Beranda Daerah Tahun 2020 Dana Desa Kabupaten Ende Mengalami Kenaikan Rp 3 Milyar

Tahun 2020 Dana Desa Kabupaten Ende Mengalami Kenaikan Rp 3 Milyar

395
0

Sesuai Regulasi Baru Dengan Dikeluarkanya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 205/PMK. 07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa.  Aturan Ini, Menjadi Pedoman  Proses Pencairan Dana Desa Pada Tahun Anggaran 2020.

Ende, NTT | Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Ende, Albert Yani, kepada media ini, di ruang kerjanya di Ende, Senin (27/01/2020).

Dijelaskan PMK tentang Pengelolaan Dana Desa ini, merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden RI dalam Rapat Terbatas tentang Penyaluran Dana Desa Tahun 2020, bahwa penyaluran Dana Desa Tahun 2020 harus dimulai pada bulan Januari Tahun 2020 dan dilakukan dalam 3 (tiga) tahap yaitu Tahap I (40%), Tahap II (40%), dan Tahap III (20%).

Menurunya, PMK dimaksud juga disusun sebagai pedoman untuk melaksanakan kebijakan reformulasi perhitungan Alokasi Dana Desa sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019,  tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

Albert Yani, Kepala DPMD Kabupaten Ende

Untuk Kabupaten Ende pada tahun 2020 ini mengalami kenaikan sebesar kurang lebih Rp 3 Milyar dengan mendapat kucuran Anggaran Dana Desa dari Pemerintah Pusat  senilai  Rp 202 Milyar lebih  yang diperuntukan untuk 255 desa di 19 Kecamatan di kabupaten Ende .

“Pencairan  Dana Desa di Kabupaten Ende di dahului dengan penerbitan Peraturan  Bupati (Perbub) serta masing – masing Desa harus menyiapkan  Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) sebagai rujukan, dalam menindaklanjuti  PMK No. 205/PMK. 07/2019, jika semua dokumen sudah siap dan  keuanganya   langsung di tranfer ke rekening  masing-masing Desa yang ada  di Kabupaten Ende,“ ungkapnya.

Untuk mendukung kelancaran proses pencairan Dana Desa tahun anggaran 2020 pemerintah  Kabupaten Ende telah mengusulkan nama-nama tanaga ahli ke Provinsi NTT, tinggal menunggu dikelurakannya SK Defenitif baru mereka mulai bekerja.

Pihaknya  juga mengingatkan, “kepada  tenaga ahli yang nanti  bertugas di Kabupaten Ende agar  bekerja profesional dan tidak melakukan  aksi-aksi  pungutan  liar  terhadap Pemerintahan  Desa. Para  tenaga ahli harus  memberikan kemudahan  bagi Aparat Desa  dalam proses pencairan Dana Desa  sesuai dengan  Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 205/PMK. 07/2019,” pungkas Kadis DPMD Kabupaten Ende, Albert Yani.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here