Beranda Sorot Pemerintah Aceh Besar Dan BPKS Bertanggungjawab Untuk Membangun Pulo Aceh

Pemerintah Aceh Besar Dan BPKS Bertanggungjawab Untuk Membangun Pulo Aceh

284
0

Kecamatan Pulo Aceh, Kabupaten Aceh Besar, merupakan daerah kepulauan terluar yang letaknya diantara Kota Banda Aceh dan pulau Sabang. Namun sayanganya potensi alam dan sumber kekayaan laut yany besar di pulau itu belum dikelola dengan baik oleh pihak lembaga pemerintah yang bertanggung jawab di pulau itu.

Saya mendorong Bupati Aceh Besar sebagai salah satu anggota Dewan Kawasan Sabang (DKS), agar kebijakan umum dan masterplan pembangunan kawasan ekonomi Pulo Aceh segara di rancang dan dibuat, guna menuju pembangunan kawasan Pulo Aceh. “Usman Lamreung – Akademisi”

Usman Lamreung – Akademisi

Banda Aceh | Salah seorang Akademisi yang sangat peduli terhadap pembangunan dan kesejahteraan rakyat Usman Lamreung, dalam rilisnya yang diterima media ini mengatakan, pembangunan sosial masyarakat dan ekonomi di berbagai sektor baik bidang pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, infrastruktur sarana dan prasana masih sangat ketinggalan di pulau tersebut, Minggu, (28/06/2020).

“Semestinya, dengan turunnya dana otonomi khusus (otsus) kemudian dibarengi anggaran pengembangan kawasan Pulo Aceh dari Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS), Pulau Aceh sudah menjadi daerah yang maju terutama dibidang perikanan dan pariwisata,” kata Usman Lamreung.

Maka itu, pembangunan sosial masyarakat dan ekonomi di Pulo Aceh seharusnya menjadi tanggungjawab pemerintah kabupaten Aceh Besar dan BPKS. Nah, kenapa hal itu tidak terjadi, karena antara pemerintah Aceh Besar dan BPKS belum terbangunnya sinergisitas dan arah kebijakan umum untuk Pembangunan Ekonomi dikawasan Pulo Aceh itu.

Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dalam hal ini Bupati Mawardi Ali, yang notabenenya sebagai anggota Dewan Kawasan Sabang (DKS) sudah menjadi kewajibannya untuk membuat kebijakan umum ke arah pembangunan Pulo Aceh kedepan, untuk dijadikan dasar dan pijakan BPKS dalam mengembangkan kawasan Pulo Aceh menjadi kawasan ekonomi yang maju.

“Bupati Aceh Besar selaku anggota DKS berkewajiban melalukan kerjasama untuk membangun Pulo Aceh, hal itu sesuai Peraturan Pemerintah No.83 tahun 2010 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintah Kepada Dewan Kawasan Sabang (DKS) Pasal 10, ayat 1 Dewan Kawasan Sabang (DKS) mempunyai tugas dan wewenang menetapkan kebijakan umum, membina, mengawasi, dan mengkoordinasikan kegiatan BPKS,” jelas Usman.

Oleh sebab itu, lanjut Usman, sudah sepatutnya arah dan kebijakan umum sebagai dasar pembangunan kawasan Pulo Aceh di rancang dan melahirkan Masterplan, agar keberlanjutan pembangunan Pulo Aceh sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah. Yang disayangkan, katanya sampai sekarang, masterplan saja belum lahir, jadi apa yang diperbuat anggota DKS dan BPKS selama ini.

“Saya mendorong Bupati Aceh Besar sebagai salah satu anggota Dewan Kawasan Sabang (DKS), agar kebijakan umum dan masterplan pembangunan kawasan ekonomi Pulo Aceh segara di rancang dan dibuat, guna menuju pembangunan kawasan Pulo Aceh,” tandasnya.

Kita juga mempertanyakan, atas kunjungan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Besar beberapa waktu lalu ke Pulo Aceh, apa hasilnya, jangan terkesan ke Pulo Aceh hanya bertamasya, seharusnya DPRK mendorong eksekutif dan Bappeda membuat kebijakan umum pembangunan ekonomi kawasan Pulo Aceh, dan Masterplan, agar masyarakat Pulo Aceh tidak seperti orang mati dalam tambang emas.

“Apa hasil kunjungan DPRK Aceh Besar ke Pulo Aceh seharusnya ada warning kepada eksekutif, dan mendorong eksekutif membuat berbagai program strategis berkelanjutan dan bisa menjadikan kebijakan umum dalam pembangunan kawasan ekonomi Pulo Aceh,” harapnya.

Karena di Pulo Aceh ada sejumlah sektor potensial seperti pariwisata, perikanan, dan peternakan. Untuk menjalankan itu semua perlu sinkronisasi regulasi dan integrasi program dengan Aceh mainland. Apalagi “Bupati sudah memberikan sinyal melalui media, bahwa sektor peternakan sapi menjadi salah satu program di Pulo Aceh. Maka perlu arah dan kebijakan, ini menjadi tugas, serta fungsi Bappeda. Apa lagi sekarang Kepala Bappeda Aceh Besar baru dilantik, kita tunggu kiprah beliau untuk melahirkan konsep dan masterplan pembangunan kawasan ekonomi Pulo Aceh,” katanya.

“Kita berharap supaya dapat mehilangkan ego sektor para pihak pengambil kebijakan di Aceh Besar, agar pembangunan Aceh Besar khususnya Pulo Aceh tercapai. Perlu ada inisiatif brideging the gap, menjembatani dan memfasilitasi upaya-upaya sinergisitas kebijakan dan program pembangunan antar Pemerintah Aceh, BPKS dan Pemkab Aceh Besar,” sebutnya. (Jalaluddin Zky)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here