Peringatan Hari Anti Korupsi, Kejaksaan Negeri Ende Gelar Penyuluhan Hukum

0
151
Foto: Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus, Muhammad Fahmi, S.H., dan Kepala Sub Seksi Penyidikan, M. Taufik Halik, S.H.

Kejaksaan Negeri Ende melalui Bidang Tindak Pidana Khusus dan Penyidikan, mengadakan kegiatan Penyuluhan Hukum tentang Pencegahan Tindak Pidana Korupsi kepada para kepala desa.

Ende, NTT // Kegiatan ini dalam rangka rangkaian peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) yang jatuh pada tanggal 9 Desember 2023, di Aula Kantor Kejaksaan Negeri Ende.

Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus, Muhammad Fahmi, S.H., menyampaikan mengenai pengelolaan keuangan desa dimana pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan penggunaan keuangan desa.

“Prinsip yang mendasari keuangan desa dikelolah harus berlandaskan kepada transparansi, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran,” kata Fahmi, Senin (11/12/2023). 
Berdasarkan arahan Jaksa Agung, kata Fahmi, dalam penanganan perkara terkait pengelolaan keuangan desa khusus penanganan laporan atau pengaduan terkait dugaan penyimpangan pengelolaan keuangan desa lebih mengedepankan upaya prefentif atau pencegahan.

“Dengan lebih mengutamakan peran Aparat Pengawas Institusi Pemerintah (APIP) dalam hal ini Inspektorat dalam penyelesaian terjadinya suatu permasalahan dalam pelaksanaan Pemerintahan Desa,” ujarnya.

Selanjutnya Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus, Muhammad Fahmi, S.H., menyampaikan bahwa apabila para Kepala Desa berikut perangkat desa yang masih ragu didalam pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa dapat melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Kejaksaan.

Oleh karena Kejaksaan dalam hal ini memiliki program Jaksa Garda Desa yang telah ditindaklanjuti dengan adanya penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama (MOU) pada tahun 2018 antara Kementerian Desa dengan Jaksa Agung RI, untuk seluruh Kejaksaan Negeri dalam pengawasan pembangunan Dana Desa.

Hal ini bertujuan agar dapat memberikan masukan secara cepat dan tepat kepada para Kepala Desa dalam menjalankan Pemerintahan Desa maupun mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kegiatan Penyuluhan Hukum ini mengangkat tema tentang “Pencegahan Tindak Pidana Korupsi pada Pemerintah Desa“, dan yang bertindak sebagai narasumber adalah Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negri Ende, Muhammad Fahmi, S.H., dan Kepala Sub Seksi Penyidikan, M. Taufik Halik, S.H.
Adapun poin penting yang dijelaskan oleh narasumber Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus, Muhammad Fahmi, S.H., yakni mengenai Pengertian Korupsi dan akibat dari KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).

Penyuluhan Hukum Pencegahan Korupsi yang diselenggarakan dalam rangka Hari Anti Korupsi Sedunia merupakan kegiatan pencerahan hukum yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Ende. Acara ini memiliki tujuan utama untuk memberikan pemahaman yang mendalam kepada para peserta, terkhusus kepala desa mengenai upaya pencegahan korupsi.

Sementara, Kepala Sub Seksi Penyidikan, M. Taufik Halik, S.H., dalam arahannya menerangkan pentingnya pencegahan dalam upaya peningkatan hukum untuk memberantas korupsi. Setelah kejadian, perlu dilakukan langkah-langkah pencegahan agar tindak pidana tersebut tidak terulang kembali.

“Kami juga melibatkan berbagai bidang, termasuk bidang Intelijen dan Datun, untuk membangun pemahaman tentang peran Kejaksaan Negeri dalam memajukan Kabupaten Ende,” ungkapnya.

Penyuluhan hukum kali ini juga disampaikan langsung oleh Kepala Sub Seksi Penyidikan Kejaksaan Negeri Ende, M. Taufik Halik, S.H.

“Materi pemaparan yang kami sampaikan adalah berkaitan dengan bagaimana peran Kejaksaan dalam rangka pencegahan Tipikor, serta memberikan pemahaman soal bentuk-bentuk perbuatan korupsi dan pencegahannya,” jelas Taufik.

Selain upaya pencegahan Tipikor, pemberian penyuluhan hukum kali ini juga ditujukan sebagai bentuk implementasi Korps Adhyaksa (Kejaksaan) yang mewakili negara untuk hadir di tengah masyarakat.

Dalam upaya nyata guna mendukung pemerintah pada program pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimulai dari tingkatan paling bawah.

Penyuluhan hukum pada peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia di 2023 ini dihadiri oleh 20 Kepala Desa yang ada di wilayah Kabupaten Ende, NTT.

Kegiatan pun berlangsung kondusif, dengan disertai antusias para peserta. Penyuluhan hukum kali ini ditutup dengan sesi dialog dan tanya jawab kepada perangkat desa yang hadir.

“Kegiatan Penyuluhan Hukum ini sebagai upaya untuk mengingatkan para Kepala Desa tentang betapa bahayanya akibat dari perbuatan Tindak Pidana Korupsi terhadap negara dan masyarakat, serta diri sendiri,” ungkap M. Taufik Halik, S.H. (Damianus Manans)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here