Beranda Daerah Proyek Strategis Pemprov Kalbar TA 2021 Terindikasi Mangkrak, Publik Menantikan Sikap Pemprov....

Proyek Strategis Pemprov Kalbar TA 2021 Terindikasi Mangkrak, Publik Menantikan Sikap Pemprov. Kalbar

42
0

Pontianak, Kalbar

Tim DPN Lidik Krimsus RI hubungan antar lembaga dan Forum Wartawan Lembaga Swadaya Masyarakat Kalimantan Barat (FW LSM Kalbar), Adi Normansyah dan Syafarudin Delvin, SH., meninjau langsung pekerjaan proyek strategis Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, antara lain Pembagunan gedung rawat inap RSUD Sudarso, Pembangunan gedung Radiologi RSUD Sudarso, dan Pembangunan gedung Hemodialisa RSUD Sudarso Pemerintah Provinsi Kalimantan barat, Selasa (4/1/2022).

Dari total 28 paket pekerjaan kegiatan pembangunan, sumber anggaran diantaranya berada pada pos :
1. Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) Pemprov Kalbar dengan nilai pagu mencapai Rp.321.91.000.000,00. (Tiga ratus dua puluh satu milyar sembilan puluh satu juta rupiah),

2. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalbar sebanyak 5 paket pekerjaan kegiatan, dengan total pagu dana mencapai Rp.203.73.000.000,00. (Dua ratus tiga milyar tujuh puluh tiga juta rupiah),

3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 6 paket, dengan nilai pagu dana mencapai Rp. 57.800.000.000,00. (Lima puluh tujuh milyar delapan ratus juta rupiah),

4. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalbar sebanyak 1 paket pekerjaan, dengan nilai pagu dana mencapai Rp. 5.100.000.000,00. (Lima milyar seratus juta rupiah),

5. UPT Pembenihan Tanaman Pangan sebanyak 1 paket pekerjaan, dengan nilai pagu dana mencapai Rp.9.300.000.000,00. (Sembilan milyar tiga ratus juta rupiah).
Ini dapat dari penjelasan Sekda Prov. Kalbar, A.L.Leysandri kutipan dari RRI.co.id dalam hal ini terkait skala prioritas Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yaitu Gubenur Kalimantan Barat, H. Sutarmidji, SH., M.hum.

A.L.Leysandri pada hari Rabu 14 April 2021 di ruang rapat Wakil Gubenur Kalbar, kutipan RRI.co.id Pontianak : Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, A.L. Leysandri mengatakan fungsi Inspektorat Provinsi Kalbar adalah menjadi bagian terpenting untuk mengawasi paket-paket proyek strategis pemerintah provinsi. Menurutnya, ada regulasi permintaan untuk proyek strategis dalam rangka mengawasi jalannya pembangunan proyek-proyek strategis. Disinilah, kata dia, Inspektorat Provinsi Kalbar harus berperan dan berfungsi mengawasi proyek-proyek strategis.

Tim DPN Lidik Krimsus RI hubungan antar lembaga serta FW LSM Kalimantan Barat , Adi Normansyah dan Syafarudin Delvin, SH., mengutip ucapan Sekda A.L.Leysandri, peran dan fungsi Inspektorat Provinsi Kalbar merupakan tangan kanan kepala daerah dalam rangka mengawal proyek strategis Pemerintah Provinsi Kalbar, dengan kutipan ucapan Sekda tersebut DPN Lidik Krimsus RI dan FW LSM Kalbar mengingatkan para pelaksana atau birokrasi yang melaksanakan tugas, mulai dari proses lelang anggaran proyek strategis pemprov sampai terlaksana pekerjaan tidak ada intervensi ataupun tekanan maupun lobi-lobi dari pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan paket-paket proyek strategis di Pemprov Kalbar di TA 2021.
DPN Lidik Krimsus RI hubungan antar lembaga serta FW LSM Kalimantan Barat, Adi Normansyah dan Syafarudin Delvin, SH., melihat langsung ke lokasi pembangunan pada Selasa (4/1/2022) di Rumah sakit RSUD Sudarso milik Pemprov Kalimantan Barat, dimana terdapat 3 gedung, yaitu Gedung rawat inap, Gedung Radiologi dan Gedung Hemodialisa yang mencapai nilai ratusan milyar rupiah. Di lokasi kawasan RSUD Sudarso milik Pemprov Kalimantan Barat, gedung-gedung masih dalam tahap pengerjaan dimana masing-masing gedung dengan kontrak yang berbeda.

Hasil temuan DPN Lidik Krimsus RI hubungan antar lembaga dan rekan-rekan Forum Wartawan dan LSM Kalbar, Adi Normansyah dan Syafarudin Delvin, SH., menemui salah satu direktur konsultan sebagai pengawas supervisi di gedung Hemodialisa dan wawancara langsung, dimana sebagai kontraktor penyedia barang dan jasa yaitu CV. Fiaz, dengan kontrak Rp .9.022.800.000,00., (Sembilan milyar dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah), dan dilakukan adendum oleh pihak dinas terkait senilai Rp.8.900.000.000,00., (Delapan milyar sembilan ratus juta rupiah).

Dikarenakan keterlambatan jangka waktu pelaksanaan yang telah lewat tahun anggaran 2021, kontraktor pelaksana dikenakan denda Rp. 9.000.000.,00/ hari sampai pekerjaan gedung kantor selesai 100 % dikerjakan.
Dan ini dipantau langsung oleh BPKP Kalimantan Barat yang mengaudit langsung pekerjaan gedung tersebut, dengan probyti yang merupakan kegiatan penilaian secara independen untuk memastikan bahwa proses pengadaan barang/jasa telah dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan prinsip integritas (integrity), kebenaran (uprightness), dan kejujuran (honesty) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Ini merupakan hasil investigasi langsung DPN Lidik Krimsus RI serta rekan-rekan FW LSM Kalbar. Yang menjadi pertanyaan rekan-rekan media adalah keterlambatan pekerjaan hingga melewati batas TA. 2021 dan masih dikerjaan di tahun 2022. Apakah ada konsekuensi hukum terhadap penyedia barang dan jasa serta instansi terkait dalam melakukan tahapan pekerjaan di gedung-gedung di kawasan RSUD Sudarso, yang merupakan proyek strategis Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat ?.

Dengan berita ini diterbitkan tim DPN Lidik Krimsus RI hubungan antar lembaga serta FW LSM Kalimantan Barat akan meninjau kembali gedung-gedung yang masih dikerjakan di tahun 2022, dan akan meninjau lokasi-lokasi proyek strategis pemprov Kalbar lainnya. Hal ini dilakukan untuk memberikan informasi kepada publik apa yang dilakukan pemprov dan jajaran instansi terkait serta peran serta Inspektorat Pemprov Kalbar dalan monitoring dan evaluasi pekerjaan secara konsisten, sesuai kutipan Sekda dan keinginan Gubenur Kalimantan Barat yang mengawasi secara ketat dalam pelaksanaan kegiatan proyek strategis pemerintah provinsi untuk pelayanan publik masyarakat Kalbar secara khusus. (Adi-Tim DPN Lidik Krimsus RI)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here