Beranda Kabupaten Sijunjung Sabirin Dt. Monti Panghulu Versus Pemerintah Kabupaten Sijunjung

Sabirin Dt. Monti Panghulu Versus Pemerintah Kabupaten Sijunjung

161
0

YA Cs dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumbar oleh Sabirin Dt. Monti Panghulu warga Nagari Tanjung Kaling, Suku Melayu/Minang, Jorong Kamang, Nagari Kamang, Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung, tanggal 04 Juni 2020.

Sijunjung, Sumbar | YA merupakan mantan Wakil Bupati Sijunjung periode 2005-2010 waktu itu dan sekarang menjabat Bupati Sijunjung, yang dilaporkan Sabirin Dt. Monti Panghulu terkait  dugaan perkara tindak pidana korupsi atas pembelian lahan sawit Pemda seluas 500 hektare,

YA dilaporkan bersama inisial Rkn warga Jorong Koto, Nagari Aie Amo, mantan Camat Kamang Baru, Mds dan AP mantan Kadis Perkebunan Sijunjung. Karena lahan tersebut diklaim miliknya Sabirin Dt. Monti Panghulu yang dijual inisial Rkn ke Pemda saat itu pada tahun 2006 terhadap proses pengadaan/jual beli tanah sawit Pemda 500 hektar tersbut yang sudah menyedot anggaran daerah sebesar Rp. 750 juta tahun 2006

Seusai pelaporan tersebut ke Kejati Sumbar Sabirin didampingi kuasa hukumnya Didi Cahyadi Ningrat, mengelar jumpa pers dengan beberapa awak media, Rabu (10/06/2020) di Tanjung Ampalu, Kecamatan Kota VII.

Dan terkait dengan acara jumpa pers dan laporan yang dilakukan oleh Sabirin tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung memberikan klarifikasi dan telah tayang di sebuah media online yang intinya membantah apa yang sudah disampaikan Sabirin Dt. Monti Panghulu bersama penasehat hukumnya dan itu dibenarkan oleh Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Sijunjung, Rizal Efendi, SE, ke Bhayangkara utama di Kantornya, Senin (15/06/2020).

Rizal Efendi, SE, Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Sijunjung.

Rizal menyampaikan, “Klarifikasi tersebut hasil dari pembahasan dari Kabag Hukum Miswita, MR, SH, MH, supaya tidak terjadi kebingungan di tengah masyarakat dan terkait pers rilis tersebut sesuai Kondisi di Pengadilan saat sidang perdata waktu itu dan semuanya sudah terjawab di rilis itu, hasil sidang di Pengadilan tersebut,” jelasnya.

Berikut poin Klarifikasinya dalam rilis tersebut, Setelah membaca laporan yang dibuat oleh saudara Sabirin kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat yang sudah beredar pada Media Online dan Media Sosial pada tanggal 04 Juni 2020, untuk itu kami akan mengklarifikasi atau menjawab atas tuduhan tersebut sebagai berikut :

Bahwa sehubungan dengan tuduhan pada poin 1, berdasarkan putusan perkara Perdata No. 4/ Pdt.G/2019/PN. Mrj tanggal 18 Mei 2020 pada halaman 95 dari 118 tersebut tidak pernah menyimpulkan atau menyebutkan (baca kembali putusan tersebut secara baik dan benar) pembelian lahan 500 Ha tersebut hanya berbekal Surat Perintah Tugas yang dikeluarkan oleh saudara Yuswir Arifin selaku Wakil Bupati dan Darius Apan  selaku Bupati pada tahun 2006 tersebut, namun penerbitan surat tugas oleh Bapak Yuswir Arifin sebagai Wakil Bupati pada waktu itu (sekarang Bupati Sijunjung) untuk pengadaan lahan sawit sebagai tindak lanjut dari kebijakan pengadaan lahan sawit oleh Pemkab Sijunjung pada tahun 2006 dan ini tentu tidak ada korelasinya dengan dugaan korupsi yang dituduhkan.

Bahwa sehubungan dengan tuduhan pada poin 2, mengenai proses pembelian tanah seluas 500 Ha seharga Rp750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan APBD tahun 2006 sudah melalui proses dan tahapan serta  ketentuan yang berlaku pada saat itu hal ini sudah dibuktikan dalam persidangan perkara Perdata No. 4/ Pdt.G/2019/PN. Mrj melalui pembuktian baik surat/ dokumen, pemeriksaan para saksi penggugat dan tergugat maupun dalam pemeriksaan setempat, kemudian mengenai pembibitan sawit sebagaimana tuduhan tersebut bukanlah dibiayai melalui APBD melainkan menggunakan dana program plasma nutfah yang tidak ada korelasinya dengan pengadaan tanah seluas 500 Ha sebagaimana sudah kami buktikan didalam persidangan perdata.

Sehubungan dengan tuduhan pada poin 3, mengenai tanah milik Pemda Sijunjung seluas 500 Ha saat ini dikuasai oleh Pelapor dan sebagian dijual oleh Kotik Naro kepada saudara Adi Putra merupakan bentuk tuduhan dan klaim yang serampangan atau tidak berdasar dikarenakan sampai saat ini tanah milik Pemda Sijunjung seluas 500 Ha tersebut masih dikuasai oleh Pemda dan hal ini juga sudah kami dibuktikan dalam persidangan perkara Perdata No. 4/ Pdt.G/2019/PN. Mrj melalui pembuktian baik surat/ dokumen, pemeriksaan para saksi tergugat maupun dalam pemeriksaan setempat.

