Beranda Daerah Polemik Hasil Pilkades Desa Niopanda, Anggota DPRD Ende, Vinsensius Sangu, SH Sampaikan...

Polemik Hasil Pilkades Desa Niopanda, Anggota DPRD Ende, Vinsensius Sangu, SH Sampaikan Hak Jawab

492
0
RSUD Tobelo

Ende, NTT

Polemik hasil Pilkades Desa Niopanda tahun 2019 yang telah berlangsung setahun, seperti yang telah dilansir media nasional bhayangkarautama.com edisi Senin (28/12/2020), akhirnya mendapat tanggapan dari salah seorang putera daerah Desa Niopanda, Vinsensius Sangu, SH., yang tercatat sebagai anggota DPRD Kabupaten Ende, Prov. NTT. 

Berikut Hak Jawab yang disampaikan :

HUT Bahayangkara

Berdasarkan pemberitaan Media Online bhayangkarautama.com edisi Senin, 28 Desember 2020 yang menyajikan lambannya pelantikan Kepala Desa Niopanda yang dipilih sejak 2 Desember 2019 silam, ada oknum anggota DPRD Kabupaten Ende yang bermain, bahkan media ini menuduh saya lah oknum yang dimaksudkan tersebut.
Atas pemberitaan ini, saya sangat dirugikan bahkan nama baik saya dicemarkan. Karena itu, sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, maka, saya menggunakan hak jawab saya untuk meluruskan pemberitaan yang dirilis media ini agar diketahui publik.
Dalam posisi kasus Pilkades Niopanda sebagaimana disajikan media ini, sesungguhnya saya bukan bagian dari pelaku terkait seperti Panitia Pilkades, Calon Kades, Saksi Calon Kades, BPD, Tim Sukses maupun Pemilih. Bahkan saya tidak bagian dari mitra langsung dalam kapasitas saya sebagai Anggota DPRD, karena saya ada di Komisi III DPRD Kabupaten Ende yang tidak membidangi urusan Pemerintah desa.
Bahwa isi berita yang menyajikan saya bermain bahkan menuduh saya mengintervensi BPD dan/atau Panitia pilkades tidak menandatangani berita acara terhadap hasil pemilihan kades Niopanda, sungguh merugikan saya dan nama baik saya dicemarkan. Isi berita ini sangat tidak mendasar, tidak berkualias bahkan sisi profesionalmenya seorang wartawan sangat diragukan karena tidak melalui data dan fakta lapangan yang akurat dan terpercaya. Hal ini dapat terbaca, dipemberitaan ini tidak menyajikan narasumber langsung yang berkompeten dengan Pilkades Niopanda dimaksud, seperti Panitia Pilkades, BPD, Calon Kades, Camat Kotabaru dan DPMD Kabupaten Ende. Kenapa harus saya yang diserang? Padahal saya sendiri tidak punya kompetensi pada posisi kasus pilkades Niopanda dimaksud. Maaf, Saya berpandangan, bahwa pemberitaan tersebut, sangat tendensius tertentu untuk menjatuhkan saya, kredibilitas saya baik pribadi maupun sebagai pejabat publik, bahkan merusak nama baik saya dan keluarga.
Dengan pemberitaan ini, saya terpanggil untuk membantu Publik agar dapat mengetahui posisi kasus terkait pilkades Niopanda dan secara khusus untuk Media ini yang lemah investigasi, sedikitnya membantu literasi data dan fakta, sehingga berita yang disajikan sungguh berkualitas isinya, dan ulasannya tidak subyektifitas yang mengarah pada pencemaran nama baik dan penghinaan terhadap orang.
Sesungguhnya, pilkades Niopanda yang dilangsungkan pada tanggal 2 Desember 2019 lalu adalah penuh curang, rekayasa dan manipulatif dengan secara nyata mencederai prinsip transparan, akuntabel, netral / tidak memihak, jujur dan adil sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang – undangan yang berlaku.
