Beranda Daerah Penyidikan Sudah Dapat Lampu Hijau Untuk Periksa Enam Anggota DPR Aceh Terduga...

Penyidikan Sudah Dapat Lampu Hijau Untuk Periksa Enam Anggota DPR Aceh Terduga Korupsi Beasiswa

141
0

Banda Aceh, NAD

Penyidik Polda Aceh tidak perlu ragu lagi dalam penyelidiki terkait dugaan kasus korupsi beasiswa Tahun Anggaran (TA) 2017 pasalnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) telah mengeluarkan izin untuk melakukan penyidikan terhadap enam Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) aktif.

Para Anggota DPRA aktif yang telah boleh dilidik antara lain Iskandar Usman Al-Farlaky, S.HI, Yahdi Hasan dan Zulfadli A.Md (PA), Hendri Yono, S.Sos (PKPI), Asrizal H. Asnawi (PAN), serta Drs. H. Asib Amin (Gerindra). Mereka ini, yang diduga tersangkut kasus dugaan korupsi beasiswa TA 2017.

Mendagri, Tito Karnavian dalam surat tertanggal 20 April 2021 menjelaskan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh menyebutkan “Tindakan penyidikan terhadap Anggota DPRA dilaksanakan setelah dikeluarkannya persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden atau persetujuan Gubernur atas nama Menteri Dalam Negeri bagi Anggota DPRK”.

Surat Mendagri itu dikeluarkan berdasarkan permohonan tertulis Mendagri dari Kepala Badan Reserse Kriminal Polda Aceh dengan Nomor R/609/III/RES.3.5/2021/Bareskrim tertanggal 16 Maret 2021.
Seperti diketahui sebelumnya, hasil pemeriksaan yang dilakukan pihak Inspektorat Aceh yang dilaporkan kepada Gubernur Aceh waktu itu Irwandi Yusuf, pada Jumat (13/4/2018) sebanyak 322 orang mahasiswa yang sedang menempuh studi di Aceh dan luar Aceh, telah dizalimi oleh sembilan anggota DPRA, dengan cara dipotongnya jumlah beasiswa yang mereka terima, dengan angka yang fantastis.

Tak tanggung-tanggung, dana bagi penerus bangsa yang sedang menuntut ilmu tersebut dipungli hingga lebih 70 persen, atas dugaan itu para wakil rakyat Aceh ini tidak dapat mengelak terhadap dugaan dimaksud.

Sementara total bantuan pendidikan yang telah disalurkan sebanyak 19.854.000.000 kepada 803 mahasiswa yang bersumber dari APBA 2017. Hasil konfirmasi pihak Inspektorat Aceh terhadap 197 mahasiswa, sedangkan yang baru diterima 5.209.000.000 artinya masih tersisa sebesar Rp 1.147.500.000. Nah, yang sisa itu hingga kini masih berada ditangan para penghubung.

Kemudian, dari hasil konfirmasi kepada penerima bantuan pendidikan non aspirator, dari 47 orang, 18 orang sudah berhasil dikonfirmasi dengan rincian enam orang mengaku menerima penuh, dua orang tidak menerima penuh, dua orang tidak terima sama sekali dan delapan orang berindikasi tidak terima penuh.

Penghubung tiga orang disebut-sebut yang tercantum namanya dalam laporan berita acara pemeriksaan, masing-masing berinisial MK sebagai koordinator umum lapangan, KB alias KMI untuk kawasan Bireuen, MY untuk Aceh Utara dan ada sejumlah nama lainnya.

Cara yang dilakukannya, ada beberapa pola yang dilakukan oleh beberapa oknum anggota DPRA melalui kaki tangannya. Ada yang memegang buku rekening mahasiswa, atau mahasiswa yang mendapatkan beasiswa dimintai melakukan transfer ke rekening pelaku. Bahkan ada yang identitasnya dikutip dan dibuatkan buku bank, padahal yang bersangkutan tidak tahu menahu.

Dalam dokumen hasil Pemeriksaan Bantuan Pendidikan Pemerintah Aceh Tahun 2017, yang disampaikan Inspektorat Aceh kepada Gubernur Aceh pada 13 April 2018 disebutkan sembilan nama anggota DPRA yang diduga melakukan penyelewengan bantuan pendidikan itu.
Mereka adalah IU (Partai Aceh), MS (Partai Golkar), DS (Partai Nanggroe Aceh), R (Partai Aceh), Ir. HTH (Partai Demokrat), M (Partai Persatuan Pembangunan), JH (Partai Demokrat),YH(Partai Aceh), dan A (Partai Golkar).

Hasil temuan lainnya bahwa IU dari salah satu partai lokal disebut-sebut namanya sebagai pihak yang paling getol melakukan pemotongan beasiswa untuk mahasiswa Aceh. Sejauh ini pihak Inspektorat sudah memeriksa 60 orang penerima bantuan pendidikan Aceh bersumber dana aspirator dari IU.

Dalam berita acara berdasarkan pengakuan mahasiswa dari Bireuen, Aceh Besar, Aceh Utara, Langsa dan Aceh Timur, jumlah pemotongan beasiswa variatif. Berikut beberapa pengakuan mahasiswa.

Seperti BI, mahasiswa UIN Ar-Raniry ia dipotong sebanyak Rp 25 juta. Dia tidak merincikan berapa dana yang ia terima. Selanjutnya DSK, mahasiswa Unsyiah Syiah Kuala yang mengaku menerima Rp 35 juta, kemudian dipotong Rp 22 juta serta menerima bersih sebanyak Rp 13 juta.

Selanjutnya, mahasiswa Unimal Lhoksemawe masuk ke rekening mereka Rp 20 juta, kemudian dikembalikan ke penghubung Rp 12 juta dan hanya menerima sisa Rp 8 juta saja.

Seterusnya EM, mahasiswa Unsyiah Darussalam Banda Aceh menerima direkening Rp 35 juta, kemudian ditransfer kembali ke penghubung Rp 28 juta, namun EM menerima sisa Rp 7 juta. AA mahasiswa IAIN Kota Langsa terima direkening Rp 20 juta diserahkan ke penghubung Rp17 juta dan AA menerima sisa cuma Rp 3 juta.

Terakhir CH, terima direkening Rp 20 juta dikembalikan ke penghubung Rp 17.500.000 tetapi CH hanya menerima Rp 2,5 juta. Kemudian I, IAIN Cot Kala Kota Langsa, I menerima Rp 20 juta kembali ke rekening penghubung Rp 12 juta sisa diterima Rp 8 juta. SM mahasiswa IAIN Kota Langsa menerima direkening Rp 20 juta dikembalikan ke penghubung Rp 15 juta dan diterima SM hanya Rp 5 juta saja.

Dengan telah dikeluarkannya surat izin untuk penyidik maka, bersiap-siap lah oknum anggota DPRA dan DPRK yang merasa menilep uang rakyat atau merasa melakukan tindakan pidana korupsi berhadapan dengan penyidik Polda Aceh. (Jalaluddin Zky)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here