Beranda Peristiwa Terkait Dumas Tingkat RW, Camat Bantar Gebang Curhat ke Sekda Kota Bekasi

Terkait Dumas Tingkat RW, Camat Bantar Gebang Curhat ke Sekda Kota Bekasi

254
0

Ketua Umum DPN Lidik Krimsus RI Ossie Gumanti melalui Wakil Ketua Umum, Joni Oktavianus menyebutkan bahwa Camat dan Lurah Bantar Gebang tidak mampu sikapi pengaduan masyarakat (Dumas) warganya secara cepat, tepat sehingga harus Curhat ke Bagian Hukum Setda Kota Bekasi, yang menurutnya adalah bagian dari korupsi waktu untuk sebuah persoalan sederhana di tingkat RW, yang secara regulatif dikatakan Joni dapat diselesaikan dalam tempo paling lama seminggu di tingkat Kecamatan.

Bekasi | Menurutnya persoalan yang diadukan kliennya sejak sebulan November 2019 kemarin belum juga selesai diurus oleh Lurah dan Camat Bantar Gebang, Hal itu diutarakan Joni di Bekasi, Kamis (19/12/19) siang.

“Pola kerja seperti ini hanya membuang-buang waktu sehingga berimbas pada pelayanan publik di tingkat RW 07 Bantar Gebang yang terkatung-katung. Ini saya utarakan sebab Ketua RW se-Bantar Gebang terkecuali Ketua RW 07 itu sudah dilantik. Artinya secara birokrasi itu pelayanan publik di RW lain sudah mulai berjalan dengan kepemimpinan Ketua RW yang baru,” ujarnya.

“Ada apa ini? Kira-kira apa saja yang dikerjakan Camat dan Lurah Bantar Gebang sehingga tidak mampu untuk segerak mengeksekusi persoalan sederhana seperti ini yang sudah berminggu-minggu diadukan warganya? Bukankah semuanya itu sudah diatur jelas regulasinya sehingga tinggal dipedomani dan diputuskan? Ataukah karena tidak mampu mencerna regulasi sehingga tidak mampu pula menyelesaikannya yang pada akhirnya pak Camat harus curhat lebih dulu ke pihak Setda Kota Bekasi?,” ungkap Joni dengan berjubel tanya seputar kerja dan kinerja Camat dan Lurah Bantar Gebang.

Joni juga menambahkan bahwa harusnya Lurah dan Camat merasa terbantukan dengan temuan yang diperoleh pihaknya jika dalam menjalankan tugasnya Camat dan Lurah Bantar Gebang ini benar-benar mengedepankan Pemerintahan yang bebas KKN.

Dalam hal ini, ditegaskan Joni bahwa harusnya sudah ada tanggapan positif dari Lurah bantar Gebang ketika pihaknya melayangkan konfirmasi, klarifikasi dan somasi pada 4 Desember 2019 lalu jika Lurah Bantar Gebang memahami regulasi yang menurut hematnya tidak perlu berlarut hingga hari ini.

“Seharusnya mereka ini (Camat dan Lurah Bantar Gebang, Red) merasa terbantukan dengan temuan kami di lapangan jika mereka ini benar-benar mau mejalankan tugas mereka secara benar dan terlepas dari unsur KKN, sebab dari perkembangan ini kami menilai ada praktik transaksional kolusi di sana,” tegas Joni.

“Penilaian itu muncul karena hal ini tidak ditanggapi serius sejak awal, yakni sejak Klien kami menyurati Lurah dan Camat Bantar Gebang, ditambah surat kami ke Lurah dan Camat Bantar Gebang yang jelas memiliki dasar dan argumentasi hukum di sana tetapi kemudian diabaikan saja, yang harusnya ditanggapi tertulis, professional dan regulatif guna menghindari agar jangan sampai masalah ini masuk ke ranah pidana seperti yang terjadi saat ini. Jangan dikira Polisi tidak bekerja sebab akan terus kami kawal sampai tuntas ini masalah,” papar Joni menegaskan.

Ditambahkan Joni bahwa bukti Curhatan Camat Bantar Gebang terbukti dengan adanya Surat Undangan yang merupakan tanggapan Sekretaris Daerah (Sekda,red) Kota Bekasi atas surat Camat Bantar Gebang, Nomor 005/1512/Kc. BTG tertanggal 10 Desember 2019 dengan perihal Permohonan Pendapat Hukum.

“Berdasarkan informasi yang kami peroleh bahwa pertemuan hari ini menyimpulkan rekomendasi pihak Sekda Kota Bekasi kepada Camat dan Lurah Bantar Gebang, yakni mengembalikan permasalahan ini ke pihak Kecamatan dan Kelurahan Bantar Gebang untuk diselesaikan dengan warga. Sangat disayangkan karena ini namanya kerja membuang waktu karena sudah kami sampaikan dalam surat kami demikian kepada Camat Bantar Gebang bahwa masalah ini adalah kapasitas beliau (Camat Bantar Gebang, Red) untuk menyelesaikannya, eh malah dicurhatin ke pihak Setda. Ini benar-benar praktik Korupsi Waktu,” pungkas Joni.

Hingga berita ini diunggah, wartawan belum berhasil menghubungi pihak Sekda Kota Bekasi terkait rangkuman kesimpulan pertemuan hari ini.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here