Beranda Daerah Proyek Tanah Hitam Tak Sehitam Apa Yang Disangkakan Ditkrimsus Polda Kalbar, Perlu...

Proyek Tanah Hitam Tak Sehitam Apa Yang Disangkakan Ditkrimsus Polda Kalbar, Perlu landasan Hukum Yang Tepat

60
0
Foto: Herman Hofi Munawar, S.Pd., SH., MH., M.Si., MBA.

Pontianak, Kalbar

Tim DPD LPRI (Lembaga Pemantau Reformasi Indonesia), DPN Lidik Krimsus RI Hubungan Antar Lembaga dan FWLSM (Forum Wartawan Lembaga Swadaya Masyarakat) melakukan wawancara khusus di kediaman Herman Hofi Munawar, S.Pd., SH., MH., M.Si., MBA., di jalan Wonobaru Gg. Madyosari No 1 A. Kelurahan Akcaya, Kota Pontianak, Kalbar, Senin (21/2/2022).

Tim menanyakan upaya hukum yang dilakukan Kuasa Hukum Joni Isnaini, SH., serta 2 orang klien lainnya yaitu Faisal dan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) proyek Peningkatan Jalan Tebas – Jawai (Sentebang) – Tanah Hitam, Kabupaten Sambas. Herman Hofi menjelaskan bebarapa point penting yang harus diingat berdasarkan landasan hukum untuk kasus yang ditanganinya:
1. Untuk melihat kasus Proyek Tanah Hitam ada 4 orang yang menjadi tersangka, akan tetapi hanya 3 orang saja yang menjadi kliennya, yaitu Joni Isnaini, SH., Faisal dan SY. Amin selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen).

Menurut keterangan Herman Hofi, saat wawancara dengan awak media, untuk Sukri selaku Plt Kadis PUPR yang dulu menjabat Kabid Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Provinsi Kalimantan Barat tidak menjadi kliennya.

2. Herman Hofi menjelaskan bahwa kasus Tanah Hitam menjadi prioritas dirinya dalam mengungkap dan memberikan bantuan hukum seperti upaya hukum yang sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Proyek Tanah Hitam yang dilakukan oleh klienya sudah dilakukan secara benar. Menurutnya fakta yang sebenarnya adalah Proyek Peningkatan Jalan Tebas – Jawai (Sentebang) – Tanah Hitam Kabupaten Sambas,
Sumber Dana APBD Provinsi Kalimantan Barat TA Tahun Anggaran 2019, Pagu Dana Rp. 12.219.000.000,- (Dua Belas Milyar Dua Ratus Sembilan Belas Juta Rupiah), Nilai Kontrak Rp.11.581.428.000,-
(Sebelas Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Satu Juta Empat Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah),
Tanggal Kontrak : 22 Juli 2019
No Kontrak : 600/04/SP/TBS – TNH/PUPR -B/APBD/ 2019. Nama Pelaksana/Penyedia Barang dan Jasa : PT. Batu Alam Berkab KSO PT. Karya Nusa Pemuda Indonesia, dengan Konsultan Pengawas : PT. Tritunggal Rekayasa Khatulistiwa.

Nilai addendum 01 Rp.12.218.996.000,- tambah Rp. 637.568.000,- Tanggal 19 September 2019.
Dengan Pekerjaan item baru :
1. Lapis agregat tanpa penutup aspal untuk perataan badan jalan,
2. Lapis Agregat kelas 5 (LPS) untuk bahu jalan,
3. Baja Tulangan Sirip BJTS420 A untuk joint sambungan lurus (stop cor) dan sambungan melintang.

Tanggal 29 Oktober 2019, Nilai addendum 02 Rp.12.218.996.000,-
Pada saat tanggal addendum, penggantian PPK, Pejabat Pembuat Komitmen.

Tanggal 27 November 2019, Nilai Addendum 03 Rp.12.210.165.000,-

Tanggal 13 Desember 2019, Nilai Addendum 03 (terakhir) Rp.12.218.996.000.,-
Realisasi Keuangan : Rp. 11.730.236.160,- (diprogres 96 %) Sisa Rp.488.759.840,-
Realisasi Progres 100 % sampai dengan 20 Januari 2020

Tanggal 24 Juli 2019
Nomor/Tanggal SPL (Surat Peninjauan Lapangan) : 600/06/SPL/TBS – TNH/PUPR -B/APBD/2019.

Tanggal 24 Juli 2019
Nomor/Tanggal SPMK (Surat Perintah Mulai kerja) : 600/07/SPMK/TBS – TNH/PUPR – B/APBD/2019

Waktu Pelaksanaan : semula 122 hari
Kalender (30 Nopember 2019,) berubah menjadi 142 hari kalender (20 Desember 2019).

Diberikan kesempatan sampai dengan 31 hari kalender (tanggal 21 Desember 2019 sampai dengan 20 Januari 2020) dengan masa pemeliharaan pekerjaan 365 hari kalender dan berakhir masa pemeliharaan pada tanggal 20 Januari 2021.

Item Pekerjaan Jalan Rabat Beton, mutu beton K 125
dengan volume Efektif, Panjang : 4, 595 Km, Lebar : 4,50 M’ , Tebal : 25 Cm.

