Beranda Daerah Pokja BP2JK Akan Beri Sanksi Jika Ada Yang Bermain Di Internal Pokja

Pokja BP2JK Akan Beri Sanksi Jika Ada Yang Bermain Di Internal Pokja

44
0
Selamat Hari Jadi Kabupaten Sukabumi Yang Ke -151

Pontianak, Kalbar

Menindaklanjuti proses lelang paket APBN dengan pagu dana sebesar Rp132 milyar, paket pekerjaan pelebaran menuju standar Ruas Sekadau Tebelian, Tim DPN Lidik Krimsus RI hubungan antar lembaga, Adi Normansyah bersama rekan media dari FW-LSM (Forum Wartawan dan Lembaga Swadaya Masyarakat ) Kalbar, mengunjungi kantor Pokja pemilihan 62 wilayah 2 BP2JK Kalbar untuk mempertanyakan klarifikasi terkait pengadaan paket lelang pekerjaan senilai Rp 132 milyar tersebut, yang diduga adanya persekongkolan dan terindikasi cacat hukum, Rabu (28/7/2021).

Adi Normansyah bersama rekan-rekan awak media mempertanyakan keberadaan Pokja beserta jajarannya di kantor BP2JK Kalbar yang beralamat di Jalan dr. Sutomo kota Pontianak. Semua Pokja paket lelang Rp 132 milyar sedang tidak berada di tempat, karena PPKM Covid-19.

Adi Normansyah bersama rekan awak media akhirnya disambut baik oleh Kabid BP2JK Kalbar, Adi Hendarsa. Dalam pertemuan tersebut, terjadi pembicaraan terkait berita paket lelang APBN ruas jalan menuju standar Sekadau Tebilian senilai Rp 132 milyar yang terindikasi cacat hukum dan syarat persekongkolan yang dilakukan oleh Pokja beserta beberapa rekanan penyedia barang dan jasa.

Adi Normansyah mempertanyakan kepada Adi Hendarsa selaku Kabid BP2JK, perihal apakah perusahaan yang sedang dalam proses hukum maupun sedang menjalani proses hukum bisa mengikuti tender lelang ?
Adi Hendarsa mengatakan, bahwa apabila perusahaan yang sedang dalam proses hukum dan menjalani hukuman tidak dapat dibenarkan untuk mengikuti lelang apalagi dimenangkan. Adi Hendarsa menambahkan, apabila penyedia jasa atau perusahaan yang mengikuti lelang secara sistem kualifikasi, dapat dilihat dari sistem LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa Pemerintah) serta sistem yang melekat di LPSE daftar SIKaP ( Sistem Informasi Kinerja penyedia ) yang tersistem di LPSE sebagai isian dikualifikasi perusahaan.

“Walaupun demikian, harusnya Pokja lebih teliti lagi dan mencari tahu apakah perusahaan yang ikut dalam lelang apakah perusahaan yang masuk sudah benar-benar bersih dan tidak cacat hukum maupun sedang menjalani proses hukum,” pungkas Adi Hendarsa, sebelum melakukan evaluasi pada saat proses lelang sedang berlangsung sesuai jadwal yang tertera di sistem e-proc LPSE.

Dalam penjelasan tersebut, Adi Normansyah dan rekan-rekan awak media mempertanyakan apakah dalam penetapan calon pemenang 1 dan 2 dalam proyek paket ruas Sekadau Tebelian sudah benar-benar melalui sistem evaluasi, sementara diketahui PT. Nindya Karya dan PT. Modern Widya Tehnical diketahui perusahaan BUMN calon pemenang 1 dan perusahaan swasta PT Modern Widya Tehnical, sedang bermasalah dan terindikasi perkongkolan.

Kabid BP2JK, Adi Hendarsa menyatakan bahwa jika terjadi demikian dan ada kelalaian maupun kesengajaan, maka Adi Hendarsa akan melakukan tindakan terhada Pokja yang bermain dengan jabatan. Selain itu juga, proses tidak sampai di Pokja saja melainkan sesuai peraturan sekarang bahwa calon pemenang 1 dan 2 harus melalui proses Pre award meeting yang dilakukan oleh PPK (Pejabat Pembuat Komitmen).

Jika dalam hal ini terdapat indikasi kecurangan, maka PPK di satuan kerja wilayah dimana kegiatan akan berlangsung, maka satuan pengawas internal PPK bisa langsung menolak untuk proses penandatangan kontrak atau meminta Pokja melakukan evaluasi ulang terkait penatapan calon pemenang.
Adi Normansyah selaku DPN Lidik Krimsus RI dan rekan-rekan FW – LSM Kalbar memahami jalur proses lelang, karena Adi Normansyah merupakan salah satu ketua umum asosiasi kontraktor di Kalbar. Dan menjelaskan bahwa proses tahap demi tahap perubahan jadwal yang dilakukan oleh Pokja 62 wilayah 2 Bp2JK selalu dimonitor dan banyak kejanggalan, serta syarat lobi-lobi pekerjaan seperti yang sudah-sudah yang dilakukan oleh Pokja sebelumnya bersama penyedia barang jasa lainnya, dalam hal ini perusahaan yang hanya sebagai perusahaan pinjam pakai padahal orang yang mengerjakan itu-itu saja dan bukan rahasia umum .

Lebih lanjut Adi Normansyah menjelaskan, berdasarkan surat edaran Menteri, bahwa paket yang akan diadakan pada tahun 2021 dan akan ditargetkan tuntas di bulan Maret, kenapa di Kalbar ini sampai bulan Juli baru terealisasi padahal tahapan lelang sudah tersistem di LPSE dan kualifikasi perusahaan sudah tersistem di LKPP dan daftar SIKaP, dimana ini mempermudah Pokja untuk evaluasi dalam mempersingkat waktu tahapan tender dari mulai tahapan tender sampai upload penawaran dan pembukaan penawaran sampai tahapan evaluasi serta klarifikasi dan tahap calon pemenang.

“Dalam hal ini, Pokja melakukan perubahan sampai 6 x perubahan di lelang paket 132 milyar ruas jalan standar Sekadau Tebelian. Ini sangat sarat lobi-lobi persengkongkolan dan terindikasi cacat hukum,” pungkas Adi Normansyah.

Kabid BP2JK mengatakan, akan melakukan mediasi klarifikasi antara awak media LSM serta Pokja 2 wilayah 2 BP2JK untuk transparansi keterbukaan, dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dalam proses lelang.

Adi Hendarsa menegaskan, jika ada Pokja yang ikut bermain atau melakukan lobi-lobi dan berkolaborasi bersengkongkol, akan ditindak tegas dan memberikan saksi pemecatan dari Pokja, serta jika terbukti melanggar aturan ASN. “Silahkan melakukan laporan ke proses hukum yang berlaku di Indonesia sesuai undang-undang, jika anggota BP2JK melakukan penyalahgunaan jabatan selaku Aparatur Sipil Negara (ASN),” tegas Kabid BP2JK Kalbar, Adi Hendarsa. (red)

Sumber : team DPN Lidik Krimsus RI dan team FW-LSM Kalbar

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here