Setidaknya, ditemukan 11 fakta kecurangan yang dilakukan oleh Panitia pilkades, dan para pihak yang terlibat di dalam proses pilkades tersebut. Namun pada kesempatan ini, saya hanya mengulas 3 fakta kecurangan, sekali lagi saya cukup mengulas 3 fakta saja, karena kalau mau mengulas semua, urat malu saya sungguh menggetarkan jiwa. Fakta kecurangan ini, saya ambil dari lampiran dokumen surat BPD Niopanda kepada Bupati Ende pada tanggal 25 Agustus 2020 lalu, diantaranya :
1. Terdapat 3 (tiga) versi Daftar Pemilihan Tetap (DPT) yang dimiliki dan dipakai dalam panitia pemilihan kepala desa Niopanda, yakni DPT 408 (DPT yang resmi ditetapkan BPD), DPT 422 (DPT yang dipakai pada saat pemungutan suara) dan DPT 430 (DPT yang dibagi oleh Panitia kepada para calon Kades pada tanggal 1 Desember 2019 atau DPT yang dibagikan kepada para calon kades 1 hari sebelum pemilihan). DPT ganda tersebut adalah pelanggar terhadap amanat pasal 22 Perbup No. 39/2019 Tentang Pemilihan Kepala Desa, Pasal 14 ayat (1) huruf b, huruf e)
2. Terdapat 53 pemilih yang terdaftar dalam daftar hadir peserta yang menggunakan hak pilih, tetapi tidak ada dalam DPT maupun DPTb; (Pelanggar pasal 20, pasal 21, pasal 22 dan pasal 33 Perbup No. 39/2019)
3. Sejak tanggal 3 Desember 2019 Hingga tanggal 21 Agustus 2020, (satu hari menjelang pertemuan penyelesaian masalah pilkades Niopanda oleh Camat Kotabaru, sebagai tindak lanjut surat dari Dinas PMD perihal penyelesaian masalah pilkades Niopanda), panitia pemilihan kepala desa Niopanda dan/atau BPD Niopanda, belum menggelar rapat khusus maupun rapat bersama untuk membahas terkait proses dan hasil pemilihan kepala desa Niopanda tersebut. Berita Acara Hasil Pemilihan Kepala Desa dan Pengesahan Hasil Pemilihan Kepala Desa dari panitia pemilihan Kepala desa Niopanda adalah rekayasa segelintir panitia tanpa melalui rapat bersama. Proses penandatanganannya dilakukan dari rumah ke rumah setiap anggota panitia yang telah diidentifikasi pada mereka yang bisa diajak kompromi. Dan proses penandatanganan berita acara rekayasa tersebut dilakukan pada bulan Februari 2020 dan bulan Maret 2020, sementara amanat peraturan perundang – undangan memerintahkan, semua dokumen tersebut harus segera dituntaskan dan diserahkan setelah selesai perhitungan suara serta peraturan perundang – undangan hanya memberikan durasi waktu maksimal 7 hari setelah pelaksanaan pemungutan suara (Pelanggaran terhadap amanat Pasal 53 ayat (6) dan Pasal 67 ayat (1) Perub No. 39/2019).
Selanjutnya, saya ingin menyampaikan kepada publik pula, bahwa ada hubungan emosional sangat erat antara Kades terpilih hasil kecurangan dimaksud dengan oknum panitia pemilihan kepala desa Niopanda dan dengan Baltasar Saytua yakni, Kades terpilih hasil curang adalah adik kandung dari saudara ketua panitia pemilihan kepala desa Niopanda. Sementara baik kades terpilih hasil curang, saudara ketua panitia pemilihan kepala desa Niopanda maupun oknum anggota BPD yang menjadi juru ketik Berita Acara Hasil Pemilihan Kepala Desa Terpilih hasil curang adalah tim pemenangan saudara Baltasar Saytua pada pemilihan umum Anggota DPRD Kabupaten Ende pada 2019 lalu.
