Beranda Daerah Pembangunan Penggantian Jembatan Korek Pasak Tahap 2 Terindikasi Mangkrak

Pembangunan Penggantian Jembatan Korek Pasak Tahap 2 Terindikasi Mangkrak

47
0
Proyek Jembatan Korek Pasak Tahap 2

Kubu Raya, Kalbar

Pelaksanaan kegiatan proyek jembatan Desa Korek Pasak tahap 2 yang dilaksanakan oleh PT. Menara Baja Sarana Sakti dengan pagu anggaran sebesar Rp 20 milyar lebih terindikasi mangkrak dan tidak sesuai jadwal pelaksanaan dikarenakan penujukan lokasi dari semula dipindah lokasi di Desa Korek Pasak.

Hal ini diungkapkan Adi Normansyah, DPN Lidik Krimsus RI hubungan antar lembaga, saat meninjau lokasi kegiatan proyek tersebut bersama tim FW-LSM Kalimantan Barat, Sysfarudin Delvin, SH., didampingi awak media online Radar Metro, Bhayangkara Utama, Mitra Galaksi dan Tabloid Skandal, pada Kamis (23/12/2021).

Proyek ini diadakan 2 tahap, dimana tahap pertama pada tahun 27 Agustus 2019 dengan pagu anggaran sebesar Rp 13 milyar lebih, yang dilelang di Pokja Provinsi Kalimantan Barat LPSE Prov. Kalbar. Pada saat itu hanya diikuti satu peserta lelang dengan kualifikasi usaha non kecil.
Adi Normansyah dari tim DPN Lidik Krimsus RI angkat bicara terkait kualifikasi usaha non kecil, padahal pembangunan jembatan Desa Korek Pasak, Kecamatan Ambawang, Kab. Kubu Raya, perkerjaan konstruksi besar menggunakan rangka baja erektion dan abutmen perlu perencanaan matang dari mulai penentuan lokasi dan data-data boring serta data teknis yang dianggap sangat penting dan spesifik .

Dan peserta lelang diikuti hanya satu peserta penyedia barang dan jasa saja. Disini sudah mulai adanya kerancuan antara pagu dana dan HPS yang dilakukan oleh Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Barat dan dilelang oleh Pokja Provinsi Kalimantan Barat dan kegiatan tetap berlanjut dan selesai pada tahap 1. Menurut Adi Normansyah, dihimpun informasi dari masyarakat setempat bahwa awal penunjukan lokasi di awal bukan di Desa Korek melainkan di desa yang sama hanya berjarak 500 meter.

“Pemindahan lokasi penlok yang tadinya di lokasi awal dan sudah dilakukan perencanaan matang, tidak segampang untuk memindahkan lokasi dikarenakan sesuatu hal seperti pembebasan lahan atau sifatnya non teknis dan harus mendapatkan persetujuan dari beberapa instansi terkait,” ujar Adi Normansyah, yang merupakan tim investigasi DPN Lidik Krimsus RI hubungan antar lembaga .
“Dari perencanaan awal seperti DED (detail enggering design), gambar rencana dan engginer estimate (OE) TOR (Time of refrensi) serta data boring dan sondir untuk mendapatkan hitungan klasifikasi kostruksi sesuai kondisi eksisting lapangan dan harus dilakukan rekayasa ulang atau review design terhadap pemindahan lokasi, karena DAS (daerah aliran sungai) berbeda bentang sungai dan faktor lain yang sifatnya mendukung faktor perencanaan awal. Disini peran serta PUPR Provinsi Kalimantan Barat dan konsultan perencana harus benar-benar selektif dalam penentuan lokasi,” terangnya.
Untuk diketahuo, pelaksanaan kegiatan pembangunan jembatan Desa Korek Pasak tahap 2 dengan nomor kontrak 630/10/SPMK/jbt-krk-p/PSK/Apbd/2021, nilai kontrak Rp. 20.491.815.000,00, Pelaksana PT. Menara Baja Sarana Sakti, Konsultan pengawas PT. Tritunggal Rekayasa Khatulistiwa, nilai pengawasan Rp.427.680.000, waktu pelaksanaan 249 hari kalender dimulai dari tanggal 26 April 2021 dan berakhir di bulan Desember 2021.

Melihat kondisi dan jangka waktu pelaksanaan akan berakhir kurang lebih 12 hari, dengan progres pekerjaan berkisar 65 %, maka akan terjadi keterlambatan pelaksanaan dan berakibat tidak terserapnya anggaran APBD Provinsi Kalbar terhadap pembangunan jembatan Desa Korek Pasak tahap 2.

Dan sangat mungkin terjadi mangkrak di tahun 2022 karena TA 2022 tidak bisa dianggarkan lagi untuk pembangunan jembatan Korek, karena sudah masuk 3 tahun sesuai perintah STMJ (Structure Tecnologi Management journal) dan sesuai jumlah nilai biaya yang diperuntukkan pembangunan jembatan tersebut. Jadi sepertinya pembangunan jembatan Korek Pasak tahap 2 akan mangkrak.

“Ini perlu perhatian semua unsur lapisan jajaran Pemprov Kalimantan Barat khususnya PUPR Prov. Kalbar dan legislatif DPRD Provinsi Kalbar, untuk segera menindaklanjuti kegiatan jembatan tersebut,” pungkas Adi Normansyah selaku DPN Lidik Krimsus RI hubungan antar lembaga.

Ia juga meminta aparat penegak hukum seperti Polda Kalbar dan Kejati Kalbar untuk ikut monitoring jika ada indikasi kerugian negara dalam kegiatan pembagunan jembatan Korek Pasak tahap 2, dan meminta konsultan pengawas selaku tenaga ahli dalam pengawasan dalam kegiatan tersebut lebih selektif dalam monitoring dan evaluasi tahapan item pekerjaan sesuai spek dan bestek yang ada. (Adi N.)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here