Perencanaan Dinilai Kurang Matang, SILPA APBD Melawi  2018 Capai Rp 77 Milyar

0
3

Dinilai akibat kurang matangnya perencanaan pembangunan, sisa lebih perhitungan anggaran APBD tahun 2018 Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat, mencapai Rp 77 Milyar lebih.

Nanga Pinoh BU Hal tersebut terungkap dalam Sidang Paripurna VII DPRD Kabupaten Melawi masa sidang I dengan agenda Jawaban Pemkab Melawi atas pandangan umum fraksi tentang Raperda LPJ pelaksanaan APBD tahun 2018, di ruang sidang gedung DPRD Melawi, Sabtu (26/10/2019).

Sidang paripurna yang dihadiri sebagian besar anggota dewan, Bupati Melawi, Forkopimda, SKPD, tokoh agama dan tokoh masyarakat itu dipimpin Ketua DPRD Melawi, Widya Hastuti, dan sempat diwarnai skors selama dua kali 30 menit sebelum akhirnya dilanjutkan kembali.

“Sebagaimana kita ketahui pada sidang paripurna keenam lalu, fraksi-fraksi telah menyampaikan pandangan umumnya berupa pertanyaan, pendapat dan saran yang memerlukan jawaban dari Pemkab Melawi,” ujar Widya.

Menanggapi pandangan umum fraksi yang mempertanyakan SILPA sebesar Rp 77 Milyar yang dinilai menunjukkan kurang cermatnya perencanaan pembangunan sehingga banyak anggaran tidak terserap, adanya keterlambatan lelang proyek, maupun keterlambatan pengajuan APBD Perubahan.

Bupati Melawi, Panji, menyampaikan terima kasihnya atas kritik dan saran para anggota dewan, namun demikian semua itu telah sesuai mekanisme pembahasan antara pihak eksekutif dengan legislatif.

Di sisi lain, Bupati Panji dalam kesempatan itu juga mengungkapkan berbagai keberhasilan yang telah dicapai, antara lain: naiknya status RSUD Melawi dari tipe B ke Tipe C berikut tambahan tiga layanan baru berupa layan cuci darah, perina dan ct scan sehingga menjadi rujukan rumah sakit swasta.

Panji juga menyebutkan adanya perbaikan atas ketersediaan tenaga guru, peningkatan pembangunan infrastruktur jembatan maupun jalan, perbaikan kesejahteraan kaum tani, pengamanan dan pensertipikatan aset daerah, pengelolaan Dana Desa tersistem dengan aplikasi sesuai rekomendasi Kemendagri maupun BPK RI dan lainnya.

BACA JUGA :  DPRD Melawi Gelar Paripurna Pandangan Umum Fraksi LPJ Pelaksanaan APBD 2018

“Terkait pertanyaan tentang pelantikan Sekretaris DPRD yang belum dilaksanakan, kami mohon maaf, namun berdasarkan aturan, pelantikan pejabat pratama harus mendapat persetujuan pimpinan DPRD dan untuk itu kami telah menyurati kembali agar mendapat persetujuan baru sebagai dasar pertimbangan kami untuk menetapkan Sekretaris DPRD,” jelas Panji.

Lebih jauh Bupati Melawi juga menjelaskan berbagai kemajuan dalam penanganan masalah perkebunan menyangkut beberapa perusahaan besar yang beroperasi di Melawi. Selain itu juga mengungkapan penyertaan modal ke PDAM Melawi guna mengejar cakupan pelayanan yang saat ini mencapai 25,37  persen, serta upaya perbaikan pelayanan gas LPG bekerjasama dengan Pertamina.

Panji juga menjelaskan dukungan Pemda Melawi terhadap petani plasma dan upaya mitigasi karhutla yang mencapai 1.287 spot tersebar di 269 desa meliputi 11 kecamatan, termasuk dengan SK Bupati tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Asap dan berhasil melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan meliputi areal seluas 1.644,2 hektar. (Elisabet)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here