Perubahan Volume Tambah kurang pekerjaan Menjadi
Panjang : 4,873 Km bertambah panjang (278 M’) dari panjang semula, lebar : 4,60 M’, tebal : 25 Cm.

Dan dilakukan serah terima pekerjaan sementara (PHO) Provisional Hand Over pada tanggal : semula 30 November 2019 berubah tanggal 20 Desember 2020.
Dan Tanggal PHO (Provisional Hand Over) serah terimah pekerjaan sementara pada saat pemberian waktu kesempatan sampai dengan tanggal 20 Januari 2020. Jangka waktu masa pemeliharaan sebanyak 365 hari kalender dari tanggal ditetapkan, mulai tanggal PHO sampai dengan 20 Januari 2021.
Dalam waktu proses pekerjaan sedang berlangsung, terjadi penggantian Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

PPK (Lama) : Drs. SY. M. Amin, ST., M.ling.
Pada saat penggantian PPK, progres pekerjaan di lapangan setelah di opname oleh Konsultan suvervisi/Pengawas sebesar 49, 06 % data terlampir .

Digantikan dengan PPK (Baru) : Sukri, ST., MT.
Sampai dengan progres pekerjaan selesai 100 % dan di addendum 02 pada tanggal 29 Oktober 2019 pada saat penggatian PPK (Pejabat Pembuat Komitmen).

Proses Pemanggilan dan Pemeriksaan Oleh Ditkrimsus Polda Kalimantan Barat

1. Pada tanggal 26 Desember 2019, permintaan dokumen kegiatan paket peningkatan jalan Tebas – Jawai (Sentebang) – Tanah Hitam Kabupaten Sambas.

2. Pada tanggal 22 Juni 2020, permintaan keterangan (Lidik).

3. Pada tanggal 13 Agustus 2020, permintaan Keterangan (Lidik).

4. Pada tanggal 18 September 2020, panggilan pemeriksaan fisik lapangan.

5. Pada tanggal 2 November 2020, permintaan keterangan pemanggilan penyidikan.

6. Sampai pada saat ini tertanggal 3 Februari 2021 dan dilalukan pemanggilan pertama dan kedua saat ditetapkan tersangka.

Dari kronologis adminstrasi dan data teknis yang didapat dari klien-klienya bahwa apa yang disangkakan belumlah bisa ditetapkan tersangka, berdasarkan hukum Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 dan Perpres serta peraturan Menteri PUPR Dirjen Bina Konstruksi, bahwa Pelaksana Jasa Konstruksi Penyedia Barang dan Jasa (Kontraktor) tidak dapat dilakukan pemeriksaan Polisi atau Kejaksaan karena pekerjaan sedang berlangsung dan masa pemeliharaan sedang berkala, terkecuali adanya OTT (Operasi Tangkap Tangan) dan adanya hilangnya nyawa seseorang (meninggal dunia) di lokasi pekerjaan sedang berlangsung.

“Point dan pasal ini sudah jelas diatur dalam undang-undang dan tidak bisa diganggu gugat dalam situasi proyek tanah hitam,” jelas Herman Hofi.

Herman Hofi Munawar menjelaskan, untuk dan hal yang dilakukan Ditkrimsus Polda Kalbar terhadap penetapan klien-kliennya sudah menyalahi aturan dan tim kuasa hukum akan melakukan upaya hukum untuk pembelaan dan perlindungan hukum terhadap klien-kliennya. Langkah-langkah yang sudah diambil mulai dari memohon perlindungan hukum kepada Kapolri dan Bareskrim serta Propam Mabes Polri yang berada di Jakarta, untuk melaporkan adanya kriminalisasi dan upaya hukum jahat yang dilakukan oknum Ditkrimsus Polda Kalbar terhadap klien-kliennya, dan melakukan melayangkan surat klarifikasi kepada Ditkrimsus Polda Kalbar terkait penetapan tersangka oleh klien-kliennya dan menunggu jawaban dari Ditkrimsus Polda Kalbar.

Herman mengatakan juga, akan melakukan upaya hukum lainnya seperti prapradilan untuk kasus tanah hitam dan secepatnya beberapa hari kedepan akan melakukan pendaftaran di Pengalian Negeri Pontianak. Menurutnya oknum DitKrimsus Polda Kalbar melakukan Abuse Of Fower dan melakukan penyalahgunaan wewenang terhadap klien-kliennya dan melakukan perbuatan melawan hukum, karena apapun alasannya kliennya tidak mangkir dalam memenuhi panggilan DitKrimsus Polda Kalbar, akan tetapi berada di Jakarta untuk melakukan proses BAP laporan terhadap oknum DitKrimsus Polda Kalbar yang melakukan pemeriksaan dan kriminalisasi proyek Tanah Hitam di Mabes Polri.

Herman berharap, penyidik tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah terhadap klien-kliennya, mengedepankan aturan hukum yang berlaku di Indonesia. “Undang Undang dasar 1945 pasal 28 ayat 1 dan 2 dan mendukung aparat penegak hukum atas proses hukum yang sedang berjalan dan menghormati jalannya proses hukum,” tegas Herman Hofi Munawar, S.Pd., SH., MH., M.Si., MBA. (Tim)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here