Penutupan Galian Pasir Melanggar SOP, Pengusaha Minta Keadilan

0
3

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta, lakukan eksekusi mendadak pada malam hari (19/11) terhadap lokasi galian pasir yang berada di Kp. Ciselang, Kelurahan Munjul Jaya, Purwakarta, tanpa surat teguran maupun surat pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak pengelola.

Purwakarta, BU Bahkan dalam pelaksanaan eksekusi pada malam hari itu, tampak hadir anggota DPR RI, Dedi Mulyadi didampingi Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Purwakarta, Asep Supriatna.

Pemilik lokasi penambangan galian pasir, H. Agus Mulyana, mangaku kaget atas kedatangan Petugas Satpol PP ke lokasi galian pasirnya. Menurut H. Agus, penutupan galian pasirnya mendadak tanpa ada pemberitahuan sebelumnya.

“Saya tidak paham tujuan penutupan lahan galian pasir ini, karena lokasi ini mengantongi ijin lingkungan dan rekomendasi dari instansi terkait, “ujar Agus.

Pantauan awak media BU di lapangan, lahan penambangan pasir milik Saepun Binjen di Kecamatan Campaka dan milik H. Entis di Desa Cirende, Kecamatan Cibatu tidak turut ditutup. “Kalau mau penegakan Perda, jangan tebang pilih, semua harus ditutup, “tambah Agus.

Kepala Satuan Polisi Pamong praja Kabupaten Purwakarta, Aulia, ketika dihubungi BU melalui staf Satpol PP, tidak merespon. Keterangan staf di kantor Satpol PP, Kasatpol PP tidak menanggapi untuk dikonfirmasi.

Menurut Agus Yasin, mantan anggota DPRD Kabupaten Purwakarta, jika Satpol PP akan menegakkan Perda, masih banyak lokasi tersebar di Purwakarta yang tidak mengantongi ijin.

“Saya tahu galian pasir milik pengusaha besar di Purwakarta yang belum  memiliki perijinan dari ESDM Propinsi Jawa Barat, kenapa tidak ditindak ?,” tanya Agus Yasin.

Penindakan yang tidak sesuai SOP atas lahan galian pasir ini, sudah dilaporkan ke Komisi 1 dan Komisi 3 DPRD Purwakarta oleh H Agus Mulyana. “Saya minta keadilan, mana implementasi dari sila ke 5 Pancasila, ” imbuh H. Agus.

BACA JUGA :  Ribuan Elemen Warga Ikuti Parade Sulut Hebat Cinta Damai 191019 Dukung Pelantikan Presiden Dan Wapres

Dari  informasi yang diterima awak BU, Komisi 1 dan Komisi 3 akan meminta penjelasan  kepada Kasatpol PP Kabupaten Purwakarta. (JD)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here