Bhayangkarautama.com. Pati - Kabupaten Pati menerima penghargaan dari Kementerian Keuangan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Pati atas keberhasilan menyusun dan menyajikan laporan keuangan tahun 2019 dengan capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), di ruang Pringgitan Setda Kabupaten Pati.
Capaian ini, juga menjadikan Kabupaten Pati menerima penghargaan atas opini WTP lima kali berturut-turut.
Bupati Pati Haryanto mengatakan ada dua penghargaan yang diberikan, pertama adalah capaian opini WTP untuk tahun 2019 yang kedua adalah penghargaan karena berhasil mencapai WTP 5 kali berturut-turut. Menurut Bupati, ini salah satu prestasi untuk pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Pati.
Bupati mengungkapkan bahwa capaian tersebut adalah hal yang luar biasa. Menurutnya pengelolaan keuangan dan aset daerah tidaklah mudah, sehingga hasil Opini WTP yang diperoleh sejak tahun 2015 sampai tahun 2019 merupakan sebuah prestasi untuk Kabupaten Pati.
“Kita ini sudah 5 kali berturut-turut dan tahun ini mudah-mudahan nanti dievaluasi tahun 2020 kita bisa mempertahankan. tegasnya.
Bupati berharap perolehan opini WTP bisa diperoleh tuntas hingga akhir masa jabatan. Ia menyebutkan menjadi prestasi tersendiri jika kepala daerah bisa menyajikan pengelolaan keuangan dengan opini WTP.
“Dulu bertahun-tahun kita mendapatkan opini WTP sulit sekali. Tetapi Alhamdulillah sekarang kita bisa mengimbangi daerah lain,” imbuh Bupati.
Kesempatan ini Bupati menyampaikan rasa terima kasihnya pada Plt Kepala KPPN Pati yang telah memberikan semangat kepada teman-teman di SKPD. Ia juga mengatakan prestasi ini juga berkat dukungan dari Wakil Bupati, Sekda, Kepala BPKAD dan inspektur daerah. Bupati juga menghimbau Inspektorat agar bisa tetap mempertahankan Opini WTP ini dan Kabupaten Pati bisa mengelola anggaran APBD dengan baik, aset dengan baik dan akhirnya bisa bermanfaat untuk masyarakat.
Sementara itu Plt KPPN Pati Sumarjaka mengatakan Menteri Keuangan memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Pati terkait hasil pemeriksaan laporan pengelolaan keuangan yang tidak adanya catatan apapun dari BPK sehingga mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Sumarjaka mengungkapkan tidak mudah bagi daerah untuk mendapatkan opini WTP. Ia mencontohkan ada daerah yang berhasil mengelola keuangan, namun untuk pengelolaan aset milik negara tidaklah mudah. Untuk itu peraih opini WTP adalah pemerintah daerah yang bisa mengelola keuangan dan aset daerah.
Plt Kepala KPPN Pati ini menekankan butuh perjuangan keras untuk meraih opini WTP hingga lima tahun berturut-turut. Ia menjelaskan penghargaan dari Kementerian Keuangan hanya diberikan pada daerah yang bisa mencapai prestasi ini lima tahun berturut-turut. “Kalau Jawa Tengah semuanya sudah mendapatkan opini WTP, namun tidak semua daerah berhasil mempertahankan 5 tahun berturut-turut, apalagi 10 tahun” ungkapnya.
Sumarjaka berharap Pemkab Pati bisa mendapatkan opini WTP 10 tahun berturut-turut dan mendapatkan apresiasi dari pemerintah melalui Kementerian Keuangan.
Biro Pati : Tri Las Hartaka