Beranda Daerah Separuh Tahun Berjalan, Kepala Desa, BPD dan Perangkat Desa Kab. Tanah Karo...

Separuh Tahun Berjalan, Kepala Desa, BPD dan Perangkat Desa Kab. Tanah Karo Belum Terima Honor

101
0

Ditengah masa Pandemi Covid-19 pelayanan Pemerintah Desa dan jajarannya meningkat, baik dalam pemutusan mata rantai Virus yang sedang mewabah ditambah dengan memvalidasi data penerima bantuan, menyalurkan bantuan, baik bantuan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota tidak berefek pada kinerja pemerintah desa.

Itu semua harus dilakukan perubahan Perbub yang mengatur honor dan sekarang lagi di fasilitasi propinsi, seperti  itulah dasar penyaluran honor pemerintahan desa, oleh sebeb itu diharapkan kepada semua pemerintah desa bersabar. “Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), Abel T Tarigan”

Tanah Karo, Sumut |BU| Namun sangat disayangkan sebagai pilar terdepan di tingkat desa yang dituntun dengan tugas dan kewajiban sebagai pelayan masyarakat dan memiliki tanggung jawab kepada keluarga masing – masing harus berlapang dada disebabkan, Hak-hak mereka berupa honor/gaji selama 7 bulan baik untuk kepala desa dan perangkatnya maupun BPD dan anggotanya, sejak bulan Januari sampai dengan Bulan pertengahan bulan Juli 2020 ini  belum mereka terima hingga saat ini.

Hal ini terungkap dari keluh kesah beberapa kepala desa di 17 kecamatan yang ada dalam wilayah Kabupaten Karo kepada awak media di Kabanjahe yang notabene ibu kota Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara Senin (13/07/2020).

Para Kepala Desa A Ginting, W Ginting, Ia Sinuraya, J Barus didampingi dengan perangkatnya mengatakan bahwa sudah tujuh bulan ini belum menerima gaji.

“Mulai Januari sampai dengan Juli 2020. Honor kepala Desa, BPD dan perangkat belum cair, terkadang kami merasa tidak enak juga, sebab, uang dana desa untuk bantuan ke warga berupa BLT DD, kami salurkan ke warga sementara kami sendiri tidak boleh menerima dana bantuan tersebut. Tapi apa hendak di kata, memang seperti itulah aturannya,” keluh salah satu Kades yang enggan menyebutkan namanya.

Senada dengan hal tersebut, beberapa kepala desa di Kecamatan lain juga mengeluhkan hal sama. Persoalan yang mereka hadapi pun sama belum menerima gaji selama tujuh bulan, padahal gaji tersebut sangat mereka harapan terutama untuk menghadapi keperluan tahun ajaran baru untuk anak sekolah.

“Untuk itu besar harapan kami Kepala Desa di Kabupaten Karo agar para pengambil kebijakan baik di tingkat pusat, Provinsi dan kabupaten kiranya dapat memperdulikan kesejahteraan kami, hak-hak kami dapat dengan segera kami terima,” imbuhnya.

Kata Kepala Desa, “usulan-usulan kami dari desa telah kami sampaikan ke DPKAD Kabupaten, namun hingga saat ini belum juga ada titik terang,” ucapnya

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), Abel T Tarigan ketika di konfirmasi wartawan, membenarkan hal tersebut, Senin (13/07/2020).

”Memang ada perubahan alokasi anggaran, termasuk dana transfer ke daerah dan dana desa, akibat refokusing APBN dan dampaknya berubah semuanya sampai ke APBD, begitu juga dengan ADD yang mengambil honor kades dan perangkat, perubahan yang seperti itu yang membuat lambat, tidak ada niat kita untuk memperlambat pencairan dana desa,” jelasnya.

“Itu semua harus dilakukan perubahan Perbub yang mengatur honor dan sekarang lagi di fasilitasi propinsi, seperti  itulah dasar penyaluran honor pemerintahan desa, oleh sebeb itu diharapkan kepada semua pemerintah desa bersabar,” harapnya. (Erwin Perangin-angin)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here