Beranda Nasional Solusi Di Balik Capaian Dan Kendala Pelaksanaan Perpres Nomor 74 Tahun 2017...

Solusi Di Balik Capaian Dan Kendala Pelaksanaan Perpres Nomor 74 Tahun 2017 Tentang Road Map E-Commerce Itu Menusuk Di Pelupuk Mata

104
0

Dikeluarkannya Capaian dan Kendala oleh Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan,  dan Daya Saing KUKM Kemenko Perekonomian pada tanggal 3 Oktober 2018 silam menuai tanggapan dan kritikan Sekjend Dewan Pimpinan Nasional Lembaga Informasi Data Investigasi Korupsi dan Kriminal Khusus Republik (DPN – Lidik Krimsus RI), Elim Makalmai.

Jakarta, BU – Pria asal Alor NTT (DPN – Lidik Krimsus RI, Elim Makalmai) yang 4 (empat) tahun terakhir ini aktif turut menggerakkan Lidik Krimsus RI dari Ibukota Negara itu mengatakan, bahwa Menko Perekonomian yang diberi tanggung jawab mengetuai pelaksanaan amanat Perpres dimaksud di anggap tidak serius mengeksekusi amanat regulasi yang menurut Elim adalah, jembatan emas untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia di era digital ini.

“Capaian dan Kendala yang dikeluarkan Deputi IV Kemenko Perekonomian itu, saya kira mewakili ketidakmampuan mereka untuk mengeksekusi pelaksanaan Perpres yang ada. Jika hanya memberikan alasan ke Presiden, saya kira sangat merugikan negeri ini, sebab, amanat Perpres itu jelas pembiayaannya, tetapi Kemenko Perekonomian tidak mampu tampil sebagai eksekutor untuk mengimplementasikan Perpres dimaksud secara strategis agar mampu menggapai visi mulia Pemerintah untuk Menempatkan Indonesia Sebagai Negara Digital Ekonomi Terbesar di Asia Tenggara Tahun 2020,” kritik Elim Jumat (13/09/19)  di Istana Negara.

Kritik pedas itu diutarakan Elim sebab, menurutnya pihak Kemenko Perekonomian terlalu lamban berinteraksi dalam hal mencerna dan menanggapi surat permohonan pihaknya yang telah dilayangkan tanggal 2 September 2019 lalu. Dia menyebutkan, jika pihak Deputi IV tidak fokus mencari dan menemukan solusi, padahal menurutnya, deadline waktu Perpres tersisa 3 bulan lagi.

“Kerja seperti ini, sehingga Perpres yang sudah dikeluarkan sejak tahun 2017 ini belum mampu menjawab visi Pemerintah yang saya sebutkan tadi. Maka dari itu, saya kira ini dibutuhkan sinergitas kerja dengan seluruh komponen bangsa, sebab saat kami cermati Capaian dan Kendala itu terkandung tantangan dan urgensi di sana, dan saying, sebab itu (tantangan dan kendala, Red) belum terjawab hingga detik ini.” tegas Sekjen DPN Lidik Krimsus RI.

“Jangan itu (tantangan dan urgensi, Red) dijadikan alas an, lalu lamban dalam mencari dan menemukan solusinya. Titik buta setiap pihak itu pasti ada, termasuk Deputi IV Kemenko Perekonomian, maka cobalah mencari mitra untuk bergandeng tangan menemukan solusi atas tantangan dan kendala yang ada. Jangan menganggap diri mampu, tetapi mengorbankan rakyat. Ini kebiasaan buruk yang harus segera dirubah, dan saya minta pak Presiden memerhatikan situasi ini, Sebab  jika ini didiamkan dan berlarut, maka itu akan menjadi kendala terbesar dari dalam tubuh Pemerintah itu sendiri untuk mencekal visi besar Pemerintah. Mengapa saya katakana demikian? Karena Negara ini butuh solusi, bukan alasan,” tutur Elim tegas.

Menyikapi kondisi tidak kooperatifnya pihak Deputi IV Kemenko Perekonomian menyikapi surat permohonan audiensi dan presentasi pihaknya itu, Elim kemudian memilih menyurati langsung ke Presiden dan jajaran Menteri, Kepala Lembaga dan Badan terkait yang terlibat langsung dalam pelaksanaan Perpres tersebut.

“Kami sudah surati langsung pak Presiden dan sekira 21 (dua puluh satu) Menteri dan Kepala Badan dan Lembaga terkait lainnya. Yang hendak kami paparkan ke Presiden dan para Menteri ini adalah solusi atas Capaian dan Kendala yang dikeluarkan Deputi IV Kemenko Perekonomian. Jadi saya berharap agar Presiden dan semua Menteri, Kepala Lembaga dan Badan yang kami surati ini tidak berlaku seperti Deputi IV Kemenko Perekonomian yang hingga hari ini tidak ada tanggapan serius,” terang nya.

Elim meneruskan, artinya, kami berani mengatakan bahwa ada solusi untuk mencapai visi Pemerintah dalam 3 bulan ini, dan solusi itu ada di pelupuk mata Pemerintah. Permasalahannya adalah Pemerintah bersedia atau tidak? Sangat disayangkan kalau Perpres itu sudah dikeluarkan sejak tahun 2017 tetapi tidak ada kemampuan mengeksekusinya hingga tahun ini berakhir,” tandas nya.

Elim berharap, agar Presiden segera merespon surat yang dilayangkan pihaknya itu. “Harapan kami, kiranya pak Presiden cepat tanggap terhadap surat kami, agar dapat langsung kami presentasikan. Lebih bagus kalau semua Menteri dan Kepala Badan serta Lembaga terkait hadir, baru kami presentasikan Renstra yang hendak kami paparkan itu,” pungkas Elim mengungkapkan harapannya. (Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here