Beranda Daerah Pelaksanaan Rehab Gedung Ruang Operasi RS. Sultan Syarif Mohamad Alqadrie Kota Pontianak...

Pelaksanaan Rehab Gedung Ruang Operasi RS. Sultan Syarif Mohamad Alqadrie Kota Pontianak Diduga Mangkrak

46
0
  • Pontianak, Kalbar

    FW LSM Kalimantan Barat dan tim DPN Lidik Krimsus RI, Syafarudin Delvin, SH., dan Adi Normansyah, menyambangi rumah sakit kota Pontianak Sultan Syarir Abdurahman yang terletak di Kelurahan Sungai Beliung, Kec. Pontianak Barat. 

    Pelaksanaan proyek rehabilitasi gedung ruang operasi mengunakan anggaran APBD Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan pagu dana sebesar Rp.19.742.000.000 dengan nilai HPS
    Rp.19.715.760.457,16 dan dilelang di Pokja kota diikuti 3 penyedia barang dan jasa.

Dari proses tender dimenangkan oleh PT. Vista Emas Sejati (kontraktor) dengan nilai penawaran terendah Rp.15.786.411.041,50. Lelang terbuka Pontianak terindikasi mangkrak senilai belasan milyaran rupiah dikarenakan kontraktor yang melaksanakan kurang profesional, sehingga terjadi mangkrak terhadap pembangunan proyek rehabilitasi gedung ruang operasi.
Tim DPN Lidik Krimsus RI hubungan antar lembaga Adi Normansyah berserta FW LSM (Forum Wartawan Lembaga Swadaya Masyarakat) Kalimantan Barat, Syafarudin Delvin, SH., bersama rekan-rekan media melihat langsung pembangunan rehab gedung ruang operasi RS Kota Pontianak dan didapati papan plank proyek yang dilaksanakan PT. Vista Emas Sejati dengan no kontrak : 027 / 200 / PJBJ / UPT / RSUD – PTK / 2021 Tanggal 22 Juli 2021,
dengan jangka waktu pelaksanaan 148 hari kalender kurang 5 bulan di tahun anggaran TA 2021.

Melihat kondisi di lapangan, awak media berserta tim investigasi DPN Lidik Krimsus RI dan FW LSM Kalbar menilai kondisi yang terjadi sangat memprihatinkan karena tidak ada pekerja harian maupun mandor serta pengawas, terkesan ditinggal begitu saja oleh pelaksana kegiatan dalam hal ini kontraktor PT. Vista Emas Sejati.

Adi Normansyah angkat bicara terkait rehabilitas gedung ruang operasi dengan anggaran yang cukup besar dan dimenangkan dengan harga penawaran terendah dengan kualifikasi sistem gugur, yang dilaksanakan oleh Pokja Kota Pontianak melalui LPSE Kota Pontianak. “Ini sangat beresiko dikarenakan pekerjaan konstruksi harus benar-benar dilaksanakan secara profesional dan dengan pengawasan cukup ketat, mengingat pekerjaan struktur yang menggunakan sambungan komposit antara beton dan rangka baja untuk menambah kontruksi di dalam gedung yang sudah ada,” ujarnya. 

“Ini tidak cukup dengan perhitungan penawaran terendah yang mengakibatkan resiko terjadinya mangkrak, dimana kita ketahui bahwa sumber dana pengelolaan RSUD di dapat dari BLUD (Badan Layanan Umum Daerah), dimana dana BLUD seharusnya dapat meningkatkan pelayananan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum khususnya untuk RSUD kota sesuai peruntukannya, serta sesuai dengan peraturan Mendagri dan dibantu dengan sumber dana APBD kota Pontianak,” tambahnya.
“Ini sangat disayangkan apabila peruntukan dan pengelolaannya tidak sesuai atau terserap secara optimal. Padahal kriteria evaluasi dalam pelaksanaan rehabilitas gedung dengan kontruksi beton yang dilakukan penambahan konstruksi dan tingkat kesulitan yang cukup sulit, karena adanya aktivitas operasional pasien maupun pengunjung dan ruang lingkup pekerjaan dengan item-item penambahan konstruksi tidak semudah membalikan telapak tangan, harus benar-benar dikerjakan oleh kontraktor penyedia barang dan jasa yang mumpuni dan berpengalaman serta bonafit,” pungkas Adi.

Dalam pelaksanaan ini sangat disayangkan, menurut Adi Normansyah selaku tim investigasi bersama FW LSM Kalbar Syafarudin Delvin, SH., dan meminta pihak APH aparat penegak hukum Kejari kota Pontianak, Kejati Kalbar dan Polda Kalbar serta inspektorat serta DPRD legislatif Kota Pontianak dan ASN Dinas Kesehatan Kota Pontianak dalam hal ini Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak, dr. Ramdani untuk meninjau secara langsung terkait pembangunan rehab gedung ruang operasi RSUD Sultan Syarif Mohamad Kota Pontianak.

Melihat kondisi di lapangan yang memprihatinkan, akhirnya DPN Lidik krimsus RI serta rekan-rekan media dan FW LSM Kalbar menyambangi pihak manejemen RSUD kota Sultan Syarif Mohamad Alqadrie yang berada di lantai 3 gedung RSUD, untuk menemui pihak pengelola dan mengisi buku tamu dan meminta untuk bertemu dengan ibu dr. Rifka, MM., selaku Direktur rumah sakit umum daerah kota Pontianak untuk meminta keterangan serta investigasi terkait pelaksanaan rehab gedung ruang operasi. Tetapi Direktur rumah sakit sedang berada di lokasi bersama konsultan meninjau kawasan RSUD kota Pontianak, entah untuk evaluasi terkait pembangunan kawasan RSUD ataupun monitoring evaluasi pembangunan diakhir tahun TA. 2021 atau lainnya.

Dengan kondisi pihak manajemen yang cukup sibuk, akhirnya Direktur RSUD Kota Pontianak tidak dapat untuk ditemui karena rekan-rekan media cukup lama menunggu dan meninggalkan RSUD kota Pontianak. Sampai dengan berita ini dinaikan ke publik untuk menjadi perhatian bersama khususnya masyarakat kota Pontianak. (Tim)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here