Berdasarkan Pasal 158 UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berbunyi, “setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10 Milyar”. (Dodi SP. Simanjuntak)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here