Tangkap Pelaku Pungli di Tambang Desa Nanga Danau Kecamatan Nanga Boyan Kapuas Hulu

0
45

Iskandar Sappe, S.H., selaku Sekretaris DPD Patriot Nasional Provinsi Kalimantan Barat yang juga ketua Lembaga Bantuan Hukum Peradi Perjuangan Provinsi Kalbar, minta Kapolda Kalbar menangkap pelaku pungli dan penambang memakai beberapa alat berat jenis Exsavator yang diduga melakukan penyimpangan, mengeruk sumber daya alam di lokasi penambangan emas Dusun Landau Mawan Desa Naga Danau, Kecamatan Boyan Tanjung Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalbar.

Kapuas Hulu, Kalbar // Berdasarkan penelusuran awak media bahwa aktivitas pertambangan tersebut sudah berlangsung lama dan diduga kuat wilayah pertambangan (WPR) hanya modus untuk menarik PAD/Income sekalipun penambang emas memakai beberapa alat berat exsavator yang dikhawatirkan sangat merusak lingkungan.

“Modus yang kami maksud bukan tidak beralasan, diduga pertambangan tersebut mengatas namakan masyarakat, namun cukong-cukong pemilik modal yang bekerja berdasarkan daftar keputusan dan penetapan biaya yang disepakati yang masuk bekerja tambang yang ditanda tangani Kades Desa Nanga Danau,” terang Iskandar, pada Senin (08/1/2024).

Di tempat terpisah saat dikonfirmasi, Kepala Desa Nanga Danau, Gusti Syamsul Hidayat mengatakan, “Saya harap, saya mohon kepada bapak untuk tidak memberitakan pekerjaan ke masyarakat saya karena hasil dari pekerjaan itu betul-betul untuk pembangunan Masjid”.

“Ekspos ajak di Sekadau, kami di Kapuas Hulu sudah cukup, masyarakat kami Desa Nanga Danau yang mengetahui rencana pembangunan Masjid, toh kami tidak membebankan masyarakat di luar sana, dengan rencana kami,” katanya.
“Kami melaksanakan tugas kami berdasarkan UU tentang Desa juga, kami kelola sumber daya alam di wilayah kami untuk pembangunan kesejahteraan masyarakat, lagian juga kami tidak menggangu atau merugikan orang lain, jadi sebaiknya bagaimana biar kita bekerja,” imbuhnya.

Terkait hal tersebut Iskandar Sappe, S.H., menyatakan, apa yang disampaikan Kades Desa Nanga Danau sangatlah keliru untuk membangun Masjid, bukan berati harus melakukan tindakan yang melanggar hukum Undang-undang.

Lanjut Iskandar Sappe, S.H., meminta kepada aparat kepolisian segera melakukan tindakan hukum terhadap Kades Desa Nanga Danau dan pihak-pihak yang terlibat mengkoordinir pertambangan tersebut.

WPR diduga hanya modus untuk menarik PAD/Income di lokasi pertambangan yang menggunakan Exsavator di Desa Nanga Danau, Kecamatan Boyan Tanjung, karena dari sisi regulasi pertambangan tanpa izin (PETI) melanggar Undang-Undang Pertambangan No. 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batu bara pada Pasal 158 pasal tersebut disebutkan bahwa orang melakukan pertambangan tanpa izin dipidana.

Paling lama 5 Tahun dan denda paling banyak 100 milyar rupiah dan adanya dugaan tindak pidana pungli sebagaimana diatur dalam Undang-undang No.31 Tahun 1999 serta adanya dugaan Tindak Pidana Migas No. 22 Tahun 2001.

“Bahwa Pemdes juga diminta untuk melakukan tindakan terhadap Kades yang melanggar aturan wewenang selaku Kades,” tutur Iskandar Sape. (Tim/red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here