Beranda Daerah Sembilan Desa Di Kecamatan Maukaro Belum Realisasi BLT Dana Desa

Sembilan Desa Di Kecamatan Maukaro Belum Realisasi BLT Dana Desa

219
0

Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Dana Desa) di tengah pandemi Corona Covid-19 di wilayah Kecamatan Maukaro, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur Tercatat baru realisasi Dua Desa. Dua Desa tersebut yakni Desa Kebirangga dan Desa Kebirangga Tengah.

Masih menyusul sekarang, ada Sembilan Desa yang belum realisasi BLT Dana Desa karena masih proses dokusmen administrasi. Hari ini juga ada beberapa Desa yang telah menyelesaikan dokumen adminIstrasi di PMD. “Camat Maukaro, Ignasius B. Kapo, SH, MH”

Maukaro, NTT | Hal itu disampaikan Camat Maukaro, Ignasius B. Kapo, SH, MH ketika dibincangi awak media di pelataran Pasar Maukaro, Senin, (15/06/2020).

Lebih lanjut Ignas Kapo menjelaskan, realisasi anggaran BLT Dana Desa pada Dua Desa diantaranya Desa Kebirangga dan Kebirangga Tengah realisasi untuk tahap 1 (satu), sedangkan Tahap Dua juga masih terealisasi pada Desa Kebirangga Tengah.

“Tahap Satu itu, dua Desa, Tahap Dua satu Desa. Tahap Satu yakni Desa Kebirangga dan Kebirangga Tengah. Untuk Tahap Dua masih juga pada Desa Kebirangga Tengah,” tuturnya.

Pada kesempatan itu, Ia juga menguraikan, “Jumlah Kepala Keluarga yang menerima diantaranya untuk Desa Kebirangga sebanyak 170 KK, sedangkan untuk Desa Kebirangga Selatan yang menerima sebanyak 65 KK,” tuturnya.

Dari jumlah Desa yang ada di wilayah Kecamatan Maukaro, tercatat Sembilan Desa  yang belum realisasi anggaran BLT Dana Desa.

Jebolan Magister Hukum pada UGM (Universitas Gajah Mada) itu mengatakan, Sembilan Desa yang belum realisasi BLT Dana Desa saat ini karena masih menunggu proses administrasi di PMD Kabupaten Ende.

Sementara itu Dirinya menyebutkan bahwa hari ini, (Senin 15/06/2020,red) ada beberapa Desa yang telah selesai menyelesaikan dokumen administrasi di PMD.

“Masih menyusul sekarang, ada Sembilan Desa yang belum realisasi BLT Dana Desa karena masih proses dokusmen administrasi. Hari ini juga ada beberapa Desa yang telah menyelesaikan dokumen adminIstrasi di PMD,” tambahnya.

Diakhir wawancara ketika diminta tanggapan oleh awak media terkait pergantian Admin Siskeudes di PMD akan menghambat proses pencairan BLT Dana Desa, Ignas Kapo yang sudah tiga tahun menjabat sebagai Camat Maukaro mengatakan semestinya pergantian Admin Siskedes harus dilaksanakan di awal tahun.

Ia menambahkan, jika pergantian Admin di tengah Tahun Anggaran, tentu menurutnya pasti ada hambatan dalam proses pencairan seperti yang kita alami saat ini dalam realisasi Anggaran BLT Dana Desa.

“Yah, sesungguhnya pergantian Admin Siskeudes itu harus terjadi di awal tahun. Kalau kalau pergantiannya di pertengahan tahun seperti ini, kemungkinan ada hambatan juga sih, karena Admin yang baru harus dapatkan Password baru, kemudian juga harus proses pelatihan pengetahuan untuk Admin yang baru,” tutupnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here