Fakta lain dari dokumen laporan penyelesaian hasil atas masalah pemilihan kepala desa Niopanda oleh BPD Niopanda kepada Bupati Ende melalui Camat Kotabaru menunjukan, bahwa pada tanggal 22 Agustus 2020, telah terjadi pertemuan bersama antara BPD Niopanda, Panitia Pemilihan Kades Niopanda, Para Calon Kepala Desa, Saksi – Saksi dari calon Kepala Desa. Pertemuan penyelesaian masalah tersebut difasilitasi oleh Camat Kotabaru, melaksanakan surat perintah dari Dinas PMD Kabuapten Ende untuk menyelesaikan masalah Pilkades Niopanda. Turut hadir sebagai saksi pada forum mediasi penyelesaian masalah tersebut adalah Pejabat Kepala Desa, Bhabinkamtibmas Kotabaru, Babinsa Kotabaru, yang juga turut menandatangani berita acara penyelesaian masalah pilkades Niopanda tersebut sebagai saksi.
Pertemuan tersebut menghasilkan Penandatangan Bersama Berita Acara Keputusan BPD Niopanda Dalam Penyelesaian Masalah Pemilihan Kepala Desa Niopanda Tahun 2019. Isi berita acara tersebut adalah mengakui bahwa pemilihan kepala desa Niopanda bermasalah, menghentikan proses pemilihan kepala desa Niopanda bermasalah dan mengusulkan kepada Bupati melalui Camat Kotabaru untuk dilakukan pemilihan ulang.
Narasi yang dibuat oleh Saudara Baltasar Saytua dan bahkan oleh media ini, adalah sebuah upaya penggiringan opini publik yang jauh dari fakta sesungguhnya yang terjadi dilapangan, mengaburkan kronologi kejadian, membohongi publik dan menggali kembali luka yang telah sembuh. Lebih dari itu, upaya yang dilakukan tersebut, sebagai bentuk nyata menghadirkan permusuhan, pertentangan dan perkelaihan ditengah masyarakat Niopanda sudah hidup damai, aman dan tentram pasca penyelesaian masalah Pilkades Niopanda pada tanggal 22 Agustus 2020 lalu.
Semestinya, tanggungjawab moral Baltasar Sayetua, sama dengan yang saya miliki yakni merawat pesaudaraan, memupuk kekeluargaan, menjaga martabat kampung halaman dengan menghormati, melindungi dan mengikuti proses berdemokratisasi yang telah terjadi pada Pilkades Niopanda yang ditandai dengan keputusan BPD membatalkan hasil pilkades bermasalah dan mengusulkan pilkades ulang. apalagi, Berita acara penyelesaian masalah pilkades Niopanda ini, ditandatangani oleh 5 orang (dari total 6 orang anggota aktif) pimpinan dan anggota BPD Niopanda.
Dari peristiwa ini, saya berterima kasih untuk saudara Baltasar Saytua dan media ini, sungguh menyadarkan saya akan pentingnya bicara berlandaskan data dan fakta, serta mengingatkan saya untuk mengintrospeksi diri agar terukur dalam bertutur, terkontrol dalam bertindak, dan terus meningkatkan SDM agar kehadiran saya sebagai pejabat publik dapat bermakna bagi banyak orang, bukan sekedar mulut besar tapi isi kepala kosong. Dan lebih dari itu, mengingatkan saya sebagai anak kampung, yang lahir dan besar dari kampung tapi tidak menjadi politisi kampungan, dengan menghina dan merendahkan martabat kampung halaman dan daerah pemilihan yang telah mengantarkan saya sampai ke titik ini.

Demikian tanggapan saya, sebagai penggunaan hak jawab saya atas pemberitaan media ini yang sangat merugikan saya dan bahkan mencemarkan nama baik saya. Terima kash

Vinsensius Sangu, SH
Anggota DPRD Kabupaten Ende
Periode 2019 – 2024

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here