Mengenai pernyataan dari pelapor yang menjadikan alasan dari tindakannya membuat laporan sebagaimana pada angka 4 adalah tidak benar, namun dapat kami sampaikan bahwa laporan tersebut dibuat hanya sebagai bentuk pelampiasan dari rasa sakit hati Pelapor setelah gagal dalam memenangkan gugatan perkara Perdata No. 4/ Pdt.G/2019/PN. Mrj dan bahkan kekalahan tersebut mencerminkan ketidaktahuan dari penggugat akan keberadaan tanah milik pemda seluas 500 Ha yang sebelumnya pelapor bersama penasehat hukumnya sudah mengumbar dan mengklaim secara sepihak tentang status kepemilikan tanah seluas 500 Ha tersebut adalah miliknya.

Pada dasarnya laporan Saudara Sabirin yang dibuat ke Kejaksaan Tinggi Sumbar merupakan bentuk fitnah dan propaganda yang sebelumnya sudah disampaikan pada saat sidang Perdata No. 4/ Pdt.G/2019/PN. Mrj pada Pengadilan Negeri Muaro karena semua tuduhan tersebut tidak pernah disertai bukti dan fakta oleh Saudara Sabirin terhadap nama-nama yang dilaporkan dalam laporan tersebut.

Pernyataan ini disampaikan  dengan tujuan untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman  di tengah masyarakat dan penghakiman secara sepihak terhadap nama-nama yang dilaporkan tanpa alasan dan bukti yang tidak dapat di pertanggung jawabkan oleh Saudara Sabirin.

Dan terkait klarifikasi yang di sampaikan oleh pihak pemerintah Kabupaten Sijunjung dalam hal ini Kabag Hukum dan Dinas Komimfo, membuat pertanyaan dari Didi Cahyadi Ningrat, kuasa hukum Sabirin Dt Monti Panghulu, karena yang dilaporkan Sabirin Dt Monti Panghulu, tanggal 4 Juni 2020 yang lalu.

Kenapa Pemda terlalu reaktif atas permasalahan ini dengan posisi yang sekarang ini kebetulan (ketika) YA sebagai bupati periode 2016 sampai dengan 2021 dan kemudian reaktif juga mengunakan sumber daya Pemda untuk jawab dan klarifikasi atas laporan pidana yang diajukan Sabirin Dt. Monti Penghulu terhadap YA selaku pribadi mantan wakil bupati Sijunjung periode 2005 sampai dengan 2010 serta MDS (mantan camat), RKN penjual tanah, dan AP mantan kadis perkebunan dahulu.

Apa dan sebagai apa Pemda dalam hal ini, termasuk wakili kepentingan hukum mereka-mereka tersebut, seharusnya secara hukum dan institusi publik kalau merasa benar silahkan buktikan dan perlihatkan kepada publik dan masyarakat luas serta permintaan temuan BPK setiap tahun dan serta sertifikat hak milik Pemda 500 hektar itu dimana.

Tapi semua itu tidak pernah ada dan tidak pernah dilakukan secara adminstrasi negara dan keuangan daerah serta pertanggung jawaban kegiatan usaha dan laporan kinerja oleh Pemda.

Jadi menurut Didi yang dilakukan Sabirin adalah fakta hukum yang terindikasi ada tindak pidana korupsi dalam perkara perdata, bukan untuk membahas formalitas dan materi gugatan penggugat dahulu selaku pemilik Ulayat yang diminta oleh hakim harus diperbaiki materi gugatannya.

Fakta persidangan itu adalah bukti-bukti yang diajukan oleh Pemda sendiri dalam perkara, termasuk keterangan para saksi., Maka atas dasar semua yang sudah termaktup dalam putusan dan sudah berkekuatan hukum tetap tersebut, maka Sabirin Dt Monti Panghulu menempuh upaya hukum baru sambil memperbaiki formalitas dan materi gugatanya dan berikutya akan kembali ajukan gugatan baru yang telah diperbaiki atas petunjuk majelis hakim dalam putusannya, dengan melaporkan perbuatan melawan hukum dalam lapangan hukum pidana (dugaan Tipikor Jo UU tentang pencucian uang).

Sederhananya alas hak (bukti) dari RKN lokasi tanah berada di Jorong 1 Aie Amo, Nagari Aie Amo yang dijual kepada Pemda, sampai hari ini sertifikat hak milik atas nama Pemda tidak pernah ada, dan diperlihatkan serta dijadikan bukti dipersidangan dahulu, termasuk gambar ukur dari BPN saja tidak ada berani diajukan sebgai bukti dipersidangan, ada apa dan kenapa? Dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2020 (14 tahun), dan selalu menjadi temuan BPK, jelas Didi ke Bhayangkara utama. com, lewat pesan Pers rilis nya Senin (15/6/2020) (tim)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here