Beranda Daerah Proyek Pembangunan MCK Diduga Sebatas Bancakan Dinas Perkim Empat Lawang

Proyek Pembangunan MCK Diduga Sebatas Bancakan Dinas Perkim Empat Lawang

104
0

Empat Lawang, Sumsel

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (Perkim) yang bertujuan untuk mensejahterakan kehidupam masyarakat baik itu di pedesaan maupun di perkotaan, namun itu hanya terkesan sebuah slogan saja, seperti yang terjadi di Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupatrn Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan.

Awalnya proyek MCK yang dilaksanakan oleh Dinas Perkim ini terkesan hanya bagaiman cara menggelontorkan uang negara saja, karena pembangunan gedung MCK ini tidak tepat sasaran seperti yang dimaksudkan dalam program pemerintah.

MCK yang dibangun di atas tanah milik Suprianto yang terkesan asal jadi, Bak penampung Tecmon tidak di pasang, pagar gedung bagian atas tidak ada, pintu pagar rolling tidak ada, jaringan Instalasi listrik pun tidak dipasang, Sumur Bor yang ada hanya lobangnya saja, demikian yang disampaikan Suprianto yang sering dipanggil Kewik.
Masih menurut Kewik, “Saya sendiri sebagai pemilik sah lokasi pembangunan gedung MCK ini merasa ditipu oleh pihak Dinas Perkim Kabupaten Empat Lawang, kenapa demikian ?”.

“Awalnya orang dari Dinas Perkim datang, menyampaikan akan membangun gedung untuk kepentingan masyarakat disekitar sini, MCK. Namun kenyataannya, hanya ada gedung saja, WC ada tapi tidak bisa difungsikan, kamar mandi ada tapi tidak dapat digunakan, sumur bor hanya ada lobangnya saja, airnya tidak ada karena mesin penyedot airnya ada disimpan di rumah saya,” ujar Kewik.

Lebih lanjut Kewik mengatakan, bagaimana mau sempurna pengerjaannya kalau orang dari dinas saja datangnya saja seperti maling takut ketahuan, hingga sampai saat ini semua tidak ada yang bisa difungsikan.
Ketua LSM BPPK-RI Kabupaten Empat Lawang, Liza Ikandar, sangat menyesalkan adanya dugaan permainan anggaran dalam proyek pembangunan MCK di Kelurahan Tanjung Makmur, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan. “Proyek yang menggunakan APBD Kabupaten dengan nilai Rp 580 juta, namun kenyataan dalam pekerjaannya sangat tidak sesuai dengan apa yang diharapkan,” ujar Lis panggilan akrabnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua LSM GARPU Kabupaten Empat Lawang, Ismi Kholil, namun Ismi maupun Lis mengharapkan agar pihak yang berkompeten segera menindaklanjuti atas temuan ini. “Dalam hal ini Kejati dan Tipikor Polda untuk segera melakukan kros chek ke lapangan dan kami BPPK-RI dan GARPU siap untuk mendampingi,” ujar Lis dan Ismi secara bersamaan.

Kabid Perkim Dinas Perkim Kab. Empat Lawang, Anjar, menurut staf yang tidak mau menyebutkan identitasnya mengatakan, “Kalau pak Anjar sudah tidak dinas di Perkim lagi”.

Sampai berita ini naik ke dapur redaksi, Pejabat Dinas Perkim tidak berhasi dikonfirmasi. (Habib)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here